Nasib Proyek Meikarta Selanjutnya

Friday, October 19th, 2018 - Opini Publik

Sudahlah. KPK jangan diklaim-klaim. Masyarakat juga pada tahu kok. Tidak bisa dipisahkan antara perkara dan proyeknya.

Begini gambaran umum cara mainnya.

Grup/L/LPCK punya lahan. Karakter grup ini beda memang dari Podomoro misalnya. L senang nabung lahan, kalau Podomoro beli lahan langsung bangun.

Lahan dibeli dari tahun 1990-an. Harga masih Rp5.000/meter. Jadi kalau beli 100 meter cuma Rp500 ribu. Harga emas saat itu Rp25 ribu/gram. Jadi lahan 100 meter itu setara 20 gram emas. Berarti kira-kira sekarang nilainya 20 x Rp600.000=Rp12 juta. Artinya: dari selisih harga tanah saja sudah menang banyak.

Dibelilah lahan berhektar-hektar. Ditabung. Sekarang menurut zonasi BPN, harga tanah di wilayah proyek M itu Rp1-2 juta. Karena dinilai prospektif dan infrastruktur mendukung, dibuatlah konsep kota mandiri. Perlu ingat, Rp1-2 juta itu harga lahan saja tapi kalau sudah jadi bangunan (apartemen, rumah, dsb) harga per meter itu minimal dikali 3 untuk proyek di atas 1 hektare. 

Punya lahan doang, belumlah cukup. Perlu izin pemerintah: IPPT, IMB, Amdal, dsb. Itulah kenapa ada urusan sama bupati dan dinas-dinas, yang berakhir “manis” di KPK sekarang. Lantas bagaimana caranya supaya bisnis tetap jalan? Bagaimana permodalan dan pembiayaan? Mudah. Pakai dana konsumen.

Dibuatlah rencana dan gambar. Intip dulu rencana tata ruang dan wilayah dari pemda. Jadilah brosur. Lalu digas pakai iklan. Nielsen bilang belanja iklan Meikarta Rp1,5 triliun. Tapi Laporan Keuangan Kuartal I 2018 (Unaudited) LPCK mencantumkan angka Rp550-an miliar pada akun beban iklan dan pemasaran dibayar di muka. Karena nama akunnya itu, berarti beban baru terjadi/diamortisasi setelah barang/jasa/manfaat diterima. Berarti kelihatannya vendor-vendor iklan pusing juga itu tagihan bisa macet. Soal iklan ini pernah ada vendor yang gugat/PKPU tapi kandas, malahan mereka dilaporkan polisi karena urusan pidana begitu deh.

Untuk promosi butuh sedikit kepastian. Biar pembeli yakin. Ya, izin itu. Minimal izin prinsip dari pemda. Kelihatannya sudah keluar izin itu. Lalu konsumen dihajar iklan supaya bayar NUP/DP. Total unit tahap pertama yang dijual 250 ribu unit. Harga taruhlah pukul rata Rp150 juta. Kalau DP masuk 10% saja, sudah bisa kelihatan berapa masuk duit: Rp3,75 triliun. Nah, udah untung kan.

Duit itulah yang dipakai buat biaya pembangunan awal (land clearing, dsb), bayar iklan, promosi, dsb. 90% kekurangan pembayaran konsumen itu dikerjasamakan dengan lembaga pembiayaan. Di laporan keuangan yang sama ada nama Asiatic/L Finance. Plafon untuk konsumen 90%. Dengan jaminan buyback kalau konsumen telat bayar 3 bulan cicilan. Nah, lembaga finance itu juga segrup L. Mereka dapat untung dari bunga kredit, yah 13% lah. 

Selain dari pembangunan/pengembangan, penjualan unit, pemeliharaan kawasan, pembiayaan kredit, grup juga bisa dapat cuan dari asuransi/reasuransi. Ada hitungannya sendiri itu. Ada juga keuntungan kecil-kecil dari biaya administrasi dll.

Jadi ini semua satu rangkaian kegiatan, hulu ke hilir, yang dilakukan oleh satu grup usaha. Dan semua proses bisnis itu bisa jalan kalau ada IZIN PEMERINTAH. Kalau gak ada izin, gak akan ada cerita proyek triliunan itu. Proses izin itulah yang bermasalah sekarang di KPK. 

Lalu bagaimana selanjutnya? Dari cerita saya di atas bisa terlihat kira-kira duit konsumen nyangkut di mana. Bisa kelihatan juga tagihan vendor nyangkut di mana. Proyek bisa jalan dengan satu syarat utama: masih ada yang percaya sama grup L dan mau beli/nyicil itu barang. Kelanjutan proyek tidak ada urusan sama rekomendasi KPK. Lu pikir KPK sama dengan Dinas Tata Ruang.

Info tambahan, posisi aset perusahaan ini Rp12 triliun (per Maret 2018). Ya, bisa dikira-kira deh kalau ada yang berencana memailitkan. 

Demikian sedikit pandangan saya soal kasus ini. Bisa salah, bisa benar. 

Semoga bermanfaat.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Nasib Proyek Meikarta Selanjutnya | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: