Catatan terhadap Investigasi Kasus JIS-nya Kurawa

Wednesday, April 27th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Jakarta Intercultural School (JIS) ramai lagi. Akun Twitter Kurawa melakukan investigasi kasus itu dan mempublikasikannya secara luas di media sosial. Jadilah viral. Lalu diikuti dengan petisi di Change.org yang meminta supaya diungkap adanya kriminalisasi kasus JIS. Puluhan ribu orang sudah meneken petisi itu yang juga di-forward ke Presiden Jokowi dan Menkumham.

Sebagian besar materi investigasi Kurawa sudah ada terungkap dalam persidangan sejak di PN Jaksel. Jika membaca surat dakwaan, pledoi, hingga putusan, niscaya semuanya bisa dibaca di situ. Termasuk soal polemik hasil visum terhadap anak yang diduga jadi korban sodomi.

Namun hal baru adalah paparan Kurawa tentang kondisi terkini rumah dan keluarga para terpidana kasus ini yang merupakan mantan pekerja kebersihan di JIS. Paparan itu mengharukan sekali. Dan itu semua betul adanya. Mereka adalah orang biasa dan sederhana, sama seperti sebagian besar kita. Saya bersimpati terhadap mereka. Termasuk kepada keluarga Azwar, salah satu pekerja kebersihan JIS yang meninggal saat proses penyidikan perkara ini di Polda Metro Jaya.

Namun, terlepas dari semua hasil investigasi Kurawa yang menjadi viral itu adalah posisi terakhir kasus JIS ini. Perkara dengan terdakwa lima petugas kebersihan JIS dan dua guru JIS (Ferdinant Tjiong dan Neil Bantleman) semuanya sudah berkekuatan hukum tetap. Sudah putus di tingkat kasasi dan mereka kini menjadi terpidana dan dipenjara. Lima pekerja kebersihan itu (Syahrial, Virgiawan Amin, Agun Iskandar, Zainal Abidin, dan Afrischa Setyani) menjalani pidana 7-8 tahun penjara. Sementara dua guru JIS (Neil dan Ferdi) dipidana 11 tahun penjara di kasasi. Ferdi adalah WNI, Neil adalah warga negara Kanada. (Sayangnya sampai hari ini Mahkamah Agung belum melansir dokumen salinan putusan di website sehingga kita tidak bisa melihat pertimbangan hakim kasasi).

Anda berpikir hakim kasasi “main”? Tunggu dulu. Salah satu anggota majelis kasasi perkara Neil dan Ferdi adalah Artidjo Alkostar (2 hakim lainnya adalah Suhadi, yang juga jubir MA, dan Salman Luthan, sesama alumnus UII Yogyakarta). Punya bukti Artidjo “main”? Sementara hakim kasasi yang memutus perkara petugas kebersihan adalah Sumardijatmo, Margono, dan Salman Luthan. Sumardijatmo ini mantan hakim tinggi PT Bandung, sementara Margono adalah hakim tinggi PT Makassar.

Saya tidak punya bukti bahwa majelis hakim “bermain”. Hingga saat ini Komisi Yudisial juga belum pernah melansir temuan adanya dugaan pelanggaran kode etik para hakim perkara JIS ini. Belum pernah ada juga sidang majelis kehormatan hakim dalam kasus JIS ini. Soal ini kita skip dulu.

Jadi, dengan situasi yang saya jelaskan di atas, jalan satu-satunya untuk membebaskan para petugas kebersihan dan dua guru JIS itu adalah Peninjauan Kembali (PK). Untuk PK, perlu adanya novum (bukti baru). Menurut KUHAP, syarat dapat diajukannya PK adalah adanya keadaan atau bukti baru (novum). Keadaan atau bukti baru yang menjadi landasan diajukannya PK tersebut adalah yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat, yang diartikan:

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Permohonan PK diajukan berdasarkan alasan-alasan yang terdiri :

a. Putusan memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok;
b. Dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan;
c. Apabila terdapat keadaan baru, yang apabila diketahui pada saat sidang berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum;
d. Apabila dalam putusan suatu perbuatan dinyatakan terbukti, akan tetapi pernyataan itu tidak diikuti dengan pemidanaan.

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berhak mengajukan PK yaitu terpidana atau ahli warisnya. Selain dari terpidana dan ahli warisnya, maka permohonan PK harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Begitu ya.

***
Bagi saya, mungkin saja, publikasi atas hasil investigasi Kurawa itu adalah “pemanasan” agar publik mengingat kembali atau mengambil peduli/perhatian terhadap kasus JIS ini, sebelum kemudian nanti PK diajukan secara resmi. Investigasi Kurawa bukan alat bukti. Sidang PK akan digelar di PN Jaksel.

Tapi ingat, kasus JIS ini sarat dengan perang opini publik. Bahkan, asal tahu saja, hakim PN Jaksel dalam pemeriksaan perkara Neil dan Ferdi di tingkat pertama, mempertimbangkan bahwa terpublikasinya materi persidangan kasus ini ke media massa merupakan alasan kuat bahwa memang kedua terdakwa melakukan sodomi. Apalagi, ada surat dari Duta Besar negara asing kepada hakim. Itu dianggap sebagai upaya intervensi terhadap peradilan yang disimplifikasi sebagai “bukti” bahwa terdakwa memang melakukan sodomi.

Aneh ya? Begitulah. Tapi apapun juga, MA menghukum para terdakwa sampai hari ini.

Saya punya catatan sendiri atas kasus ini, yang mungkin luput dari perhatian Kurawa. Semoga saja bisa membantu memberikan wawasan kepada pembaca sekalian:

1. Misteri kematian Azwar
Penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Azwar saat penyidikan di Polda Metro Jaya harus diungkap. Lupakan saja isu bahwa keluarga Azwar telah diberikan bantuan renovasi rumah agar bungkam. Ini bukan soal Azwar saja melainkan soal kita semua. Mau kalau ada keluarga anda meninggal di tahanan lalu anda disuruh bungkam dengan dikasih bantuan renovasi rumah?

Untuk mengungkap ini butuh kemauan Polri. Kapolri sangat diharapkan nuraninya untuk mendorong pengungkapan penyebab kematian Azwar. Sebetulnya sudah ada permintaan kepada Divisi Propam Polri untuk menginvestigasi dan menghukum personel Polri yang bertanggung jawab atas kematian Azwar. Tapi sampai saat ini saya belum lihat ada keputusan resmi hasil investigasi dari Propam.

Jika Propam memutuskan bahwa personel Polri melanggar SOP dan kode etik saat penyidikan yang menyebabkan kematian Azwar, ya, terang bahwa surat keputusan Propam itu adalah novum perkara JIS yang menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak sah karena diwarna kekerasan.

2. Putusan Perdata Gugatan OC Kaligis Rp1,6 Triliun
Selain pidana, kasus JIS ini juga ada perdatanya. Adalah orang tua MAK (anak), Pipit, yang menggugat dengan kuasa yang diberikan kepada kantor OC Kaligis. Pipit menggugat Rp1,6 triliun kepada pihak JIS dkk. Pada 10 Agustus 2015, PN Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menerima (NO) gugatan itu dan sampai hari ini saya lihat perkaranya tidak ada banding. Artinya sudah berkekuatan hukum tetap.

Nah, kalau dicermati, dalam persidangan perdata itu muncul fakta baru berupa kesaksian Dr. Osmina dari Rumah Sakit Pondok Indah yang menyatakan secara tertulis bahwa surat yang pernah diberikan kepada Pipit adalah untuk digunakan sebagai syarat pencairan klaim asuransi MAK bukan keterangan kasus pidana. Apalagi, pemeriksaan terhadap MAK, kata dokter itu, hanya dilakukan di UGD, yang tidak bisa menyimpulkan faktor penyebab dari penyakit MAK.

Artinya apa? RS Pondok Indah tidak menyatakan MAK mengalami sodomi. Nah, keterangan tertulis Dr. Osmina soal pencairan asuransi itu adalah novum juga.

3. Putusan Pengadilan Singapura
Ada juga putusan Pengadilan Singapura yang mengabulkan tuntutan Neil dan Ferdi terhadap Pipit dalam perkara pencemaran nama baik. Pipit terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Neil dan Ferdi gara-gara kasus JIS ini.

4. Laporan Pidana Pencemaran Nama Baik di Mabes Polri
Ini yang perlu juga ditagih ke Mabes Polri. Tindak lanjut dari laporan istri Neil ke Mabes Polri. Sisca, istri Neil, melaporkan Theresia Pipit, Dewi Reich, dan Oguzkan Akar, tiga ortu murid JIS, dengan tuduhan penyampaian keterangan atau kesaksian palsu di bawah sumpah. Sumpah palsu itu terkait keterangan soal hasil visum saat persidangan Ferdinant. Ini nomor LP-nya: LP/495/IV/2015/Bareskrim. Sampai sekarang saya tidak pernah dengar penyelidikan atau penyidikan terhadap kasus ini.

Malah saya dengar terlapor sudah pada hengkang ke luar negeri. Theresia Pipit ke Belgia, Dewi Reich ke Spanyol, dan Oguzkan Akar ke Jerman.

5. Liputan CBC Kanada
Akhir 2015 lalu TV Kanada CBC bikin liputan investigasi kasus JIS. Pihak Kejaksaan Jaksel juga diwawancarai. Hasilnya dalam liputan itu ada keterangan dari ahli medik asal Belgia yang melakukan visum terhadap MAK yang intinya menyatakan MAK tidak pernah terbukti secara medis pernah disodomi.

Namun apakah ini novum? Bukankah nanti akan jadi pertanyaan mengapa harus mengutip liputan TV Kanada (negara asal Neil)? Mengapa harus ahli Belgia, bukannya ahli dari AS, Inggris, Samoa Amerika, misalnya? Dsb. Tapi yah mungkin penasihat hukum ada pertimbangan lain.

Selain apa yang sudah saya paparkan di atas, menurut saya, perlu juga pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terbuka dan jujur terhadap temuannya. Apakah benar ada sodomi ini? Sebab selama ini LPSK dan KPAI hanya berbicara saja di media massa tanpa pernah ditayangkan sebetulnya apa sih hasil investigasi mereka. Jangan-jangan KPAI dan LPSK hanya berpendapat berdasarkan satu sumber saja yakni pelapor.

Begitulah yang bisa saya sampaikan setelah membaca 58 halaman investigasi Kurawa. Intinya dari semua ini bukan hanya opini publik melainkan putusan PK. Maka dari itu pertaruhan paling penting kasus ini adalah: NOVUM.

Terakhir, saya cuma mau bilang, terkutuklah “pemain perkara” yang tega “mengolah” kasus anak semacam ini untuk kepentingan apapun juga.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Catatan terhadap Investigasi Kasus JIS-nya Kurawa | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: