Tampang Rumah DP 0 Rupiah

Monday, December 4th, 2017 - Opini Publik, Rumor

Program Rumah DP 0 Rupiah samar-samar mulai kelihatan tampangnya. Paling cepat katanya diluncurkan akhir tahun ini. Bulan ini berarti.

Saya baca beritanya di Kompas hari ini.

Singkatnya begini: 1) Ini bukan rumah tapak melainkan rusunami. Berarti statusnya hak milik atas satuan rumah susun bukan sewa (rusunawa); 2) APBD 2018 menganggarkan Rp800 miliar untuk akuisisi lahan. Dengan asumsi harga Rp5 juta/m2 berarti ada lahan seluas 160 ribu m2 yang diperuntukkan baik untuk rusunawa maupun rusunami. Kalau satu tower butuh lahan 5.000 m2 berarti akan ada 32 tower. Satu tower terdiri dari sekira 250 KK. Berarti untuk 32 tower akan ada 8.000 KK. Untuk lokasi rusunami kemungkinan di Pondok Kelapa (Jaktim) dan Yos Sudarso (Jakut). Silakan spekulan siap-siap; 3) Syarat pembeli rusunami minimal KTP DKI 5 tahun, penghasilan maksimal Rp7 juta yang artinya kalau 1/3 kemampuan mencicil sebulan Rp2,3 juta. Kemungkinan pembeli juga harus menabung minimal 6 bulan di bank sebelum membeli (semacam sinking fund). Jelas berarti ini semua memakai pembiayaan riba yakni bank.

Tidak ada informasi spesifik nominal harga jual per unit. Hanya disebutkan, harganya bukan mengacu pada harga pasaran melainkan harga investasi (?). Entah apa arti dan maksud harga investasi ini. Tapi dugaan awam saya kalau harga investasi berarti beli murah, jual mahal. Titik.

Kalau menebak-nebak, jika cicilan sebulan Rp2,3 juta dengan tenor 5 tahun, berarti Rp138 juta. Kalau pakai KPA ada administrasi dan provisi dan bunga taruhlah 10%. Jadi harganya Rp200 jutaan juga akhirnya. Bandingkan Meikarta harga perdana Rp127 juta, Podomoro Golf View Rp198 juta.

Masalah berikut status lahan. Tidak ada informasi spesifik juga, padahal ini penting. Di atas tanah bersama apakah rusunami itu berdiri? Milik, HGB, HPL atau apa? Sejumlah kasus apartemen oleh developer swasta memakai lahan yang ternyata berdiri di atas tanah HPL Pemda, belakangan hari sertifikat hak milik atas rumah susunnya malah bikin ribet.

Menurut saya, kalau sama-sama modelnya menggunakan riba juga, ini barang kurang sedap. Bukan investasi yang bagus juga dan belum tentu lingkungan dan fasilitasnya nyaman dihuni. Tapi lain ceritanya kalau dari sudut pandang pengembang rekanan pemda (kemungkinan besar juga bukan pemda yang akan bangun tapi pakai gandeng swasta). Akuisisi lahan pakai APBD, birokrasi dan perizinan enak karena program pemda, pembeli siaga ada 8.000, bank siap membiayai kredit pembeli termasuk kredit konstruksi. Apa lagi kurangnya.

Perhitungan kasar saya, yang untung adalah bank dari bunga yang total bisa sampai Rp500 miliar sendiri, developer entah berapa mereka bikin rekayasa angka dan spesifikasinya, spekulan tanah entah berapa mau mereka bikin harga transaksi dan komisinya, notaris rekanan pemda/developer, dan para “komisioner-komisioner” lapangan lainnya termasuk oknum BPN, DPRD, pejabat AMDAL, Tata Ruang, Lurah, Camat, RT/RW, petugas keamanan, LSM, ormas, wartawan, preman setempat…

Pokoknya apapun, sampai kita lupa Rp800 miliar yang uang pajak kita itu bagaimana pertanggungjawabannya nanti.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Tampang Rumah DP 0 Rupiah | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: