Sidang Ahok: “Sarapan” Hakim Menentukan Putusannya

Tuesday, December 13th, 2016 - Dapur Berita, Opini Publik

Saya pikir sudah tepat keputusan pihak pengadilan untuk mengatur ketertiban persidangan kasus Ahok yang akan dimulai hari ini, dengan menggunakan pola TV Pool. Siaran langsung (live) diperbolehkan tetapi hanya satu stasiun TV per sidang yang diizinkan masuk secara bergantian. Lalu “hasilnya” disiarkan rata. TV One dapat giliran pertama masuk.

Sudah tepat pendapat Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menyatakan penyiaran langsung sidang oleh televisi — seperti dalam kasus Jessica — lebih banyak mudaratnya dan bisa memicu reaksi negatif di masyarakat. Kira-kira begitu bahasanya.

Keterbukaan dan kebebasan pers, perlu. Hak masyarakat untuk tahu, juga perlu dipenuhi. Tapi, berkaca dari kasus Jessica, akhirnya timbul dua sidang: sidang di pengadilan itu sendiri dan sidang komentator televisi. Alhasil, masyarakat pun diliputi kebingungan. Sidang menjadi bukan arena untuk menuju keadilan melainkan arena melakukan pembenaran dari sudut ring masing-masing. Kadang dengan cara yang kasar.

Menurut saya, perdebatan live atau tidak live tidak perlu di besar-besarkan. Alangkah baiknya media berfokus pada materi perkara. Baca dengan teliti surat dakwaan. Amati perilaku hakim saat bersidang supaya bisa dilaporkan ke KY/MKH. Pahami hukum acara persidangan. Cermati eksepsi (kalau ada). Pelototi saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan. Surat Tuntutan. Pledoi. Replik. Duplik. Vonis.

Saya ragu juga semua peliput memahami apa yang akan diliput dalam kasus Ahok ini. Apa dakwaan pertama, apa dakwaan kedua. Apa saja unsur-unsur yang harus dibuktikan. Tapi ini hal biasa. Kita terbiasa menikmati berita yang heboh-hebohannya saja. Materi dan isi bagaimana nanti saja. Yang penting nge-lead!

***
Kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok ini penting bagi sejarah republik bukan karena unsur politik pilkadanya saja melainkan karena karakteristik kasus hukumnya itu sendiri. Dalam banyak kasus dengan Pasal 156 dan 156a KUHP, terjadi antarpemeluk agama yang sama. Misalnya agama Islam dalam kasus Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Padang, kasus Salat Bersiul di Polewali Mandar, kasus Syekh Ahmad Arifin di Medan, dsb.

Tapi ada juga yang terjadi antar pemeluk agama yang berbeda. Salah satu yang sering disebut adalah kasus seorang ibu rumah tangga di Bali beragama Kristen bernama Rusgiani yang divonis bersalah menista agama Hindu. Di PN Denpasar divonis 1 tahun dan 2 bulan penjara.

Ada juga kasus Felix Gradi di Bekasi (2010), seorang pelajar Katolik, yang menista Alquran dan Nabi Muhammad SAW dengan menayangkannya di website Yayasan Katolik yang sudah dia retas. Vonisnya 1 tahun penjara.

Kasus Ahok dan Rusgiani mungkin ada kemiripan: sama-sama ujaran (meskipun setiap kasus tidak ada yang sama persis dan memang tak bisa dipersamakan begitu saja).

Rusgiani berujar begini:
Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena ada canang dan canang itu jijik dan kotor.”

“Tuhan saya kaya. Dia tidak perlu persembahan.”

Canang adalah sakral bagi umat Hindu.

Ahok berujar begini:
Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak pilih saya. Dibohongin pakai surat Al Maidah ayat 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu.”

Apakah Ahok menista agama Islam? Itu masalahnya. Dan itu juga yang akan kita serahkan kepada hakim untuk memutus.

Dwiarso Budi Santiarto (Foto: PN Jakarta Utara

Majelis hakim ada lima orang. Tiga muslim, dua non-muslim. Ketua majelisnya adalah Dwiarso Budi Santiarto (Ketua PN Jakut).

Dwiarso mungkin bukan hakim kondang. Tahun 2008 dia masih bertugas di kota kecil di Probolinggo. Tak banyak kasus besar yang dia tangani sepanjang kariernya. Di PN Depok, dia menangani kasus-kasus antara lain sajam, perjudian, dan sengketa tanah, salah satunya di dekat rumah saya di Depok Timur (Jalan Gede).

Di PN Banjarmasin, dia menangani kasus seperti penyelundupan solar. Di PN Semarang, menangani kasus seperti pencurian, kekerasan, perjudian (bahkan ada yang barbuknya hanya Rp100 ribuan). Di PN Jakut inilah reputasinya dipertaruhkan dengan menangani kasus Ahok.

Ada artikel berjudul Breakfast Jurisprudence: Bagaimana Agama dapat Memengaruhi Hakim dalam Memutus Perkara Berdimensi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang ditulis oleh Andhika Prayoga (LBH Jakarta) dan dimuat di Jurnal Keadilan Sosial (Maret 2015).

What the judge ate for the breakfast determines his or her decision, kata realis Amerika Karl Llywellin. Ini disebut sebagai breakfast jurisprudence. Sarapan para hakim akan mempengaruhi putusannya. Maksudnya bukan sarapan makan saja tetapi latar belakang hakim, pandangan politik, suku, warna kulit, dan agama akan membentuk cara pandang hakim dalam memutus perkara.

“Pandangan hakim sangat dipengaruhi nilai agama yang dianutnya,” demikian kesimpulan artikel itu. “Dalam kasus yang berurusan dengan agama Islam, hakim akan cenderung mengikuti pandangan fatwa ulama, yang dianggap sebagai perwujudan kondisi sosiologis. Hal tersebut tidaklah progresif.”

Berarti 3 (hakim beragama Islam)-2 (hakim non-muslim) dong? Ahok akan diputus terbukti bersalah melakukan penistaan agama Islam?

Saya sama sekali tidak tahu soal apa vonis yang akan dijatuhkan. Hanya saja, satu yang perlu diingat, dalam kasus pidana, biasanya hakim juga menimbang mengenai prinsip pemidanaan yang bersifat proporsional, yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain: pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif).

Jadi pengadilan bukan asal-asalan gebuk tanpa pertimbangan. Ada dasar dan prinsipnya juga.

Saya kira Bang Munarman yang sekarang menjadi salah satu pimpinan DPP FPI yang juga mantan Ketua YLBHI paham semua prinsip dan acara hukum di atas, sehingga bisa memberikan masukan dari sisi hukum untuk aksi-aksi yang digelar FPI dalam kasus Ahok ini. Ketua Tim Pembela Ahok, Bang Sirra Prayuna, tentu juga paham dan mengerti soal prinsip dan teknis hukum.

Semoga saja perdebatan dan argumentasinya menarik dan berbobot. Memberikan manfaat dan wawasan yang baru untuk masyarakat. Bukan sekadar menunjukkan ngotot-ngototan dan “gigantisme” (unjuk kekuatan).

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Sidang Ahok: “Sarapan” Hakim Menentukan Putusannya | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: