Jadi Beda, Satu Komunis di Jakarta dan di China?

Monday, May 9th, 2016 - Opini Publik

Saya coba urun-rembuk soal komunis yang sedang ramai di media massa. Kompas.com menulis besar-besar: “Pasang Mata, Pasang Telinga, Waspadai Gerakan Radikalisme dan Komunisme.” Organ negara seperti kepolisian dan TNI juga mengeluarkan pernyataan “khusus” tentang bahaya bangkitnya komunisme yang kerap disebut sebagai bahaya laten; pun mulai melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme secara lisan maupun tulisan dan atau melalui media apapun, semacam terhadap pedagang kaos yang ada nuansa palu aritnya di Blok M.

Kumpul-kumpul lebih dari dua orang yang dinilai berpotensi menyebarkan ajaran komunisme dibubarkan: diskusi buku, pemutaran film, pagelaran sastra, dsb. Jangan coba-coba sekarang ini pakai apapun yang ada palu aritnya, bisa ditangkap di tempat. Pun saya dapat pesan berantai yang menyatakan bahwa masyarakat boleh menindak langsung siapa saja yang memakai atribut berbau komunis. Artinya, masyarakat (kerumunan) boleh menjadi “penegak hukum”. Mengerikan, semacam di hutan.

Tanggal 9 Mei 2016 ini adalah hari lahir PKI dan katanya akan ada aksi bagi-bagi 100 ribuan kaos PKI. Tanggal 30 September 2016 nanti katanya akan ada apel besar PKI di Gelora Bung Karno yang disiapkan oleh sejumlah organ mahasiswa, ormas, dll yang merupakan reinkarnasi PKI. Jika ini sampai dilakukan, alangkah bodohnya pemimpin politik yang menggerakkan.

Dari sisi praktis penyebaran isu untuk membentuk opini publik, barang ini “jadi”, meskipun belum semua media pers menangkap arah barang ini. Namun jika digelontorkan terus, isu antikomunis ini akan semakin matang dan menjelma menjadi kekuatan pendorong politik yang kuat, yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan politik tertentu. Masuknya TNI dan Polri sebagai representasi negara dalam konstelasi isu antikomunis yang diikuti dengan tindakan hukum, semakin menunjukkan bahwa antikomunis tak lagi sekadar wacana, tetapi sebuah pergerakan yang “direstui” sebagai kebijakan negara.

Saya nilai wacana antikomunis saat ini telah menjadi fakta politik yang terbentuk dari dorongan yang terstruktur dan masif dari banyak kekuatan politik di negara ini: militer, polisi, kelompok agama, gerakan pemuda dan mahasiswa, ormas, cendekiawan, bahkan media massa.

Sila amati. Berita gerakan antikomunis saat ini membesar salah satunya karena tindakan polisi merazia pedagang baju di Blok M, yang jaraknya sepelemparan batu dari Mabes Polri. Ketika fakta ini diperkuat dan diperluas, jadilah se-Indonesia meluas wabah antikomunis.

Ombak sedang bergulung kencang. Perlawanan terhadap narasi-besar antikomunis dengan dalih kebebasan berekspresi, seni, dan HAM sekalipun sangat berpotensi menimbulkan gesekan kekerasan di arus bawah, sesuatu hal yang harus dihindarkan karena yang akan menjadi korban adalah rakyat biasa juga. Itu pasti.

***
Saya adalah orang yang cenderung meyakini bahwa komunisme sebagai sebuah dasar negara adalah makhluk yang buruk. Sebagai sebuah acuan ideologis bagi praksis politik juga jelek. Banyak contoh di negara-negara yang konon komunis justru menyuburkan otoritarianisme dan korupsi. Kesejahteraan dan keadilan massa rakyat justru tidak tercipta.

Namun saya juga mencintai rasionalitas, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Sebagai warga negara, saya meyakini Pancasila sebagai yang terbaik untuk bangsa ini. Tak ada alasan yang kuat untuk menyatakan nilai-nilai dalam Pancasila itu buruk (persoalan implementasi, lain lagi).

Oleh karena itu cara-cara yang kasar dan membabi-buta dalam memberangus apapun atas nama antikomunis musti dihindari. Lihat dulu secara jernih unsur pelanggaran hukumnya. Meskipun harus diakui juga aturan tentang larangan komunisme di undang-undang terlalu lebar jangkauannya.

Pasal 107a UU 27/1999 tentang Perubahan UU Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara berbunyi: “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Penjelasannya berbunyi: “Yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme-Leninisme” adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.”

Lihat frasa “dan lain-lain” itu. Bisa panjang deretannya: Alimin, Tan Malaka, Takeda Rintaro, dan siapa saja tergantung penafsiran penyidik.

UU 27/1999 telah “mengunci” penafsiran apapun tentang komunisme dkk itu sebagai “terbukti bertentangan dengan agama…membahayakan keamanan negara”

Bahkan hakim, misalnya dalam perkara TUN terhadap Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-139/A/JA/12 /2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, karangan John Roosa, Penerjemah Hersri Setiawan, Penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia, menolak gugatan si penerbit yang meminta SK Jaksa Agung dibatalkan.

Dalam pertimbangannya hakim berkata: “Jenis-jenis tulisan apa yang tidak dapat ditolerir untuk dibaca oleh masyarakat , sangat erat pula hubungannya dengan keadaan hukum rakyat pada suatu ketika, dengan peristiwa-peristiwa yang dialami rakyat dan negara, dengan kepribadian Indonesia dan lain-lainnya. Apakah suatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum, diserahkan kepada Menteri/Jaksa Agung untuk menilai. Bahkan asal tahu saja, hanya berpotensi mengganggu ketertiban umum saja menurut hakim sudah bisa dihukum. (Keadaan yang saya garis bawahi itu menunjukkan bahwa pembatasan dalam aturan hukum sangat bertalian erat dengan keputusan politik).

Bahkan dalam kasus diamankannya grup band yang membawakan lagu Genjer-Genjer beberapa hari lalu polisi beralasan bahwa mereka diamankan karena membawakan lagu yang IDENTIK dengan PKI. Identik saja cukup untuk menggiring orang ke kantor polisi.

Tentu banyak juga yang mendebat semua fakta itu: komunisme beda dengan sosialisme beda dengan Marxisme beda juga dengan atheisme (Baca dong bukunya Franz Magnis Suseno biar bisa bilang seperti Cinta, “Jadi beda, satu komunisme di Jakarta dan di China?”). Genjer-Genjer bukan lagu PKI tetapi tentang ganggang. Tan Malaka dan Alimin bukan PKI buktinya mereka pahlawan nasional. G30S adalah politik CIA dan militer. Komunisme cuma hantu, “barangnya” sudah tidak laku. Dan sebagainya.

Tapi saya pikir bisa habis energi kita semua jika perdebatan itu dibikin panjang. Terbukti sampai hari ini tidak selesai-selesai juga perdebatan itu. Tak ada juga yang menguji materiil UU 27/1999 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertempuran narasi berlangsung di luar pengadilan yang justru berpotensi salah kaprah dan memicu gesekan.

Rakyat ingin damai dan sejahtera bukan keributan belaka.

Ya, sudahlah, mau bagaimana lagi. Itulah kenyataan politik yang terjadi di negara ini.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Jadi Beda, Satu Komunis di Jakarta dan di China? | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: