Vaksin Palsu

Thursday, June 30th, 2016 - Opini Publik

Tadi siang saya hubungi Rumah Sakit Graha Permata Ibu Depok. Setelah tiga kali disambungkan ke pihak bagian informasi, perawat, akhirnya saya bisa bertanya dan meminta “jaminan” apakah rumah sakit tempat Aruna divaksin itu benar-benar bebas vaksin palsu. Pihak rumah sakit menjawab vaksin yang dipergunakan adalah dari distributor resmi (dia sebut nama distributor dan lokasi pabrik) dan tidak terkait dengan yang sedang ramai di media saat ini. Bahkan pihak rumah sakit siap menunjukkan dokumen hingga faktur pajak pembelian vaksin itu. Bagus.

Sementara itu di RS Jakarta Medical Center (JMC) saya lihat terpasang pengumuman di tembok-tembok bahwa rumah sakit itu bebas vaksin palsu.

Hingga saat ini Mabes Polri, Kementerian Kesehatan, bahkan Ahok — yang biasanya bocor — belum ada menyebut 4 nama rumah sakit pengguna vaksin palsu di Jakarta dan sekitarnya itu. Bareskrim beralasan tak ingin bikin gaduh. Meskipun saya pikir seharusnya identitas rumah sakit itu diungkap saja supaya masyarakat tidak gelisah. Jika sudah diungkap, diproses hukum, untuk kemudian ditentukan tindakan yang tepat, misalnya, mencabut izin dan memidanakan pengelolanya.

Kalau soal suami-istri dan sindikatnya yang perbuatannya sudah setara dengan iblis yang mengambil profit Rp100 jutaan sebulan dengan berbisnis vaksin palsu, jelaslah harus dipenjara selama mungkin. Pun dikenakan pidana berlapis yang bisa dikonstruksikan oleh penyidik.

Lagipula saya pikir, suami-istri berhati iblis itu tak mungkinlah bisa leluasa berbisnis tanpa ada sokongan dan proteksi selama setidaknya 13 tahun dengan keuntungan Rp15 miliaran itu. Bagaimana rasionalisasinya ada kegiatan produksi selama 13 tahun, distribusi, marketing ke klinik dan rumah sakit, pembayaran, mengakali pajak, memberikan komisi sana-sini tanpa ada penegak hukum dan otoritas kesehatan yang bisa menciumnya? Patut diduga keras ini bisnis yang keuntungannya dinikmati banyak kalangan.

Menkes jelas tidak tepat menyatakan vaksin palsu tidak berbahaya dan penyebarannya hanya 1%. Bareskrim juga tidak tepat beralasan tak ingin membuat gaduh. BPOM? Ah, entahlah. “Makhluk” ini sudah tahu sejak 2008 ada vaksin palsu tapi kelihatannya persoalan “dilokalisir” sehingga tidak menjadi masalah publik yang lebih luas seperti sekarang.

Anak-anak kita dalam bahaya, menderita sejak dini. Apalagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Negara ini payah, pemerintah payah. Di negara yang katanya ber-Pancasila ini, anak-anak kita kerap dihadapkan pada pilihan yang tidak mengenakkan: mau divaksin yang pakai demam atau yang tidak pakai demam? Bayangkan juga, ketika dengan segala keterbatasan, orang tua memilihkan yang pakai demam, tidak tertutup kemungkinan sang anak mendapatkan vaksin yang palsu pula.

Sejak kecil generasi bangsa sudah diselimuti rasa sakit dan kepalsuan, dua hal yang melahirkan “anak kandung” bernama korupsi dan kemunafikan.

Sampai mampus, negara ini bakal jalan di tempat.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Vaksin Palsu | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: