Parpol Milik Orang Kaya

Saturday, May 7th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Kata kawan saya, fungsi uang ada tiga: 1) untuk melakukan transaksi; 2; untuk berjaga-jaga; 3) untuk spekulasi. Lalu pertanyaan saya, jika seorang calon ketua umum partai seperti Golkar mau mengeluarkan Rp1 miliar, itu termasuk fungsi uang yang mana?

Duit Rp1 miliar itu nilainya setara dengan kerja keras seorang buruh di Jakarta yang bergaji UMP selama 25 tahun! Jika Anda ingin memperoleh pendapatan Rp1 miliar dari bunga bank setahun saja, Anda harus punya minimal deposito Rp20 miliar. Atau jika Rp1 miliar dari bunga itu ingin Anda peroleh per bulan, Anda musti punya duit minimal Rp240 miliar.

Jika duit Rp1 miliar yang disumbang itu berfungsi sebagai transaksi, apa yang dibeli? Tiket untuk maju bertarung sebagai calon ketua umum, iya. Meskipun saya yakin duit yang akan dikeluarkan oleh calon dkk dalam pertarungan itu melebihi Rp1 miliar. Dengan demikian, hanya orang yang kebanyakan duit saja menurut saya yang mau keluar Rp1 miliar untuk sekadar membeli tiket.

Jika berfungsi sebagai spekulasi, tentu dia mengharapkan untung. Keluar Rp1 miliar, nanti akan kembalinya berapa. Nah, ini yang berbahaya. Dalam arena bernama partai politik yang merupakan lembaga non-profit, bagaimana caranya mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan? Korupsi? Tapi, karena ini fungsinya spekulasi, maka si calon seharusnya sudah bersiap pula untuk total loss. Duitnya tidak kembali sama sekali. Jangan hilang kewarasan kalau nanti tidak kembali ya duitnya.

Dari peristiwa di atas, seharusnya kita semua semakin memahami betapa mahal dan tidak pastinya biaya politik di negeri ini. Logika sederhananya adalah pimpinan parpol pasti akan diisi oleh orang berduit yang telah berkontribusi banyak modal di awal. Regenerasi dari akar rumput adalah jargon belaka. Pengabdian sebagai kader tidak akan banyak berarti kalau duit Anda sedikit.

Alhasil parpol di Indonesia tidak akan berfungsi sebagai lembaga demokrasi yang sesungguhnya. Dia akan beralih fungsi menjadi korporatisme politik yang menjadikan kebijakan dan pengaruh publik sebagai aset untuk diperjualbelikan. Bisa saja pendapat saya ini salah, tapi tolong tunjukkan secara gamblang bagaimana caranya mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan dalam jumlah besar jika tidak melalui pertukaran pengaruh dalam menentukan kebijakan publik.

Mengandalkan gaji semata sebagai penyelenggara negara untuk menutupi ongkos politik, tidaklah mungkin.

Itulah mengapa menurut saya KPK jangan cuma melarang sumbangan Rp1 miliar per calon ketum Golkar tetapi juga mengantisipasi supaya Rp1 miliar dsb itu tidak justru mengalir di “black market”, pasar gelap yang sembunyi-sembunyi: di kamar hotel, di tepi pantai, di ruang karaoke, spa, dan panti pijat, di bagasi mobil, dsb.

Tapi sudahlah, ini sekadar pemikiran yang terlintas saja malam ini. Semoga jadi bahan renungan sama-sama di tengah libur panjang.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Parpol Milik Orang Kaya | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: