Saya Alumnus, Bersama YLBHI

Friday, September 22nd, 2017 - Opini Publik

Kumpulan catatan saya tentang isu YLBHI/LBH dan komunisme, yang awalnya saya tulis sebagai status Facebook, dari sudut pandang saya sebagai mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI periode 2007-2009.


Rabu, 20 September 2017
Mau disetel lagi film G30S/PKI, tak soal. Di Youtube juga ada kok, banyak. Demonstrasi menentang komunis juga tak masalah. Komunis terbukti sudah bangkrut dan menjadi pecundang dalam sejarah dunia. Mustahil YLBHI/LBH menginisiasi gerakan (apalagi partai) berideologi komunis. Yakin!

Tapi, jangan pernah main otot dan hancurkan gedung Diponegoro. Itu milik rakyat itu. Duit pajak.

Namun, kalau isunya bergemuruh liar menjadi tuntutan membubarkan YLBHI/LBH, lain ceritanya. Itu gerakan politik dan potensial merongrong pemerintahan yang sah.

Begini.

YLBHI/LBH sudah puluhan tahun beroperasi di kantor-kantor yang berada di seluruh Indonesia (dari Aceh sampai Papua); melewati berbagai orde pemerintahan. Kalau mau teliti, YLBHI/LBH adalah penopang keseimbangan sosial terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. YLBHI/LBH bertahun-tahun membawa masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara beradab melalui jalur hukum.

Tuntutan membubarkan YLBHI/LBH jelas bisa dibaca sebagai bagian dari keinginan untuk memporak-porandakan tatanan masyarakat hukum yang beradab. Buruh yang marah akan diarahkan untuk membakar pabrik, nelayan yang tidak puas akan merusak kapal, petani merusak kebun-kebun, rakyat dimobilisir untuk main otot ketimbang hukum.

Kekacauan sosial, huru-hara massa, tidak berdayanya hukum adalah pintu masuk paling lebar bagi siapapun yang berambisi memimpin negara dengan bermodal kekerasan, senjata, dan kebencian SARA.

Dan itu jahat sekali!

Selasa, 19 September 2017
Secara praktis menurut saya begini:

1. Isu komunis untuk menarik dukungan militer;
2. Isu Cina untuk mengambil alih basis penguasaan sumber daya ekonomi;
3. Isu agama untuk konsolidasi dan memantapkan basis pemilih.

Selebihnya cuma bumbu-bumbu dan variasi gerakan.

 

Senin, 18 September 2017
Jumat, 10 April 2008, Harian Kompas memuat artikel saya tentang Bodong, klien pertama LBH. Unisosdem ternyata masih menyimpan arsip tulisan ini. Baca: Kembali Kepada Bodong.

Logikanya simpel saja:
1. Kalau gedung YLBHI dirusak berarti merusak bangunan rakyat. Karena dibayar pakai APBD;
2. Kalau pengacara-aktivis LBH ditangkapi tanpa dasar hukum dan bukti, berarti mengurangi harapan orang miskin dapat keadilan
3. Kalau LBH itu PKI, ngapain Bang Ali Sadikin yang Letjen KKO TNI terkemuka itu jadi Dewan Pembina, sampai-sampai sebelum wafatnya masih menyumbang bangku dan furnitur untuk LBH;
4. Kalau LBH itu ateis, sinting apa putri Gus Dur (Mbak Yenny Wahid) jadi Dewan Pembinanya juga;
5. Selain melahirkan banyak pemimpin bangsa, advokat kondang, pembela publik, LBH juga melahirkan Panglima Besar FPI Bang Munarman. Suka atau tidak suka.

So, LBH itu terbuka dan berdiri di atas semua golongan. Aset bangsa yang sangat berharga. Harapan untuk mencapai keadilan buat orang-orang miskin.

Senin, 18 September 2017
Memang sebaiknya jangan sampai adu kekerasan fisik. Perwakilan massa jadikan pembicara diskusi aja biar suaranya juga didengar. Kasih ruang yang sama dengan yang lain di dalam.

Alm. Bang Buyung suka bilang – mengutip Voltaire – saya tidak setuju apa yang kamu bilang, tapi saya akan bela mati-matian hak kamu untuk berbicara itu…

Catatan saja: kalau masuk gedung YLBHI pipisnya yang teratur dan antri, disiram juga. Rusak toilet atau gagang pintu, pusing gantinya.

Senin, 18 September 2017
Saya mantan Direktur YLBHI. Tidak pernah ada penyebarluasan ajaran komunisme di sana. Gedung itu dibangun pakai uang APBD DKI. Itu rumah rakyat juga. Mereka mengadu cari bantuan hukum a.k.a keadilan. Sebagian besar orang miskin yang datang.

Boro-boro pikirin PKI. Gaji bulanan, operasional penanganan kasus, bayar listrik, air, telepon dsb aja udah pusing.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Saya Alumnus, Bersama YLBHI | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: