Perkara Setelah 411, 212, 412…

Sunday, December 4th, 2016 - Dapur Berita, Opini Publik, Rumor

Pemungutan suara 15 Februari 2017 semakin dekat. Bulan Desember ini hari kerja efektif paling sampai 17 Desember, setelah itu libur Natal dan Tahun Baru, sampai minggu kedua Januari. Praktis waktu efektif berakrobat lumayan pendek: dua minggu di bulan Desember, 2-3 minggu bulan Januari-Februari, sebelum masa tenang.

Ini pikiran saya saja. Menanggapi kemungkinan apa yang akan terjadi setelah 411, 212, dan 412 (digagas Aliansi Kebangsaan Indonesia pimpinan Victor Bungtilu Laiskodat, politisi Partai Nasdem dari dapil NTT 2, pengacara di Victor Laiskodat Lawfirm, pendiri Pesona Boxing Camp. Dulu menggeser Akbar Faisal ketika duduk di Mahkamah Kehormatan DPR dalam kasus Setya Novanto). Dalam situasi dan waktu yang relatif pendek dan terpotong libur Natal-Tahun Baru, agenda isu dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta harus dimampatkan.

Parade massa kelihatannya mencapai klimaks pada aksi cantik 212 lalu. Aksi 412 kehilangan akar dan momentum serta relatif dianggap sepi. Tekanan massa kemungkinan akan beralih tempat ke PN Jakarta Utara, Kejaksaan Agung, dan KPK. Khusus di pengadilan, GNPF kemungkinan besar masih akan menggelar panggung untuk mengawal proses peradilan.

212 (Foto: Gresnews.com)

Saat ini, bermasai-masai dengan isu yang “abstrak” seperti ke-Indonesiaan, kebhinekaan, relatif tidak efektif. Apalagi isu makar yang telah terdegradasi pasca penangkapan sejumlah tokoh yang relatif lemah basis massa dan logistiknya itu. Saya dengar-dengar dari tim semua kandidat, mereka mewaspadai isu-isu hukum spesifik dan konkret terkait calon. Bukan tidak mungkin urusan semacam meminta artis buka baju juga akan diramaikan.

Santun Meminta Artis Buka Baju?

Mulai minggu ini kelihatannya isu hukum akan mengemuka kuat.

Pertama, tentu saja persidangan Ahok dalam kasus penistaan agama. Dakwaan Pasal 156 dan 156a. Perkara sudah teregister dengan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR per 1 Desember 2016. Ketua Tim Penuntut sudah ditunjuk: IREINE R KORENGKENG SE.SH.MH. Dia berasal karier dari Kejari Manado. Berpengalaman menangani penuntutan kasus penggelapan, pencurian, narkoba. Setidaknya itu yang saya tahu. Soal agama, saya kesampingkan dulu.

Posisi Ahok sudah tersangka dan dicegah ke luar negeri sejak November lalu. Tapi tidak dilakukan penahanan (penahanan rutan, penahanan rumah, maupun penahanan kota). Kemungkinan polisi/penyidik berpikir, buat apa juga penahanan. Alasan objektif dan subjektif ada dasar hukumnya di KUHAP. Penyidik lakukan saja gelar perkara cepat dan pemberkasan. Kuncinya adalah pada alat bukti terutama keterangan ahli.

(Saya dengar informasi, Ahok ditawari macam-macam untuk “mengatur” ahli bahkan komposisi jaksa dan hakim perkara ini. Tapi katanya Ahok menolak dan ingin main murni saja, mengalir tanpa diatur)

Lama maksimal di tingkat penyidikan dilakukan penahanan adalah 20 hari dan bisa diperpanjang 40 hari (total 60 hari). Penyidik berpikir mungkin percepat saja penyidikan, limpahkan kewenangan ke penuntut (penuntut punya wewenang menahan 20 hari dan diperpanjang 30 hari). Penuntut berpikir, percepat saja sidang. Mungkin minggu ini atau depan, pembacaan dakwaan akan dilakukan.

Itu semua bola panas. Lempar saja ke pengadilan. Semua akan bermuara di putusan hakim.

Pengerahan massa kemungkinan besar tetap ada dan akan terkonsentrasi di pengadilan. Ini hal biasa dalam kasus penistaan agama di Indonesia. Tekanan massa (terutama dari pihak yang merasa dinista) selalu ada. Orang kerap merujuk kasus HB. Jassin (Langit Makin Mendung) dan Arswendo Atmowiloto untuk mempersamakan dengan kasus Ahok. Tapi saya kasih sudut lain, kasus Felix Gradi di Bekasi 2010. Bocah kelas 1 SMU yang memasang postingannya di website Yayasan Katolik, yang isinya gambar menginjak Alquran dan simbol Fuck You.

Prediksi saya, penahanan tidak akan dilakukan terhadap Ahok baik di tingkat penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan. Sidang akan ringkas dan cepat. Komposisi majelis hakim adalah kunci. Apalagi, siapa pula yang tidak tahu reputasi PN Jakut. Setidaknya ada perkara suap panitera PN Jakut yang sekarang sedang ditangani KPK bahkan ada yang sudah diperiksa di PN Tipikor PN Jakpus. PN Jakut (dan Mahkamah Agung secara umum) tentu sudah bersiap dari serangan-serangan. Saya pikir, gila jika pihak pengadilan mau menggoreng juga isu kasus sepanas ini.

Ketua PN Jakut Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum kelihatannya akan jadi ketua majelis perkara Ahok. Dia jebolan Airlangga dan UGM yang mantan Ketua PN Semarang.

Masalahnya apa vonis bagi Ahok nanti? Kalau dilihat dari kasus separah Felix Gradi, dia dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Vonis PN Bekasi adalah 1 tahun penjara. Inkracht sampai di sini.

Kasus Syekh Ahmad Arifin di Medan, pimpinan Tareqat Samaniyah, di PN Medan, vonisnya 6 bulan penjara dengan percobaan 1 tahun.

Untuk Ahok, dakwaan pertama Pasal 156a KUHP, ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dakwaan kedua Pasal 156, ancaman maksimal 4 tahun penjara. Prediksi saya, jaksa akan “main aman” tuntut maksimal 5 tahun penjara. Mungkin, hakim ambil vonis setakaran dengan tuntutan terhadap Felix Gradi, yakni 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Bisa juga lebih rendah, dengan vonis 1 tahun penjara, percobaan 6 bulan. Ahok tak perlu jalani hukuman badan dan tetap bisa beraktivitas seperti biasa sampai Oktober 2017, purnatugas.

Saya lihat tekanan sangat kuat untuk pengadilan nantinya untuk menjatuhkan vonis bahwa Ahok terbukti memenuhi unsur penistaan agama. Tapi, vonisnya saja yang kadar pemidanaannya “disesuaikan” oleh hakim: pidana bersyarat/percobaan. Memenjarakan Ahok juga bakal memancing reaksi yang keras dari pihak-pihak pendukung. Upaya hukum pasti akan dilakukan (banding hingga PK, mungkin), dan negara ini bakal terus ribut. Apalagi musim pilkada begini. Bisa jadi preseden buat pilkada di daerah-daerah lain.

Kedua, adalah Sumber Waras. Di KPK. Ini akan hidup lagi. Ketua KPK Agus Rahardjo sudah berkata penyelidikan tidak berhenti. BPK akan kasih data baru. Setelah BPK dan KPK bertemu lagi, mungkin minggu ini, bisa jadi peristiwa pidana dalam kasus Sumber Waras ditemukan dan kasus ini naik ke penyidikan.

So, tekanan massa dan opini kemungkinan juga akan menyasar ke KPK. Sumber Waras didesak naik penyidikan, Ahok tersangka, dan sama seperti kasus penistaan agama, didesak untuk dilakukan penahanan.

Isu Sumber Waras akan berpadu dengan isu korupsi reklamasi. Apalagi untuk kasus suap Sanusi dkk sudah disidangkan dan di situ ada keterangan-keterangan yang bisa ditindaklanjuti sebagai alat bukti baru untuk penyidikan.

Pimpinan KPK, terutama Laode Syarif, kelihatannya punya pandangan yang menganggap diskresi Ahok dalam mengutip tambahan kontribusi pengembang masuk kualifikasi off budget dan off treasury. Off budget artinya tidak dianggarkan resmi dalam APBD. Off treasury artinya pencairan dana tidak melalui mekanisme baku. Diskresi ini bisa jadi sumbu perkara korupsi bagi Ahok, jika terus dikipas-kipas.

Ahok akan ditekan dalam kasus ini. Apalagi, ada dugaan keterlibatan Sunny yang dianggap sebagai staf ahlinya dan beberapa kali punya akses dan hubungan dengan para pengembang. Sunny sudah berkali-kali diperiksa KPK.

Kampret, Harco, Pluit Dkk

Desember, Januari, Februari, isu SARA akan turun tensi. Kesuksesan aksi damai 212 adalah torehan sejarah bahwa Islam Indonesia adalah cermin Islam yang tidak rusuh. Semoga menular ke dalam setiap sisi hubungan kita semua secara pribadi dalam hidup bermasyarakat. Jangan ada lagi sentil-sentilan gara-gara perbedaan agama dan keyakinan.

Isu hukum dan politik akan naik tensi. Semoga saja sepanas apapun, hukum tetap bertujuan keadilan dan bukan sebagai alat politik belaka. Apapun yang terjadi terhadap Ahok nantinya, biarkanlah proses hukum berjalan dan kita awasi supaya tegak dan transparan.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Perkara Setelah 411, 212, 412… | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: