Media Sosial (Politik?)

Saturday, July 9th, 2016 - Opini Publik

Media sosial (politik?) di Indonesia mengerikan sekali. Seorang presiden bisa diragukan “keaslian” ibu kandungnya. Ketua KPU yang wafat, bisa dipergunjingkan “dosa-dosanya”. Rakyat pemudik yang tewas bisa dibikinkan grafis dan diperbandingkan statistiknya dengan masa presiden sebelumnya. Lantas jadilah perang persepsi.

Mengapa bisa demikian terjadi, saya tak mengerti persisnya. Mungkin saja ada buzzer yang sengaja membuat kekeruhan. Mungkin ada segelintir orang yang hidup dari kekacauan opini di negara ini. Itu cuma pikiran pendek saya saja. Bisa jadi tak tepat juga.

Namun yang jelas, ada profesor dari Australia sana, Prof. Richard Robison yang seorang Indonesianis, bilang Indonesia tidak punya kapasitas untuk jadi kekuatan baru di dunia. Tak terlihat intensi dan kapasitas pemimpin politik Indonesia untuk memproyeksikan kekuatan Indonesia.

Simpan dulu nyinyir kita tentang siapa bule Australia itu dan keyakinan bahwa itu adalah pendapat profesor dari negara kapitalis dan kafir yang sudah taken for granted adalah musuh kita. Simaklah indikator yang dia jadikan rujukan yakni negara yang kuat diukur dari kemampuannya mempengaruhi the setting of rules dalam pergaulan dunia. Amerika Serikat dan Uni Eropa bertarung di papan atas. Terutama dalam hal perdagangan dan hak atas kekayaan intelektual. AS lebih dominan mempengaruhi pembentukan aturan main global. Pertanyaan dia, Indonesia punya pengaruh dalam bidang apa?

Pertanyaan itu sulit dijawab, apalagi oleh sebuah negara yang warganya disibukkan dengan upaya menanggapi “keaslian” ibu presidennya hanya atas dasar kesan bahwa wajahnya terlihat sebaya dengan sang anak. Atau oleh sebuah negara yang pemerintahannya terlalu percaya diri dengan kenyataan bahwa 6 pintu tol di Brexit mampu memperlancar arus mudik-balik. Atau oleh sebuah negara yang sebagian warganya berucap syukur Alhamdulilah karena ketua KPU-nya wafat, gegara masih terbawa sentimen kecurangan pilpres. Pun masih ditambah doa lagi bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dulu jadi ketua majelis persidangan gugatan pilpres.

Sama-sama mundur peradabannya juga dengan respons pihak sebelah yang membalasnya dengan olok-olok memasukkan sang TS di kategori produk penjualan anjing di sebuah situs jual-beli online. Lelucon ini sama sekali tidak lucu.

Mengerikan sekali ekosistem politik negara ini. Bangunan etika politiknya rapuh. Karena rapuh itulah maka politik tidak menjadi pondasi yang kuat menopang supaya pembangunan di segala bidang berlangsung dengan cepat dan terarah.

Padahal masalahnya sepele. Keaslian ibu kandung tidaklah masuk kategori syarat pemberhentian presiden menurut UUD 1945. Putusan gugatan pilpres tidak ada hubungannya dengan azab bagi ketua KPU tetapi soal pembuktian di persidangan. Jika saja waktu gugatan pilpres didaftarkan di MK sudah dipersiapkan dengan cermat dan kuat konstruksi hukum serta bukti-buktinya, mungkin putusannya bisa lain, sebab waktu 14 hari untuk perbaikan gugatan tidak memungkinkan lagi untuk mengubah substansi/materi gugatan.

Jadi sebaiknya stop mulai sekarang membesar-besarkan hal yang tidak penting. Mulailah mementingkan hal-hal yang besar. Hal-hal besar menuntut pemikiran dan tindakan yang besar juga. Pandangan berdasarkan kesan, olok-olok, kira-kira, emosi sesaat, menghubung-hubungkan hal yang tidak berhubungan, primordial, mengukur keunggulan/kemenangan berdasarkan tingkat viral di media sosial, dan sejenisnya, jelaslah bukan merupakan wujud pemikiran dan tindakan yang besar.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Media Sosial (Politik?) | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: