Masalah Sekolah Minggu dalam RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Friday, October 26th, 2018 - Opini Publik

Saya berkepentingan sekali dengan isu ini: pendidikan keagamaan dalam RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Sebab, anak saya akan menjalani sekolah minggu (di Katolik ada juga sekolah minggu). Apapun yang menyangkut pendidikan anak saya adalah wajib saya cermati. 

PGI keberatan dengan Pasal 69-70 RUU ini (untuk Katolik diatur dalam Pasal 85-87). Pada poin eksistensi sekolah minggu sebagai bagian dari pendidikan keagamaan nonformal Kristen dan Katolik yang mensyaratkan minimal 15 peserta didik dan mendapatkan izin Kanwil Kementerian Agama setempat. Alasan PGI: sekolah minggu tidak bisa disamakan dengan pesantren Islam. Sekolah minggu (dan katekisasi) adalah bagian integral peribadatan Kristen. Dalam perkembangan isu ini, lantas muncul juga kekhawatiran ada “pembatasan” dari pemerintah maupun kelompok masyarakat lain terhadap sekolah minggu. 40 ribuan orang sudah meneken petisi menolak pasal itu di Change.org.

Muhammadiyah meminta RUU ini dikaji menyeluruh karena selain berkaitan dengan pendidikan keagamaan Islam, RUU ini juga mengatur pendidikan keagamaan lain: Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Salut untuk sikap Muhammadiyah ini. 

Mari kita simak pelan-pelan. Mengapa RUU semacam ini harus ada? Alasan pembentuk UU (pemerintah dan DPR) bagus sebetulnya. Supaya pesantren (utamanya) dan lembaga pendidikan keagamaan agama lain memiliki dasar hukum. Sebagai turunan dari hak untuk mendapatkan pendidikan dalam UUD 1945. Pesantren, misalnya, adalah satuan pendidikan yang dalam sejarahnya membentuk karakteristik bangsa ini. Peranannya besar sekali dalam sejarah Indonesia. Saya mempelajari pesantren dari buku-buku yang ditulis oleh Martin Van Bruinessen, seorang peneliti Utrecht Belanda, yang belakangan masuk Islam dan telah menulis sejumlah topik tentang Islam dan politik, pesantren, kitab kuning, tarekat (Naqsyabandiyah), NU, Kurdi, dsb. 

Mengapa harus ada pengakuan hukum bagi pesantren dsb itu? Sebab menyangkut salah satunya pendanaan dari APBN/APBD. Kelak dengan adanya UU ini, pesantren dkk akan dialokasikan dana sebesar minimal 10% dari anggaran pendidikan dalam APBN/APBD. Diharapkan mutu infrastruktur, tenaga pendidik, dan sarana/prasarana lainnya juga meningkat. Artinya, secara konstitusionalitas dan “misi” pembentukan UU ini adalah clear. Dalam dirinya sendiri, semangatnya adalah baik. 

Selanjutnya soal syarat (istilah ini berarti mengacu pada pembatasan menurut hukum) pendidikan nonformal semacam sekolah minggu dengan minimal 15 peserta didik dan berizin kanwil kementerian agama. Sebagai pilihan kebijakan, apa dasarnya? Apa rujukannya? 

Orang-orang Kristen/Katolik perlu adil dan cermat di sini. Jauh sebelum ini ramai sekarang, saudara-saudara kita yang Buddha dan Konghucu sudah diatur dulu mengenai sekolah minggunya dalam PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan nonformal Buddha diadakan dalam rupa program sekolah minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dsb yang  diselenggarakan oleh Sangha atau Majelis Keagamaan   Buddha bertempat di Vihara/Cetiya yang diperuntukkan   khusus bagi samanera, samaneri, silacarini, buddhasiswa; Pendidikan nonformal Konghucu dalam rupa sekolah minggu, diskusi pendalaman kitab suci, dsb yang dilaksanakan di Xuetang, Litang, Miao   dan Klenteng, yang dilaksanakan setiap minggu dan  tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar; Pendidikan keagamaan Hindu nonformal dilaksanakan   dalam bentuk Pesantian, sad dharma yaitu dharmatulla,   dharma sadhana, dharma wacana, dharma yatra, dharma  gita, dharma santi atau dalam bentuk lain yang sejenis.

Tentulah harus dipahami perbedaan-perbedaan mendasar antara pesantren, sekolah minggu Buddha, sekolah minggu Konghucu, sekolah minggu Kristen, sekolah minggu Katolik. Secara misi dan teknisnya pasti beda. Waktu saya sekolah minggu dulu (ada juga kemudian namanya Bina Iman) kegiatan yang saya ingat adalah cerita-cerita Alkitab dalam ujaran yang lucu-lucu, menyanyi “Burung Pipit”, “5 roti dan 2 ikan”, dan hal-hal lain yang penuh kegembiraan. Tidak ada rapor. Tidak ada sertifikat kelulusan. Karena saya sekolah negeri, jadi nilai agama saya dapat dari gereja. Biasanya dapat ponten 8. Lumayan buat ngerek rata-rata rapor. 

Persoalannya adalah di RUU yang sekarang ini ada pembatasan minimal 15 peserta didik dan izin kanwil kemenag itu. Suatu hal yang bahkan dalam aturan teknis semacam PP 55/2007 tidak ada. Apa maksudnya? Apa dasarnya? Jika ada yang memiliki Naskah Akademik RUU ini mohon saya bisa dibagi, karena saya mau tahu, secara teori dan filosofis, apa dasar pilihan kebijakan pembatasan itu. 

Saya coba berpikir liar. Secara teologi, Tuhan menciptakan bumi dan isinya dalam 6 hari. Nabi Yunus di perut ikan selama 3 hari. Yesus bangkit dalam 3 hari setelah di salib. Tuh tidak ada 15. Ada juga di Taurat: hari ke-15 bulan ke-7 itu Pondok Daun buat orang Israel, makan roti tidak beragi. Anak Ziba, hamba sahaya Saul, pada zaman Raja Daud 15 orang. Atau mungkin dalam Perjanjian Baru: Rasul Paulus sempat pergi ke tanah Arab, lalu kembali ke Damsyik (sekarang Suriah), baru 3 tahun kemudian kembali ke Yerusalem dan menumpang di rumah Kefas 15 hari lamanya. 

Konkrit saja. Menurut saya, sebagai penegasan yuridis dalam UU, tak masalah dicantumkan sekolah minggu dan pengertian dasarnya itu. Sama seperti PP 55/2007 mengatur sekolah minggu Buddha dan Konghucu. Tapi syarat pembatasan dihapuskan saja. Izin kanwil juga tidak diperlukan. Serahkan saja pada organisasi agama masing-masing asalkan tetap dalam semangat kerukunan dan niat yang mulia, sambil secara teknis berkoordinasi apabila ada hal-hal yang memerlukan koordinasi lintas penyelenggara dan negara. Negara dan aparatnya berfungsi sebagai fasilitator agar tujuan pendidikan keagamaan ini tercapai: rohani meningkat, akhlak mulia, mental terbenahi, ketika dewasa jauh dari korupsi, dan negara ini RUKUN. “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” Begitu kata Kitab Amsal.

Jika RUU ini nanti diundangkan dengan tanpa penghapusan syarat itu, berarti uji materi ke MK. Pertentangan dengan UUD 1945 bisa dirumuskan. Kerugian konstitusional bisa dijelaskan, misalnya, bagaimana jika ada suatu daerah yang peserta didiknya tidak mencapai 15, apakah mereka tidak berhak sekolah minggu? Begitu juga, apakah jika tidak ada izin kakanwil, mereka harus sekolah minggu dari Youtube saja? Bagaimana jika anak-anak itu belajar dari Youtube dengan pembicara-pembicara yang insinuatif dan sudut pandangnya “ngajak perang” mulu? Malah lebih kacau. 

Jadi, setuju, pesantren diperkuat. Dikasih dana yang cukup. Gedungnya layak. Gurunya bermutu. Sekolah minggu dsb juga perlu dijamin oleh hukum tapi tidak dibatasi. Mengalir saja seperti adanya saat ini. Toh, selama ini berjalan baik: NKRI utuh, pelanggaran hukum tidak ada, anak-anak rohaninya terbangun. Tak perlu kelewat “kreatif” dengan pembatasan 15 dan izin itu. 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Masalah Sekolah Minggu dalam RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: