Stop Pertentangan SARA

Friday, May 12th, 2017 - Opini Publik, Rumor

Singkatnya, politik hukum adalah seluk-beluk macam mana arah hukum mau dibawa. Politik dan hukum dua sisi mata uang. Karena itulah terminologi keadilan banyak tafsir dan teorinya. Putusan tak semata melihat fakta-fakta hukum formal tapi juga aspek lain. Sosial masyarakat, misalnya.

Itulah mengapa, majelis hakim TINGKAT PERTAMA kasus Ahok memasukkan pertimbangan “kegaduhan” masyarakat dalam putusan 2 tahun penjara itu.

Okelah. Dalam pengandaian hakim independen. Meskipun, hakim itu bukan kura-kura yang hidup dalam tempurung. Pribadi per pribadi hakim punya sejarah hidup sendiri, latar belakang hidup, keluarga, taraf pendidikan, ekonomi, agama, birokrasi, dsb. Hakim juga manusia yang hidup di lingkungan masyarakat negara yang sama dengan kita.

Namun, jangan salah pikir bin membabi buta. Agar diketahui, Ahok belum TERPIDANA. Statusnya BUKAN dipenjara melainkan DITAHAN. Bukan dijebloskan ke bui/penjara/Lembaga Pemasyarakatan (LP) melainkan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN). Putusannya belum berkekuatan hukum tetap. Masih ada upaya hukum lebih lanjut.

Penahanan ada batas waktunya. Sekarang Ahok ditahan untuk masa waktu 30 hari. Kewenangan perpanjangan penahanan nantinya ada di hakim banding (pengadilan tinggi). 30 hari waktu yang singkat buat pemberkasan banding. Ada pilihan bagi tim pembela Ahok untuk meminta dilakukan pemeriksaan fakta lagi oleh hakim banding atau pemeriksaan berkas saja.

Bila lewat 30 hari dan berkas banding belum beres, Ahok bisa keluar demi hukum atau penahanan bisa diperpanjang lagi oleh hakim banding. Dan ingat, lazimnya persidangan banding itu beda dengan tingkat pertama. Jadwal sidang jarang diketahui orang (kecuali ada dikabulkan pemeriksaan ulang), putusan tiba-tiba saja muncul, intinya lebih tidak berisik ketimbang di PN. Kalau mau demo butuh otak lebih untuk meramu taktik.

Mundur sedikit. Pertanyaannya, kenapa Ahok diputus lebih dari tuntutan jaksa, oleh hakim PN? Lebih dalam lagi, saya balik pertanyaannya, memangnya berapa dan apa hukuman yang pas dan pantas untuk Ahok? Pas dan pantas menurut siapa, berdasarkan apa, harus ada ukuran “keadilan” dan dasar yang jelas. Teorinya adalah semua soal kemerdekaan hakim. Hakim pribadi per pribadi punya kemerdekaan masing-masing.

Tahun 2010, Felix Gradi, siswa SMU salah satu sekolah Katholik divonis bersalah menista agama Islam karena postingannya di website Yayasan yang bergambar Alquran diinjak dan simbol Fuck You. Hukuman inkracht dari PN Bekasi 1 tahun penjara. Tuntutan jaksa 1 tahun penjara percobaan 2 tahun.

Kasus Syekh Ahmad Arifin di Medan, pimpinan Tareqat Samaniyah, di PN Medan, vonisnya 6 bulan penjara dengan percobaan 1 tahun.

Dulu di Probolinggo, teman saya jadi pengacara pengurus sebuah yayasan kanker (muslim) yang didakwa menista agama Islam gara-gara penerbitan buku. Vonis inkracht di MA 5 tahun. Saat itu tekanan massa juga kuat dan berlatar pembelaan agama. Pembakaran rumah, demo, bahkan diacungkan golok saat sidang. Di tingkat banding, pengacara terdakwa meminta pemeriksaan ulang tapi tidak dikabulkan hakim.

Saudaraku sebangsa dan secinta Indonesia, kiranya betul bahwa kasus Ahok ini ada latar politiknya. Tapi kata saya tidak sesederhana anggapan orang. Peradilan dalam suasana demo di mana-mana (pro maupun kontra), latar belakang SARA yang semakin dipertajam, buzzer-buzzer cecunguk medsos yang sebagian jualan Adsense dengan memanaskan sentimen SARA. Pendeknya ada potensi gesekan sosial yang tajam berlatar SARA apapun putusan kasus Ahok.

Memutus bebas murni akan disambut demo berjilid-jilid dan proses kasasinya akan menjadikan MA langsung berhadapan dengan massa; memutus di bawah 1 tahun akan dicibir sebagai hukuman enteng karena cuma kurungan; memutus sesuai tuntutan jaksa akan disentil dengan kalimat “penista agama masih bebas”, jaksa sengaja melemahkan tuntutan, hakim main mata; memutus 1,5 tahun akan dibalas dengan kalimat “dipenjara sebentar amat”; akhirnya memutus 2 tahun disambut aksi lilin di mana-mana #RIPKeadilan.

Secara politik, apapun putusan hakim akan berhubungan langsung/tidak dengan anggapan tendensi keberpihakan Jokowi pada satu kelompok. Apapun putusan akan disambut aksi massa. Masyarakat banyak belum yakin betul bahwa elsekutif dan yudikatif itu terpisah.

Keadilan itu kompleks ternyata. Bukan perkara sumbu pendek atau roti sumbu. Tapi kiranya janganlah kita menjadi manusia yang berubah menjadi ganas karena kasus Ahok. Saya pribadi mengakui hasil kerja Ahok sebagai birokrat dan semangatnya memberantas korupsi. Pun mengakui bahwa dia tidak 100% sempurna, terutama mungkin caranya bertutur. Tapi jangan salahkan dia karena dia Cina dan non-muslim. Jangan caci maki Cina-Cina dan non-muslim yang lain. Begitu juga sebaliknya. Sama dengan jangan salah/benarkan saya karena saya Katolik. Jangan menilai orang karena suku, agama, ras, dan golongannya. Nilai saya berdasarkan apa adanya saya sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Tuhan.

Sahabat semua, kembalilah kita jernih dan giat cari uang yang halal untuk kehidupan kita. Bersemangatlah lagi dalam hobi kita semua, sport, seni; bercengkramalah lagi dengan saudara, teman, sahabat kita yang berbeda agama, suku, maupun rasnya. Bersaing bisnislah yang sehat supaya kekayaan kita berkah dan bermanfaat.

Ahok ditahan untuk batas waktu 30 hari dan bisa ditangguhkan atau diperpanjang penahanannya. Ketika ada putusan yang berkekuatan hukum tetap bisa dipotong dengan masa tahanannya. Banding/memori banding akan diberkaskan. Perkara akan diperiksa hakim banding. Putusannya bisa membatalkan atau menguatkan putusan PN dan masih ada upaya kasasi dan PK. Bahkan bisa jadi selama proses pengadilan Ahok, di tempat lain polisi juga akan memproses pidana Rizieq Shihab karena kasus sangkaan pencabulan, penistaan Pancasila, dll. Bisa jadi juga yang bersangkutan ditahan untuk penyidikan. Di Polda Jabar, Polda Metro Jaya, bahkan bisa jadi Mako Brimob juga.

Hukum formal berjalan seperti sudah seharusnya begitu berjalan, dari waktu ke waktu. Keadilan di negara hukum suka atau tidak suka ada di tangan yudikatif, bukan tokoh agama, politisi, dsb. Politisi akan bermanuver ya memang begitulah pekerjaannya (apalagi coba?).

Dari semuanya itu mungkin kita cuma bisa sama-sama berharap supaya pertentangan SARA stop sampai di sini. Apapun manuver hukum dan politik para elite.

Berseteru karena perbedaan SARA adalah hal paling terbelakang yang pernah dilakukan makhluk hidup bernama manusia.

Ciganjur, 12 Mei 2017
Pas adzan Ashar

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Stop Pertentangan SARA | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: