Hakim Konstitusi, Mantan Menteri, Kurang Apa Lagi?

Friday, January 27th, 2017 - Dapur Berita, Opini Publik, Rumor

KPK menangkap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar kemarin. Itu membuktikan dugaan umum bahwa pasar gelap “keadilan” di negara ini betul-betul ada. Putusan bisa dibeli. Bisa diatur-atur. Sekelas hakim pengawal konstitusi pun (diduga) bisa disuap, ternyata.

Banyak kawan yang bereaksi biasa-biasa saja ketika PA tertangkap. Katanya, justru kalau sampai tidak kena batunya, negara ini aneh. Tersirat, kawan-kawan itu mau bilang, yang bersangkutan memang “pemain” lama. Mau ketika jadi politisi, menteri, atau jadi hakim, sama saja. Mental tidak berubah. Kelakuan tetap.

Itulah ungkapan kekecewaan beberapa kawan. Benar-tidaknya, tak tahulah saya. Mungkin mereka pernah punya pengalaman “buruk” dalam hal komitmen pengurusan perkara dengan yang bersangkutan, dendam pribadi per pribadi, atau apa, saya no comment. Saya hanya ingin menyaksikan fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan bergulir dari KPK hingga ke pengadilan.

Lalu soal Taman Sari dan perempuan yang kabarnya bersama PA ketika terjadi tangkap-tangan KPK. Reaksi umum adalah mengutuk. Bagaimana bisa seorang hakim penjaga konstitusi keluyuran di tempat semacam itu. Bergumul dengan dunia jedak-jeduk dan rawan tudingan pengguna “vitamin”.

Sikap KPK tepat ketika dalam konferensi pers tidak melayani pendalaman pertanyaan wartawan tentang status perempuan dan hal-hal lain di luar kasus. Betul itu. Fokus saja pada korupsinya. Hukuman moral sudah terjadi dengan meluasnya pemberitaan OTT yang bersangkutan. Ini juga tak kalah sakitnya. Hukuman sosial.

PA seorang hakim yang juga politisi. Saya tebak, perlawanan pasti akan terjadi. Selemah-lemahnya adalah praperadilan. Dia tahu hukum, kenal penegak-penegaknya, banyak kawan politiknya, banyak kawan medianya juga, banyak kawan pengusaha, banyak kawan pengacara. PA pasti melawan.

Setelah Akil Mochtar, kini Patrialis Akbar. Hakim Konstitusi. Politisi. Mantan Menteri Hukum dan HAM.

Negara ini rusak betul.

Satu lagi. Saya pikir perlu juga wartawan mengecek-ricek (ingat, cek-ricek, bukan menuduh), selain korupsi, apa ada juga pidana lainnya, misalnya, narkoba.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Hakim Konstitusi, Mantan Menteri, Kurang Apa Lagi? | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: