Apologi Saya soal Freeport

Sunday, July 15th, 2018 - Opini Publik

APOLOGI

Saya perlu membela diri. Ada yang tanya mengapa tulis soal Freeport terus. Saya jawab: sebagai bentuk ekspresi dan berbagi saja di medsos. Kenapa Freeport? Ya, karena itu yang lagi hangat. Semua yang sehangat kertas bungkus martabak sebisa mungkin saya tulis. Saya tidak ada hubungan dengan kubu Jokowi atau lawannya; dengan konsultannya, kadernya, parpol-parpolnya, dsb; juga tidak ada hubungan iklan dengan media saya. Secara pribadi, saya tidak mengenal aktor-aktor dalam isu Freeport ini. Pun, tidak ada yang menyuplai data/dokumen ke saya. 

Tapi saya punya satu kepentingan: saya tidak mau negara ini rugi dan dibodoh-bodohi, diancam-ancam, dipaksa takluk; saya juga ingin siapa saja yang mengatasnamakan negara untuk kepentingan pribadi/kelompok, ditangkap dan dipermalukan; kemunafikan harus diberantas!

Mari lanjut ke pokok masalah.

ARGUMEN PRO PEMERINTAH

Saya berselancar sana-sini dan menemukan sejumlah argumen yang menjelaskan mengapa pemerintah memilih berutang Rp53,9 triliun untuk mencapai porsi 51% kepemilikan saham di Freeport Indonesia. Menurut kelompok ini, angka Rp53,9 triliun itu murah jika dibandingkan dengan konsekuensi yang timbul kalau harus menunggu tahun 2021 untuk memutus kontrak. Sebab, mengacu pada Kontrak Karya, kalau menunggu tahun 2021, justru pemerintah harus membeli aset perusahaan seharga US$6 miliar (sekira Rp86 triliun). Angka US$6 miliar ini akurat. Mengacu pada perhitungan Ernst & Young, 2017, sebagai net asset perusahaan, tepatnya US$6,3 miliar.

Argumen berikutnya lebih “netral”, seperti diungkapkan Prof. Machfud MD di ILC, April 2018. Bahwa kita saat ini tersandera akibat kebijakan masa lalu. Sebab, ada ketentuan perundang-undangan yang disepakati eksekutif dan legislatif waktu itu yang memungkinkan Freeport terus mendapat perpanjangan. Tahun 1991, aturan itu digawangi oleh Ginandjar Kartasasmita.

Jadi, kalau melihat dua argumen itu, acuannya jelas: Kontrak Karya antara Pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia yang diteken pada 30 Desember 1991. Pemerintah RI diwakili Mentamben Ginandjar Kartasasmita, Freeport diwakili Presdir Boediatmo Hoed. 

Argumen pertama yang bilang Rp53,9 triliun lebih murah daripada beli aset Rp86 triliun pada 2021, tidak lengkap kutipan dan penafsiran atas Pasal 22 KK. Kalimat selanjutnya itu ada. Jadi, penghentian kontrak karena alasan berakhirnya waktu (2021), konsekuensinya adalah seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak dsb akan ditawarkan kepada pemerintah RI pada harga sesuai harga pasar, atau kalau pun lebih rendah, tidak boleh di bawah nilai buku. 

Tapi lihat dong kalimat selanjutnya. Pemerintah PUNYA PILIHAN. Jika pemerintah tidak menerima penawaran itu dalam waktu 30 hari, perusahaan bisa menjual, menghapus, dsb kepada pihak lain selama 12 bulan sejak penolakan itu. Kalau pun tidak bisa juga, seluruh aset itu akan menjadi aset pemerintah tanpa ada kompensasi apapun kepada perusahaan.

Penafsiran saya bisa saja keliru. Mungkin ada ahli hukum yang bisa menjelaskan. Tapi minimal poinnya adalah kita tahu: PEMERINTAH PUNYA PILIHAN LAIN. 

Soal lain, bahwa aturan yang ada tidak memungkinkan pemerintah untuk tidak memperpanjang Kontrak (yang kelak berupa IUPK) Freeport. Tapi lihat dulu kalimat dalam KK (Pasal 31): “The government will not UNREASONABLY withold or delay such approval…”

Mungkin juga penafsiran saya keliru. Tapi poin yang tidak bisa dibantah adalah kata “Unreasonably” itu. Artinya, logika terbaliknya, PEMERINTAH BISA TIDAK MEMPERPANJANG DENGAN ALASAN YANG REASONABLE. Jadi bukannya mentah-mentah ditafsirkan tidak boleh tidak perpanjang. 

Dengan demikian terang bahwa mengakuisisi dengan duit Rp53,9 triliun itu bukan satu-satunya pilihan. Bahkan mungkin justru bukan pilihan yang terbaik. 

INTENSI FREEPORT

Menurut saya, Freeport memiliki intensi yang kurang baik dalam perundingan. 

– Asal tahu saja. Pada medio Februari 2017, Freeport mengirim peringatan resmi kepada pemerintah yang berisi daftar PELANGGARAN-PELANGGARAN (breaches and violations) pemerintah RI terhadap KK, yang mencakup pelanggaran karena pemberlakuan pembatasan izin ekspor, pengenaan pajak air, kewajiban smelter, menghalangi perpanjangan kontrak, dan kewajiban divestasi. Jadi bisa dilihat bahwa kesemua yang mereka sebut sebagai pelanggaran itu adalah hal-hal yang mereka sepakati sebelumnya dalam MOU-MOU yang dibuat bersama pemerintah. Mereka anggap itu sebagai pelanggaran, bukan suatu kewajiban yang harus dijalankan sebagai hubungan timbal-balik yang setara dan adil dengan pemerintah. 

– Reaksi Freeport atas hal-hal yang mereka anggap “pembatasan” dari pemerintah itu adalah penyesuaian struktur investasi perusahaan dengan menahan investasi pembangunan smelter dan tambang bawah tanah. Mereka menekan pemerintah dengan instrumen investasi: Anda tidak perpanjang, kami tidak kucurkan investasi. FYI. Freeport mengimingi US$20 miliar (Rp280 triliun) untuk tambang bawah tanah. Tahun lalu sudah mengucur US$700 juta, tahun ini katanya mau mengucur lagi US$750 juta. Kelihatannya di sini pemerintah pikir-pikir juga. 

– Freeport memenangkan pertempuran sementara dengan mendapat perpanjangan izin ekspor sampai Februari 2019, akibat tekanan-tekanan mereka. Sembari terus berunding untuk kemenangan perang berupa IUPK 2021 nanti. Jika tidak diperpanjang, Freeport siapkan 2 senjata: 1) (Lagi-lagi) mengancam tidak akan berinvestasi untuk tambang bawah tanah Rp280 triliun; 2) membawa ke arbitrase/pengadilan UNCITRAL. Sekali lagi bisa dilihat, lebih daripada menggunakan ancaman pengadilan internasional, Freeport lebih memilih menekan pemerintah lewat uang (investasi). Mungkin dia sudah paham betul pembesar-pembesar negara ini mata duitan.

Situasinya makin terang. Freeport mati-matian memenangkan perang perundingan ini. Maklum, tambang Papua adalah jantung bisnisnya. Terutama cadangan emas terbesar adalah dari Papua: 23,2 juta ozs. Membujuk pemerintah untuk mengakuisisi via Rio Tinto dengan harga Rp53,9 triliun dengan jalan berutang —- sehingga pemerintah tidak keluar uang —- sembari mengiming-imingi investasi Rp280 triliun tambang bawah tanah, adalah situasi yang sangat masuk akal terjadi dalam suasana perundingan. Mungkin ini yang dimaksud “win-win solution”.

– Mencapai porsi 51% kepemilikan saham oleh NKRI sebenarnya agak naif juga kalau disebut kemenangan. Divestasi 51% adalah kewajiban sesuai KK yang seharusnya sudah selesai sejak bertahun-tahun lalu. Dan ingat: di kepala Freeport, divestasi adalah PELANGGARAN. Lihat uraian di atas sebelumnya.

JADI

– Tidaklah menakutkan jika negara harus berperkara di pengadilan internasional karena tidak memperpanjang kontrak. Tidak juga serta-merta kita harus membayar Rp86 triliun untuk membeli aset Freeport;

– Adakah jaminan —- mengingat intensi yang kurang baik yang ditunjukkan Freeport sejauh ini —- Freeport benar dan nyata mengucurkan investasi Rp280 triliun untuk tambang bawah tanah dan smelter? (Ingat, kewajiban smelter, divestasi, pajak, royalti, adalah pelanggaran KK di mata mereka);

– Dengan porsi 49% yang mereka miliki sekarang, dan rencana pemerintah memberikan 10% saham untuk Pemda, bukan tidak mungkin Freeport memilih untuk merapat dengan Pemda untuk “memveto” pemerintah dalam rapat-rapat pemegang saham (posisi 59% vs 41%) untuk mengambil keputusan penting? Sudah banyak contoh adu domba semacam ini dalam praktik-praktik korporasi. (Ingat, kewajiban divestasi adalah pelanggaran KK di mata mereka);

– Berutang kepada bank hingga puluhan triliun semacam itu kemungkinan besar menghasilkan praktik-praktik rente yang menjijikkan; permainan riba yang dibungkus dengan bahasa-bahasa ekonom yang selangit itu, cuma akan menghasilkan permainan bunga, jaminan, restrukturisasi, komisi, kick back, yang cuma menambah tebal kantong-kantong pihak tertentu;

– Sebaiknya presiden membatalkan semua skema permainan keuangan berbungkus “kemenangan nasionalisme” ini. 

(Sumber data dan informasi: Kontrak Karya 1991 dan Annual Report Freeport McMoran Int’l Tahun 2017)

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Apologi Saya soal Freeport | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: