Masalah Pengendalian Ekonomi dan Ideologi Capres

Saturday, August 11th, 2018 - Opini Publik

Ada yang jauh lebih mendasar daripada saling nyinyir capres-capresan. Ini berpengaruh sama dapur-ngebul kita semua.

PENGENDALIAN EKONOMI. Hasjim Djojohadikusumo (HD) dikutip Bloomberg, Februari lalu, bilang, ekonomi Indonesia terlalu bergantung kepada China. Pertumbuhan ekonomi 5% semasa Jokowi disebutnya tidak terlalu bagus. Kalau PS menjadi presiden, dua hal bakal didorong: memutus ketergantungan ekonomi China dan menambah anggaran militer nasional. 

China dan AS memang berseteru secara ekonomi. PDB China sudah tertinggi di dunia, US$23 triliun. AS kalah, US$19 triliun. Perdagangan negara-negara Asia (termasuk Indonesia tentunya) jauh lebih aktif dengan China ketimbang AS. AS cuma lebih unggul dalam perdagangan senjata. Jumlah tenaga kerja asal China per 2016 menurut Kemenakertrans ada 21 ribu orang dari total 74 ribu TKA di Indonesia. Total investasi luar negeri semasa Jokowi mayoritas China (apalagi jika memperhitungkan juga dengan investasi Hongkong yang bagian dari China, dan Singapura, yang merupakan basis perusahaan-perusahaan China juga).

Dari mana duit buat capres-capresan ini didapat? Ya, dari bisnis. Bisnis membutuhkan politik. 

Hasjim adalah Komisaris Utama Merryl Lynch Indonesia. Itu perusahaan investasi yang dikendalikan Bank of America. Di Indonesia, Merry Lynch menangani perusahaan-perusahaan AS, termasuk Freeport, Amex, McDonalds, Phillip Morris dsb yang termasuk Large US Corporation in Indonesia. Sementara SU juga investor. Pemegang 27% saham Saratoga Investama (SRTG), yang asetnya Rp27 triliun (Maret 2018). Karib bisnisnya adalah Edwin Soeryadjaya. Termasuk di Adaro (perusahaan batubara dan energi).

Jadi ini unik. AS dan China jelas berkepentingan dengan pemilu Indonesia. Sebagai investor, tentu watak utamanya bukan fansboy. Siapa pun yang menang, harus kami yang menang. Mereka sudah pasang di kedua kaki.

IDEOLOGI. Cap Nasionalis-Religius bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, perlu diperjelas. Sebetulnya, istilah Nasionalis-Religius itu salah satunya ditegaskan oleh Profesor Sosiologi Universitas California, Mark Juergensmeyer (bukunya terbit 1993 dan diterjemahkan Bahasa Indonesia, “Menentang Negara Sekular” terbitan Mizan, 1998), sebagai pengganti istilah fundamentalisme. Nasionalis-Religius dipertentangkan dengan Nasionalis-Sekular. Secara praktik para nasionalis-religius adalah mereka (terutama para pemimpin agama) yang menentang praktik nasionalis-sekular yang mereka anggap —- dalam bahasa Ayatollah Khomeini —- Westomania. Kebarat-baratan. Pemimpin negara yang terlalu “Amerika Mini” disebut sebagai Yazid (agen kejahatan). Beberapa yang juga ditentang dari Nasionalis-Sekular adalah dominasi penafsiran istilah toleransi, demokrasi dan HAM.

Nasionalis-Religius adalah mereka yang berkepentingan dengan agama, juga berkepentingan dengan politik. Mereka mendorong yang disebut Revolusi Religius. Ini bukan cuma ada di Islam (Iran, Mesir/Ikhwanul Muslimin, Gerakan Wahabi di Arabia dsb), tapi juga berlaku di agama lain: Sikh di India Utara, Revolusi Makabe orang Yahudi, Pemberontakan Taiping di China, Meir Kahane Yahudi, Nasionalis Hindu di India, Nasionalis Budha di Srilanka, Gereja Ortodoks Rusia, dsb.

Jadi uniklah Indonesia. Harusnya partai-partai Islam lah yang menyokong Jokowi-Ma’ruf Amin kalau sesuai teori di atas tadi soal nasionalis-religius. Tapi, begitulah politik. Dinamis.

Jadi persoalan ideologisnya adalah bagaimana pemimpin Indonesia memberikan kesetimbangan yang pas takarannya antara dua kutub: sekular vs agama, tanpa harus menjadi negara-agama ekstrem atau sekular ekstrem. Ini tantangan bagi kedua pasangan calon.

Dari sisi politik-ekonomi, sudah mulai muncul istilah ‘Sandinomics” yang digagas sebagai model ekonomi milenial Indonesia. Sementara Ma’ruf Amin juga orang yang tidak buta ekonomi dan dalam beberapa kesempatan diasosiasikan dengan gagasan Ekonomi-Umat. Ma’ruf adalah ketua Dewan Syariah Nasional dan pengawas perbankan syariah juga. Tentu saja sosok seperti Ma’ruf disambut oleh kalangan seperti Yusuf Mansyur yang lagi menggalakkan model Investor Keumatan. Paytren mengakuisisi BRI Syariah, dan akan diikuti dengan aksi korporasi lain berbasis gagasan kesyariahan itu, termasuk baru-baru ini mengakuisisi 5% saham tempo.co. 

Itulah politik. Negosiasi kepentingan. Kompromi. Ledek-ledekan hal  kecil nan remeh tidak produktif. Yang paling penting itu kita amati cita-cita, program, dan apa untungnya bagi kepentingan kita sebagai rakyat yang butuh dapur ngebul.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Masalah Pengendalian Ekonomi dan Ideologi Capres | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: