Lebih Jauh tentang Bisnis Hoax

Friday, December 16th, 2016 - Bisnis Media, Opini Publik, Rumor

Komunitas dan gerakan anti-Hoax lagi nge-hits. Kegerahan publik terhadap “situs berita” abal-abal memuncak. Situs — yang pada dasarnya adalah pengumpul semata/aggregator — disorot habis-habisan. Terakhir ada informasi bahwa pendapatan sebulan dari situs abal-abal itu Rp25 juta-Rp30 juta. Terbanyak dari Google Adsense, sisanya sedikit dari iklan (entah iklan apa).

Bisa jadi kesadaran anti-hoax dan aggregator ini karena efek kemenangan Donald Trump. Bisa juga karena efek Pilkada DKI. Banyak pendukung calon yang merasa jagoannya dihajar hoax sana-sini.

Tapi percayalah, hoax ini adalah trend global. Membacanya hanya sebatas persoalan nasional pastilah sia-sia.

Soal Trump sudah saya tulis lama, bagaimana dia mengakuisisi domain-domain yang potensial menyerang dia. Soal aggregator, banyak juga saya tulis.

Perang Pencitraan yang Disiapkan Donald Trump

Pokok masalah hoax dan aggregator tetap sama, varian dan teknologinya saja yang beda:

– Masalah hukum. Hukum itu kuncinya adalah pembuktian. Pembuktian dilakukan prosesnya melalui prosedur hukum. Dalam hukum, ada penegaknya, misal polisi, jaksa, hakim, pengacara. Jadi kalau mau mempidanakan atau memperdatakan para pelaku hoax, dilihat dulu lingkungan hukumnya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Saya pernah mengalaminya. Menuntut menggunakan UU ITE. Hasilnya: SP3 di Polda Metro Jaya. Dihentikan penyidikannya. Cakep!

Silakan pidanakan hoax dan aggregator kalau tidak percaya dan nikmati sendiri lelahnya menjalani proses hukum.

UU ITE, Penghinaan, Kecerdasan Wartawan

– Politik income. Hoax dan aggregator hidup karena ada pasarnya. Ada demand (permintaan). Pasar demand membentuk struktur bisnis. Bisnis menghasilkan income. Begitu sirkulasinya.

Teorinya memang ada. Bisa dibaca dalam buku-buku komunikasi dan digital. Informasi yang viral dan disebarkan dengan sukarela adalah informasi yang tendensius, “hot“, menebarkan sentimen kelompok, dsb. Orang banyak cenderung tidak membutuhkan informasi yang benar dan akurat. Orang cenderung menginginkan ada orang lain yang sependapat dengan keyakinan/pemikiran dia. Di situ mereka merasa eksis dan terbangunlah “solidaritas korps”.

Dan OTT seperti Google memanfaatkan peluang ini. Hulu ke hilir mereka kuasai: publisher mengajukan aplikasi untuk mendapatkan akun Adsense. Google yang me-review dan menolak/menyetujui. Google menghimpun pengiklan dan menempelkan script-nya di para publisher. Semakin banyak hits semakin banyak potensi income dari Adsense. Untuk banyak hits dan dapat page rank yang baik satu-satunya cara yang paling efektif adalah beriklan di Google (Adword) dan itu harus bayar.

Jadi bayangkan: platform Google yang punya, publisher mereka yang pilih, rate iklan mereka yang tentukan, semua aturan mereka yang pegang. Duit mereka yang pool. Mereka yang distribusi. Jangan ucapkan transparansi dan etika bisnis di sini. Kuno. Kelar hidup loe.

OTT berkontribusi terhadap suburnya hoax. Kalau sekarang seperti Facebook mulai memperkenalkan fitur hoax/non-hoax, itu kamuflase saja. Fondasi dan model bisnis mereka yang pegang.

– Politik investasi. Situs abal-abal mendapatkan income dari Adsense. Adsense membutuhkan traffic. Mendatangkan traffic butuh konten. Memproduksi konten membutuhkan sumber daya dan investasi. Investasi diperoleh dari investor (pribadi, publik, perusahaan kapital). Prinsip investasi adalah modal sedikit untung banyak.

Situs abal-abal menghasilkan kira-kira Rp360 juta/tahun. Modal dan operasional paling banyak 10%-nya (domain, server, internet, tanpa kantor, tanpa badan hukum, tanpa pajak…). Annual ROI: 900%. Anda menabung di bank cuma 5-6% bunganya, main saham dan jual-beli properti pun ROI-nya gak bisa menandingi si abal-abal.

Duit yang utama. Pengaruh sosial-politik adalah bonus.

– Konglomerasi. Banyak wartawan di media yang sudah mapan (Kompas, Media Indonesia, Tempo, Jawa Pos dsb) resign dan membuat portal berita sendiri. Macam-macam ceruk pasarnya. Mereka beritikad baik mengembangkan jurnalisme “alternatif” yang bisa menandingi konglomerasi. Mereka tentu punya dasar-dasar jurnalistik yang bagus dan profesional.

Tapi, di lapangan, idealisme mencium tanah. Agensi iklan menanyakan traffic, Alexa Rank, demografi pembaca, dan kredibilitas; Lembaga Humas dan PR menitipkan rilis dan berita dorongan kepentingan semata; Adsense menolak aplikasi akun; karyawan menuntut gaji dan fasilitas setara kualifikasi organisasi profesi dan himbauan Dewan Pers; negara menagih pajak; pejabat menitipkan berita untuk naik pangkat; pengusaha mengolah konten untuk menggebuk kompetitor.

Konten alternatif pun terkulai. Kredibilitas dipertanyakan. Mengapa? Mindset. Online adalah Detik, koran adalah Kompas, majalah adalah Tempo. Jadi, membangun dengan cara mengikuti ketiganya adalah kiamat.

Di sini situs abal-abal “pintar”. Mereka buat pembelahan media mainstream dan bukan. Media mainstream anti-Islam, pendukung Ahok. Mereka bukan. Di sini mereka membangun terminologi “alternatif” itu dan pasar ternyata senang.

Salah satu situs abal-abal yang terkenal itu dulunya lumayan kontennya. Membuat berita tentang kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Ternyata konten begitu tidak laku.

Jadi, wartawan dan pelaku media massa yang profesional terjebak pada sindrom nama besar. Mereka yang mengelola situs abal-abal tanpa bekal ilmu dan etika jurnalistik malah “melawan” nama besar dan terbukti merepotkan. Dapat uang pula.

– Momentum seperti Pilkada adalah lahan uang bagi permainan opini. Apalagi KPU melarang calon berkampanye di media massa. Karena dilarang, maka permainan isu bawah tanah makin liar. Perusahaan media gigit jari karena kehilangan potensi income.

Perusahaan konsultan, survei, agensi media sosial, buzzer, content specialist, dan sejenisnya ketiban rezeki nomplok. Opini bergerak dari bawah. Dimulai dari rumor, bukan fakta. Rumor dibicarakan terus sehingga menjadi “fakta”. Pejabat menanggapi “fakta” itu dan jadilah benar-benar seperti fakta.

Fakta-faktaan itu jadilah uang. Adsense tidak peduli verifikasi, yang mereka peduli adalah statistik!

Dari semua itu yang paling saya takutkan adalah kerusakan mental massal bangsa ini. Terlalu banyak mengonsumsi kebohongan akan membunuh kita semua.

Saya ragu pemerintah dan penegak hukum peduli untuk memberantas kekacauan ini. Bagaimana mau peduli, terkadang mereka pun menikmati permainan opini bawah tanah semodel dengan para hoaxers ini. Bahasa kerennya adalah kontraopini dan manajemen isu media massa.

Kacau!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Lebih Jauh tentang Bisnis Hoax | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: