Sarasehan 100 Ekonom dan Narasi Pasca 212

Tuesday, December 6th, 2016 - Dapur Berita, Opini Publik, Rumor

Ada satu acara menarik yang akan berlangsung hari ini: Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. Proyeksi Ekonomi INDEF 2017. Tempatnya di Hotel Fairmont, sebelah Plaza Senayan, masuk dalam kategori hotel mewah. Jokowi akan hadir. Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan pejabat sektor keuangan juga hadir.

Kabarnya acara ini akan diliput khusus oleh Metro TV (Media Group) — yang terlihat amat menikmati kedekatan dan posisinya sebagai penyokong penguasa saat ini — di tengah badai sentimen #boikotMetroTV yang dikobarkan sejumlah kelompok Islam pasca-aksi 212 dan 412.

Sarasehan 100 Ekonom Indonesia (Twitter: INDEF)

Sarasehan 100 Ekonom Indonesia (Twitter: INDEF)

Di laman Metro TV, sudah dipersiapkan live streaming untuk Sarasehan dimaksud.

Kelihatannya acara ini ada kaitan kelanjutan dengan Rembuk Nasional Masyarakat Lintas Disiplin dan Profesi pada Oktober lalu di Sahid yang digagas relawan Jokowi untuk peringatan 2 tahun pemerintahan. Hanya saja kini di Fairmont fokus soal ekonomi dan INDEF yang menjadi etalase.

Acara ini menarik bila dilihat dari konteks situasi politik. Mengumpulkan 100 Ekonom bukanlah persoalan kecil. Apalagi Ekonom-Ekonom itu terdiri dari berbagai aliran pemikiran dan pendapat. Saya pikir acara ini merupakan salah satu indikator yang bisa dibaca tentang bagaimana pemerintah ingin membangun narasi tentang ekonomi politik yang sudah dan akan dibangun ke depan. Reputasi 100 Ekonom itu dipertaruhkan untuk menggambarkan kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan perekonomian kita saat ini: bagus atau jelek?

Siapapun yang sedikitnya memahami teori kekuasaan tentu mengerti bahwa kekuasaan memerlukan narasi-narasi untuk mempertahankan ketaatan dan kepatuhan mereka yang dikuasai. Membangun narasi bukan hanya kerja komunikasi melainkan kerja politik, kerja ekonomi, kerja sosial, kerja budaya. Penguasa yang cakap membangun narasi, niscaya memiliki basis yang kuat untuk berkuasa.

Pemerintah perlu meyakinkan publik dan mendapatkan legitimasi bahwa perekonomian Indonesia tidak terganggu oleh banyaknya aksi politik belakangan ini (yang sampai menyentuh isu SARA). Kekacauan politik dan keamanan akan berimbas pada kekacauan ekonomi. Ini yang berbahaya.

Saya dengar Ekonom yang kritis terhadap pemerintah juga akan hadir. Prof. Edi Swasono, menantu Bung Hatta, salah satunya. Kakak dari Sri Bintang Pamungkas yang saat ini ditahan polisi karena sangkaan makar. Prof. Edi dari UI ini kerap dianggap sebagai profesor rasis anti-Ahok. Prof ini juga yang dahulu mengobarkan analisis bahwa Indonesia akan terpecah menjadi 5-6 negara. 1 Desember lalu beredar hoax bahwa Prof Edi wafat. Hoax. Hoax.

Menarik mencermati apa komentarnya nanti dalam forum yang telah dilokalisir di Fairmont itu.

Di sisi lain, saya lihat kesuksesan tiga kali aksi Bela Islam tampaknya bergulir menjadi bola salju. Ada yang menggagas pentingnya membangun bank Islam (dulu Muhammadiyah pernah memiliki Bank Persyarikatan yang pada akhirnya menjadi Bank Syariah Bukopin), rumah-rumah sakit Islam, sistem ekonomi Islam, hingga mulai bergairahnya fenomena orang-orang menengah atas mengirimkan anaknya ke Pesantren.

Dalam evaluasi FPI terhadap aksi 212 yang videonya beredar di Youtube, bahkan terlontar ujaran dari sejumlah ulama untuk mendorong Rizieq Shihab untuk maju sebagai capres 2019. Sementara Panglima FPI Munarman dalam sambutannya masih berfokus pada upaya mengawal kasus Ahok di persidangan nanti. Dia meminta satu minggu sekali dan mungkin menjadi setiap hari, untuk umat Islam datang ke pengadilan dan mengawal persidangan kasus Ahok.

Saya pikir demokrasi Indonesia menghadapi dinamika yang tak bisa dianggap remeh. Kegairahan kalangan Islam untuk terlibat dalam urusan sosial-politik menjadi terangkat secara nasional maupun internasional. Urusan yang awalnya adalah dugaan penistaan agama yang menimpa Ahok sebagai salah satu calon gubernur dalam pilkada, bisa bertransformasi cepat menjadi gerakan ekonomi-politik yang bisa mengubah struktur dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Jokowi wajib membangun komunikasi dan dialog dengan para ulama, termasuk dengan para ulama yang mungkin saja tidak disukai oleh Jokowi sendiri maupun oleh para pembantunya. Tugas pemimpin ya itu, mengayomi semua kalangan, suka maupun tidak suka.

Saya sebagai warga negara biasa ingin negara ini maju secara ekonomi, adil secara hukum, stabil secara politik, damai secara sosial, aman…Supaya kita semua bisa hidup tenang dan cari makan di sini. Sayang sekali jika semua itu tidak tercapai hanya karena egoisme elite yang gandrung berakrobat politik.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Sarasehan 100 Ekonom dan Narasi Pasca 212 | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: