“Rumah Sakit” PN Jakarta Selatan

Saturday, September 30th, 2017 - Opini Publik, Rumor

Seriusnya begini.

Mengapa prapid SN bisa dikabulkan hakim? Awam menjawab: karena SN selicin belut (meskipun saya geli, sebab belut sejati pantang digelebet selang). Persoalannya, selicin belut di pengadilan itu bagaimana teknisnya?

Kesampingkan dulu tudingan hakimnya disuap. Sebab, motif uang atau hubungan baik dalam pemenangan perkara, butuh pembuktian. Tidak pegang bukti, jangan omong.

Tapi bagi saya, kemenangan SN ini ibarat “kerja kolektif” hukum dan politik timnya. Tim hukum mengeksploitasi ketidaktelitian KPK dalam beracara, tim politik memfasilitasi hubungan baik antara para aktor. Beberapa teman saya yang advokat dan lumayan kawakan beracara di PN Jaksel juga bilang begitu.

Memenangkan SN butuh argumen/dalil hukum. Dan biasanya, “ide-ide cemerlang” muncul dari diskusi intensif tim hukum dengan ahli atau warga pengadilan sendiri (bisa dengan mereka yang berprofesi hakim terutama). Sebab, inti dari persidangan sebenarnya mempengaruhi pandangan hakim.

Secara opini publik, SN jelas berantakan. Kim Jong Un pun pastinya mengakui. Kompas, media arus utama terbesar negara ini, pas pada terbitan hari ini, bahkan memuat feature tentang hakim tunggal perkara ini yang concern sekali dengan azan ketika memimpin sidang. Ada azan, sidang skorsing. Kompas berharap hati hakim bisa diketuk lewat pendekatan religi. ICW juga mencium firasat tidak enak dengan menguar 6 kejanggalan selama sidang prapid.

Hakim bilang barang bukti yang dijadikan alat bukti dalam penetapan tersangka SN tidak sah karena barang bukti itu berasal dari perkara lain yakni Andi Agustinus. Dari sudut pandang praktis, sebenarnya bisa lain ceritanya kalau KPK menambahkan kata “DKK (dan kawan-kawan) di belakang kata Andi Agustinus, dengan demikian SN bisa termasuk. Begitu analisis seorang kawan advokat.

Beracara di PN Jaksel terutama untuk prapid, KPK kerap gelagapan. Ibarat main bola di kandang lawan. Itu fakta. Kasus BG, Hadi Poernomo, dsb jadi buktinya.

Selanjutnya, KPK bisa saja menetapkan kembali SN sebagai tersangka, seperti dalam kasus Walikota Makassar. Namun, sebaiknya KPK juga belajar banyak dari kekalahan ini. Opini publik harus kuat, betul. Ketelitian berkas itu wajib. Pokoknya harus dipikirkan cara yang jitu dan tepat secara hukum untuk menaklukan Selatan. Ada hubungan-hubungan baik yang tidak terlihat di antara warga pengadilan dan salah satu pihak berperkara, yang kadang bisa berdampak pada putusan hakim.

Kata orang, Selatan itu kuburan. Makanya KPK tidak boleh ditinggal sendirian.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

“Rumah Sakit” PN Jakarta Selatan | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: