Dilema Tanda Tangan Jokowi untuk Reklamasi

Wednesday, April 20th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Ada hal kecil tapi penting yang dilupakan banyak orang ketika bicara reklamasi pantai utara Jakarta dan kaitannya dengan Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Presiden RI. Hal kecil itu juga yang membuat saya menganggap pemerintah cuma beretorika saja di media massa agar seolah-olah merespons keluhan masyarakat terutama nelayan. Padahal, reklamasi itu bakal jalan terus, semacam keniscayaan, karena semua perangkat hukum dan tetek-bengek teknisnya sudah dipersiapkan sejak lama.

Jokowi mungkin orang baik dan pekerja keras. Paparan saya selanjutnya sama sekali bukan ditujukan untuk merusak reputasi politiknya melainkan untuk menunjukkan fakta yang mungkin luput dilihat oleh banyak orang.

Bagaimana juntrungannya Jokowi mau betul-betul menghentikan reklamasi pantai Jakarta? Hal yang sulit. Tahukah Anda, hanya tiga minggu sebelum Jokowi dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2014, tepatnya pada 26 September 2014, Jokowi menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pergub itu diundangkan pada 1 Oktober 2014.

Pergub yang ditetapkan oleh Jokowi itu menimbang Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Pergub Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum (yang juga diteken oleh Jokowi). Pada butir mengingat ada 22 peraturan mulai dari undang-undang hingga peraturan gubernur yang dirujuk. Dalam deretan 22 aturan itu, terdapat UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selama ini dijadikan pegangan oleh Menteri Susi Pudjiastuti, pun ada juga UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang selama ini dijadikan pegangan oleh Ahok dalam persoalan reklamasi.

Poinnya adalah Jokowi tahu luar-dalam tentang reklamasi ini. Tahu ada sedemikian banyak aturan yang menjadi dasar. Tahu juga hulu-hilir ribut-ribut Menteri Susi dan Ahok. Jokowi tahu kompleksitas persoalan reklamasi ini. Hanya saja, dia membutuhkan politik sebagai jalan keluar ribut-ribut reklamasi. Apalagi ada kasus suap reklamasi yang sedang disidik KPK, suatu hal yang mungkin sudah dicium baunya oleh Jokowi sejak lama. Mustahil rasanya seorang presiden RI tak tahu gerak-gerik dan kiprah 9 naga.

Pergub yang ditetapkan Jokowi itu memuat hal teknis yang penting. Ada soal Izin Membangun Prasarana Reklamasi (IMP) yang masa berlakunya 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun; masa layanan kawasan reklamasi yang paling singkat 50 tahun dan dapat diperpanjang 50 tahun lagi; mengatur pula teknis batas pemanfaatan lahan hasil reklamasi; termasuk soal reklamasi di instalasi jaringan pipa gas dan BBM; dsb. Dalam lampiran Pergub itu ada peta wilayah hasil reklamasi berikut batas, sarana, prasarananya. Detail. Lengkap. Klik aja peta di bawah ini:

image

****
Lalu apa poinnya setelah kita tahu posisi Jokowi dalam kronologi peraturan itu? Saya tahu Jokowi juga pusing soal ini. Apalagi kasus suap reklamasi, aksi massa nelayan dkk menyegel pulau reklamasi, dan gugatan tata usaha negara terhadap izin-izin reklamasi yang belum berkekuatan hukum tetap semakin menyudutkan megaproyek itu. Inisiasi Wapres Jusuf Kalla untuk moratorium reklamasi itu hanya retorika saja, upaya memberikan kopling (bukan rem) untuk meredam “kemarahan” massa yang menolak reklamasi. Itu memang salah satu keahlian Opa JK.

Di sisi lain ada investasi ratusan triliun yang dipersiapkan oleh pengembang reklamasi. Investasi yang tentu saja diperoleh dari utang sana-sini. Utang ada jangka waktu, ada bunga, ada kolateralnya pula. Belum lagi ratusan bahkan mungkin ribuan kontraktor/vendor yang sudah berkontrak dengan pengembang untuk melakukan pekerjaan, terancam rugi dan menganggur. Di sini juga ada ribuan karyawan/pekerja yang terlibat.

Sementara konsumen properti yang membeli di harga perdana sudah ancang-ancang berteriak untuk menggugat developer yang sudah berjualan brosur properti hasil reklamasi sejak lama. Konsumen membeli melalui pembiayaan perbankan yang berarti mengancam pula arus kas bank pemberi pinjaman ke konsumen.

Efek suap reklamasi merembet kemana-mana! Nelayan dan manusia perahu marah, aktivis marah, konsumen marah, vendor marah, bank marah, Ahok marah, Bu Susi marah, semua marah; apalagi rakyat murka (di atas marah) karena pejabatnya ditangkap KPK karena terima suap reklamasi.

Ini ujian sangat baru buat Jokowi. Di Solo tak ada laut.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Dilema Tanda Tangan Jokowi untuk Reklamasi | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: