Kaca Spion dan Masalah Kemajuan Ekonomi Kita

Tuesday, February 19th, 2019 - Opini Publik

Seperti mobil, sebuah bangsa juga harus punya kaca spion. Untuk menengok ke belakang dan mengambil pelajaran buat masa depan. Tapi ingat, spion pun punya batas jarak pandang. Artinya, sebuah bangsa juga harus punya ukuran sejauh mana masa lalu ingin dilihat, bagaimana masalah diselesaikan, lalu berlari cepat ke depan. 

Buka-bukaan saja. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki 02 dkk punya HGU. Pihak-pihak yang mendukung 01 juga ada yang punya HGU. Pengusaha yang tidak peduli 01/02 juga punya HGU. HGU berlaku puluhan tahun (25 + 35 + 25 tahun). Lahan ratusan hektare. Terbit pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya (terlepas bagaimana caranya). Pikir positif saja. Mengapa harus diterbitkan HGU? Supaya lahan bisa dimanfaatkan dan memberikan kemanfaatan ekonomi, buat masyarakat juga. Ketimbang dikavling-kavling oleh cukong liar tanpa izin yang memanfaatkan masyarakat dan hasilnya dinikmati sendiri oleh cukong dkk. Pajak belum tentu masuk. 

Suka atau tidak suka, terima saja: lahan sudah dibagi-bagi. Masalahnya sekarang kita ingin berbenah. Keburukan masa lalu jangan diulang. Perusahaan harus maju. Masyarakat harus menikmati tumbuhnya ekonomi melalui bisnis dan lapangan kerja. 

Patokannya sekarang jelas dan harus ditaati oleh semua: hutan lindung jangan dibabat, rakyat kecil/petani jangan ditembaki, pemakaian lahan harus dibebani izin, pembukaan lahan jangan membakar, sehabis menebang pohon ditanam lagi, kayu hasil hutan harus bersertifikat, pajak dibayar tepat waktu dan tepat angka, politisi/kepala daerah/caleg jangan memeras pengusaha, komunitas dan tanah adat dihormati, perbankan harus teliti dan fair memberikan modal, pokok dan cicilan utang harus dibayar, penggunaan kandungan lokal harus ditaati, hukum ketenagakerjaan dipatuhi, kalau pemegang saham jadi pejabat publik, harus melepaskan kepemilikan, dsb. 

Kalau saya menganggap, lontaran 01 dalam debat soal kepemilikan lahan 02 — meskipun bisa ditafsirkan strategi menyerang dalam debat — tapi jauh dari keinginan 01 untuk serampangan mencabut izin HGU milik 02. Ingat, HGU hanya diberikan kepada WNI/perusahaan berbadan hukum Indonesia. Makanya saya setuju kalau perusahaan-perusahaan Indonesia tumbuh pesat dan bisa memberikan kontribusi buat kesejahteraan rakyat. Termasuk perusahaan milik 02 maupun pihak 01 atau perusahaan lainnya. Bagaimana pun juga, lapangan kerja terbuka karena ada perusahaan. 

Jadi jelas, perusahaan pemegang konsesi harus taat aturan dan berkontribusi buat masyarakat. Misal, dalam kondisi sekarang perusahaan milik 02 kesulitan modal untuk mengembangkan usaha, ya pemerintah harus memfasilitasi, harus disokong untuk berproduksi lagi. Tidak boleh hanya memfasilitasi perusahaan yang pro-01 semata. Begitu juga sebaliknya kalau 02 berkuasa. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Akses harus sama, perlakuan harus sama. Kalau ada yang melanggar, ya penegakan hukum juga sama.

Kita harus mendorong industri kehutanan tumbuh. Perusahaan-perusahaan Indonesia harus didukung untuk menjadi besar dan bersaing global. Dari situ ekonomi bisa merangkak naik. Lapangan kerja terbuka. Masyarakat meningkat penghasilannya. Potensi pajak terbuka lebar. Pemerintah harus campur tangan membenahi, melindungi, mendukung kemajuan usaha milik siapapun warga Indonesia. Perusahaan juga harus sadar berbagai hal: sadar lingkungan, sadar nasib masyarakat, sadar akhirat. Harus berbagi dengan masyarakat. Siapa saja masyarakat itu? Petani, pemasok, kontraktor, staf kantor, konsultan, karyawan, tokoh masyarakat/agama, termasuk media massa juga menikmati dari pemasangan iklan perusahaan. LSM juga harus fair dan kritis dalam melakukan pengawasan. Kritik harus cerdas dan membangun.

Kalau pemerintah mendukung, masalah dalam negeri beres, baru kita bisa bersaing secara global. Kita akan sangat bangga kalau produk nasional menguasai pasar dunia. Perusahaan asing kita akuisisi dan kita jadikan eksekutif mereka sebagai karyawan. Produk asing yang masuk ke Indonesia kita teliti dulu dan pagari dengan regulasi yang menguntungkan kita. Asal tahu saja, pemerintah Singapura juga proteksinya luar biasa. Tisu produk Indonesia sempat dilarang beredar di sana. Sementara tisu produk impor santai saja masuk ke sini. Mereka hanya menjadikan Indonesia sebagai pemakai. Untungnya, mereka bawa lari ke luar negeri. 

Jika pemilu malah memecah belah dan merugikan bisnis, menghambat kemajuan ekonomi, buat apa buang-buang duit untuk memilih perampok? Peternakan pencoleng, politisi makelar, cukong hitam di negara ini harus kita bakar seperti kita membakar kandang hewan pengidap anthrax. Karena mereka sesungguhnya yang ambil untung dari situasi kisruh. Di mana ada kekacauan, di situ ada bisnis. Begitu prinsip mereka. 

(Tulisan ini sekaligus sebagai bentuk kekecewaan saya kepada para — yang kerap disebut begawan pers —- yang justru terlibat terlalu jauh dalam polarisasi 01-02 dan bukan secara jernih berdiri untuk memperjuangkan kewarasan, nurani, dan akal sehat. Mereka takluk pada kedangkalan politik. Mereka mencari dunia dan mereka hanya akan mendapat dunia)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kaca Spion dan Masalah Kemajuan Ekonomi Kita | Agustinus Edy Kristianto | 4.5