Bahaya OK OCE

Wednesday, January 10th, 2018 - Opini Publik, Rumor

Tugas paling penting para pendamping OK OCE yang penghasilan gaji dll Rp9 juta/bulan — asumsi 1 kecamatan ada 2 pendamping di total 44 kecamatan berarti APBD keluar Rp792 juta/bulan alias Rp9,5 miliar/tahun) —- menurut saya adalah menjelaskan dengan rinci dan terang kepada peserta/masyarakat kecil tentang bagaimana tidak enaknya hidup JIKA terjerat utang di perbankan. Eta terangkanlah kepada pedagang-pedagang kecil tentang bagaimana sesungguhnya bunga bank bekerja, apa syaratnya, apa konsekuensi denda keterlambatannya, apa itu agunan, bagaimana proses lelang, apa itu lembaga penagih utang/DC pihak ketiga, bagaimana aturannya dalam hukum Indonesia, dsb. Jelaskanlah pahitnya di muka. Jangan bertindak sebagai marketing bank yang berganti baju birokrat.

Fakta beritanya begini: peserta OK OCE (kalangan UMKM terutamanya) akan difasilitasi pemprov untuk mengakses kredit di Bank DKI dengan bunga 13%/tahun. Kata Mas Wagub, kenapa Bank DKI, karena merupakan bagian bisnis perbankan yang 99,8% sahamnya dimiliki Pemprov DKI itu. Sebenarnya ini gagasan lama. Tahun 2012, saya sudah dengar salah satu cagub —- yang akhirnya batal melaju —- melontarkan hal macam ini. Dia berkata tegas waktu itu, “Jangan pernah kasih duit langsung ke rakyat. Orang Indonesia tidak disiplin (disiplin nyicil maksudnya). Mending arahkan mereka ke bank. Biar bank yang tagih,” katanya.

Saya concern kepada nasib masa depan peserta OK OCE yang jumlahnya menurut Dinas UMKM DKI per Desember 2017 sebanyak 2.610 orang/wirausahawan. Jangan sampai hidup mereka justru susah karena terjerat bunga bank.

Bahasa terang saja: bagi saya ini semua adalah bisnis belaka. Peserta OK OCE akan diproyeksikan untuk meningkatkan jumlah nasabah kredit mikro dan SME (KUMK Monas, Monas 25, Monas 75, Monas 500). Peminat rumah (apartemen?) DP 0% (jumlahnya 8.000-an diproyeksi) akan mengisi porsi nasabah KPR Griya Monas. PNS dan pensiunan Pemprov mengisi porsi Kredit Multi Guna. Lalu ketika semuanya berjalan, lanjut IPO. Serok bawah dulu lewat rumor, goreng-goreng, dan pasarlah yang mengendalikan dari depan maupun belakang. Siapa modal kuat dia yang menang, biasanya asing. Dan beralihlah kepemilikan Bank DKI.

Siapa untung? Ya, penguasa market-lah. Spekulan. Pemodal besar. UMKM? Ya, berjibaku saja dengan 13% tadi. (Sebagai ilustrasi kapitalisme misalnya. Ratu Prabo mau bangun LRT dengan biaya Rp405 T. 100% pinjaman dari Bank Exim Cina. Bunga 6-7%/komersial, tapi katanya bisa hanya 2%. Asuransi Llyod’s London. Katanya tanpa agunan. Sebenarnya ya tidak juga. Agunannya ya izin dari pemerintah itu, termasuk dari Pemprov. Jadi izin pemerintah itu sakti, bisa tarik triliunan dengan bunga 2%. Ya masak sih buat UMKM “pribumi” malah diarah-arahkan buat ngutang 13%).

Lihat data saja. Laporan Keungan 2016. Pertumbuhan kredit mikro Bank DKI jeblok selama 2012-2016: -6,01% (jumlah nasabah 2016 sebanyak 3.629. Penopang terbesar justru kredit multiguna (karyawan/PNS dan pensiunan) sebanyak 6.780. Lalu KPR sebanyak 4.281.

Dan lagi lihat-lihatlah dulu. Kredit Mikro di Bank DKI itu tarif bunganya 16%, Kredit Kecil 13,5%. Belum lagi biaya admin. Kalau provisi nol. Dan ingat: ada agunan dan laporan laba rugi. Contoh lagi. Kalau mau ambil kredit Monas 25 plafon 5-25 juta itu minimal usaha 2 tahun, ada keterangan domisili, biaya admin 2%, biaya provisi 2% dari plafon. Monas 75 (plafon sampai Rp75 juta) ada admin dan provisi 1,5%-2% dari plafon, wajib AGUNAN, minimal usaha 2 tahun. Monas 500 (maksimal Rp500 juta) harus AGUNAN, admin 1,5%, provisi 1,5%, minimal usaha 2 tahun.

Kesimpulannya: semua ada syarat dan ketentuan. Hati-hati dan pikirkan benar-benar.

Sebaiknya Pemda itu membina dulu literasi keuangan masyarakat. Supaya cerdas menentukan prioritas di tengah kecenderungan banyak B ketika dapat uang: Bayar utang, Bantu Anak Beli Susu Cucu, Beli Handpone, Beli OL Shop, dsb. Jangan sampai masyarakat diarahkan berutang ke bank dengan segala konsekuensi finansialnya, tapi tidak dilatih menyusun prioritas keuangannya. Bisa tidak enak makan minum hidup mereka kalau dikejar denda, debt collector, dsb. Malah hancur hidup orang.

Banyak orang yang hidupnya sudah terbebani bunga kredit rumah, kartu kredit, kredit motor, kredit handphone, utang teman dan kerabat, biaya hidup, dsb, so jangan dibebankan lagi 13% tanpa edukasi yang cukup.

Banyak pertimbangan masing-masing orang dalam hidupnya. Tergantung situasi dan kondisi spesifiknya. Hidup tak semata-mata bisa dilihat dari satu sudut pandang: sudut pandang Adaro dan Recapital.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Bahaya OK OCE | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: