Kalkulator Sumber Waras di KPK

Wednesday, April 13th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Saya akui Ahok bekerja keras untuk membenahi Jakarta. Ada perubahan pelayanan publik, ada pembangunan, ada upaya memperbaiki birokrasi, dsb. Hal yang paling minimal saja, saat ini saya bisa lihat setiap hari ada pasukan oranye yang membersihkan jalan, gorong-gorong di dekat rumah saya di Ciganjur.

Kepala daerah memang harusnya begitu. Namun untuk masalah Sumber Waras, lain soal. Ini masuk perkara hukum, penyelidikan KPK. Musti dipisahkan antara pekerjaan membenahi Jakarta dan kasus hukum itu sendiri. Mungkin ada politisasi di balik terungkapnya kasus ini, tapi fakta saja, ini sudah penyelidikan KPK dan Ahok sudah dimintai keterangan sebagai saksi kemarin.

Saya justru berpikir dari sudut pandang KPK. Sekuat apa kapasitas KPK untuk membuat perkara ini menjadi terang? Terang dalam arti dibawa sampai ke Pengadilan Tipikor (di KPK tidak bisa SP-3, kecuali KPK menyerahkan kasus ini ke kejaksaan atau polisi untuk kemudian disupervisi penanganannya). Saya sudah konfirmasi ke salah satu pimpinan KPK jilid sebelumnya yang membenarkan penyelidikan sudah dilakukan sejak zaman dia. Penyelidikan artinya proses mencari peristiwa pidananya. Semalam di ILC, mantan pimpinan KPK Zulkarnaen menyatakan kasus Sumber Waras ini kompleks: ada permasalahan perdata, pidana, tata usaha negara. KPK memerlukan ahli yang independen di setiap bidang hukum tersebut.

KPK juga akan berkejaran dengan waktu. Hampir pasti, sampai Februari 2017 nanti (pelaksanaan pilkada), isu Sumber Waras ini akan menhangat terus di media massa. Bahkan mungkin tekanan agar Ahok ditetapkan sebagai tersangka akan berkobar-kobar dari luar. Tekanan itulah yang akan menghiasi opini publik jelang Pilkada DKI. Salahkah tekanan itu? Tidak salah, namanya juga politik. Ahok harus siap menghadapi tekanan itu semua.

Kalau secara aturan di UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, salah satunya adalah Ahok tidak bisa menjadi calon gubernur kalau, “Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Pendeknya secara hukum kalau pun dia menjadi tersangka, masih bisa mencalonkan diri (meskipun serangan dan tekanan secara opini dan politik akan semakin kencang). Bagaimana kalau ditahan? Pencalonannya sih tidak batal tapi bagaimana bisa running kalau orangnya di rutan.

Penyelidikan kasus Sumber Waras sudah berlangsung 8 bulanan sampai sekarang. Februari 2017 masih 10 bulan lagi. Persoalannya, berapa lama waktu yang diperlukan KPK untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan? 3 bulan? 6 bulan? 10 bulan? Hanya penyidik KPK yang berwenang.

Kompleksitas perkara, kekuatan sumber daya manusia KPK, kemampuan KPK meneliti dan menggali alat bukti, posisi dan sikap pimpinan KPK, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, dsb akan menentukan cepat tidaknya proses kasus ini di KPK. Yang jelas kasus ini menarik perhatian publik, bernuansa politik yang kental.

Asal tahu saja, per akhir 2015 (data resmi dari laporan tahunan KPK 2015), ada 87 kasus di KPK yang berstatus penyelidikan. Sementara 106 kasus berada di tingkat penyidikan. Jumlah penyelidik KPK saat ini ada 118 orang, sementara jumlah penyidik ada 91 orang. Rasio jumlah penyelidik dan jumlah kasus adalah 1,3. Rasio jumlah penyidik dan jumlah kasus adalah 1,04. Melihat hitungan kasar ini, sudah bisa dipastikan KPK sangat sibuk, bebannya berat, dan musti pandai-pandai melakukan manajemen penanganan perkara. Bukan Sumber Waras saja lho yang harus ditangani. Sudah pasti KPK harus menentukan skala prioritas.

Bisa jadi tekanan sosio-psikologis juga menimpa kasta para penyelidik dan penyidik di KPK yang sebagian besar berasal dari institusi asal yakni Polri dan Kejagung. Tahun 2015, tingkat keluar-masuk pegawai di KPK (terutama di kalangan penyelidik, penyidik, dan penuntut) tinggi juga, ada 65 orang diberhentikan. Alasan pemberhentian yang paling tinggi adalah karena mengundurkan diri (27 orang), penugasan tidak diperpanjang (19 orang), kontrak berakhir (8 orang), pelanggaran kode etik (7 orang), ditarik oleh instansi asal (2 orang), sisanya meninggal dunia dan pensiun (2 orang).

Faktor kapasitas SDM ini juga perlu diperhatikan sebab menentukan kinerja penindakan di KPK. Kalau kata saya jumlah penyelidik dan penyidik di KPK terlalu sedikit. KPK perlu bicara dengan pimpinan Polri dan Kejaksaan soal kapasitas SDM ini.

Sekarang berpulang ke KPK, strategi dan kebijakan apa yang mau diambil. Ini kita masih bicara soal statistik jumlah SDM, belum bicara kualitas SDM penyelidik dan penyidik. Kemarin saja Ahok bisa bilang pertanyaan penyelidik KPK lucu, “Di mana otaknya?” kata Ahok terkait pertanyaan tentang NJOP dan HGB lahan Sumber Waras.

Jangan lupa juga, ini kita baru bicara Sumber Waras, belum bicara soal suap reklamasi yang kemungkinan besar akan menghadirkan Ahok sebagai saksi, minimal.

So, sudah bisa dibayangkan, sampai minimal 10 bulan ke depan, isu Sumber Waras dan suap reklamasi akan menekan Ahok dan membuat gaduh isi media massa.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kalkulator Sumber Waras di KPK | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: