Panama Papers dan Pertanyaan untuk Nawacita

Tuesday, April 5th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Sudah saya duga bahwa setelah Panama Papers tersiar, orang akan heboh tentang nama pesohor-pesohor dari Indonesia yang tercatat dalam akta perusahaan offshore (yurisdiksi bebas pajak). Kita heboh dan bersorak-sorai, meledek, nyinyir terhadap nama-nama itu.

Padahal Tempo, satu-satunya media dari Indonesia yang ikut dalam Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) itu, sudah “mewanti-wanti” dalam laporannya bahwa, “Memiliki perusahaan offshore bukanlah sesuatu yang otomatis ilegal. Untuk sejumlah transaksi internasional, memiliki perusahaan offshore bahkan merupakan sebuah pilihan yang logis secara bisnis.”

(BACA: Investigasi Tempo)

Tapi, lain ceritanya jika klien Fonseca yang membuka perusahaan offshore itu menggunakan cara dimaksud untuk “mengamankan” dana yang terbukti hasil tindak pidana misalnya narkoba, pencucian uang, korupsi, penipuan, dsb.

Jadi ada dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, membentuk perusahaan offshore itu sendiri. Kedua, kejahatan yang sudah terbukti dilakukan sesuai proses pengadilan.

Untuk konteks Indonesia, saya rasa jalan masih panjang untuk “mengangkat” isu yang bersumber dari bocoran dokumen ini menjadi sebuah perkara hukum yang salah satu tujuannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Jangan-jangan, jika pun mau diusut, justru kredibilitas dokumen itu yang dipersoalkan, terutama mengenai cara perolehannya yang bisa dianggap dengan merusak sistem komputer (cracking). Apalagi jika mengingat perbedaan sistem hukum antar setiap negara.

***
Media massa di Indonesia saya kira harus punya mindset yang baru dalam merespons isu seperti ini. Tak bisa lagi kita hanya mengandalkan model jurnalisme sorak-sorai. Betul, jika ditelusuri dari fitur search di laman ICIJ dengan kata kunci “Indonesia”, akan muncul 2.900-an nama Indonesia. Lalu apa artinya itu semua? Betul, ada nama Sandiaga Uno, Joko Tjandra, Riza Chalid, dsb. Lalu kembali lagi, artinya apa? Toh dari survei McKinsey Global Banking Pool tahun lalu sudah dilansir data bahwa nilai dana milik WNI yang mengendap di rekening di luar negeri mencapai US$250 miliar (Rp3.250 triliun). Lagi-lagi, apa artinya ini?

Jauh lebih urgen bagi bangsa ini untuk fokus pada proses hukum via pembuktian terhadap nama-nama yang disebut itu sampai pengadilan. Sekarang kan kondisinya masih kentang.

Yang jelas, menurut saya, membawa isu Panama Papers ini sebagai isu politik yang bertujuan semata merusak karakter orang (tanpa proses pengadilan) bakal tak berguna buat kehidupan rakyat banyak. “Memaksa” agar semua nama itu diperkarakan dan diproses pengadilan akan butuh waktu lama. Saya jadi berpikir bahwa selama ini jangan-jangan kita sudah “terbiasa” dengan anggapan bahwa penjahat harus dihabisi dan melihat tayangan OTT itu menyenangkan hati. Hukum jadi hanya alat untuk memuaskan dendam. Kita senang melihat orang kaya di-kuyo-kuyo. Padahal tujuan hukum bukanlah itu.

Saya senang mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan gresnews.com ketika dimintai pendapatnya tentang kasus Aguan Sugianto. Dia bilang begini, “Kita meminta yang bersangkutan untuk membantu KPK guna menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam kaitan masalah yang menimpa perusahaannya.”

(BACA: Small Signal KPK untuk Aguan)

Lihat poinnya: keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Ya, asal jangan anda tiba-tiba nyinyir berkata bahwa itu kan pernyataan pimpinan KPK ‘titipan” BIN. Bersihkan hati dan pikiran kita dulu kalau mau membersihkan negara ini.

***
Pertanyaan pentingnya sekarang adalah kita tahu ada ribuan triliun dana orang Indonesia di luar negeri, ribuan perusahaan offshore orang Indonesia di Panama, Virgin Island, dsb, terus apa yang mau negara ini perbuat? Sementara banyak kali orang miskin di negara ini yang masih butuh asupan dana dari negara untuk kesehatan, pendidikan, dsb. Akui saja, negara ini masih butuh uang banyak. Ada Rp200 triliun pajak yang tidak diterima negara sesuai target karena berbagai faktor.

Kita butuh keadilan hukum di satu sisi, yang kata beberapa kalangan supaya ada efek jera. Di sisi lain kita butuh duit triliunan itu juga supaya ekonomi berputar. Kalau ekonomi tidak berputar bagaimana pula menggaji orang.

Langkah paling ekstrem adalah inventarisir semua nama yang tertera di akta perusahaan offshore yang diduga milik orang Indonesia. Lalu pisahkan mana yang perkara hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap, mana yang memang menggunakan perusahaan offshore itu untuk transaksi bisnis internasional yang legal. Dari yang sudah berkekuatan hukum tetap, follow the money. Masalahnya, butuh berapa abad untuk menyelesaikan semuanya itu?

Jangankan melacak yang di Panama atau Virgin Island, melacak perpindahan hak tagih (cessie) perusahaan-perusahaan dengan nominee yang didirikan di Indonesia saja sulitnya bukan main. Bikin PT A, lalu PT A kasih pinjaman ke PT B, lalu PT A jual hak tagih ke PT C dengan diskon 99%, lalu PT C kasih lagi ke PT D dengan diskon yang sama, dst sampai PT ZZZZZ. Sampai menghilang sunyi-senyap itu barang. Lihat kasus Victoria Securities.

Atau sebelum pusing-pusing lebih jauh lagi, ada yang tahu dan bisa tangkap itu Joko Tjandra, Edi Tansil dkk?

Atau jangan-jangan, perusahaannya di Panama, orangnya di Alaska, duitnya berputar tiap hari di bursa Indonesia.

Follow the money bukan persoalan sederhana. Kalau cuma tangkap tangan seseorang lalu orang itu ditanya duit suapnya darimana saja, masih mudah. Itu pun masih bisa diributkan dan diperkarakan praperadilan kalau orangnya pintar dan kaya.

Atau cek juga aliran dana panas misalnya dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui yayasan-yayasan (yang pajaknya kecil), gereja (Lihat film Godfather sampai habis deh), dsb. Atau sebaliknya, konglomerasi membuat yayasan/lembaga sosial atau membuat perusahaan yang spesialis rugi supaya menjadi cost bagi perusahaan induk, untuk membuang pajaknya. Atau melakukan transfer pricing. Ini rumit, butuh kemauan dan integritas penegak hukum.

Jadi prediksi saya, Panama Papers bagi Indonesia akan berakhir menjadi isu dan berita belaka.

***
Langkah dan respons terdekat yang harus diambil Indonesia adalah soal pengampunan pajak (tax amnesty). Melalui blog ini juga pada awal Oktober 2015, saya sudah bocorkan draftnya, dan dugaan saya tepat bahwa orang akan mempermasalahkan pasal tentang tidak dimasukkannya kejahatan korupsi dan pencucian uang dalam fasilitas pengampunan pajak yang dikecualikan. Akhirnya sampai hari ini isu itu sunyi-senyap.

(BACA: Berbahagialah Mereka yang Mengemplang Pajak)

Apakah negara ini harus mengampuni mereka yang melaporkan hartanya yang di luar negeri dan membawanya ke Indonesia tanpa kita harus persoalkan harta itu hasil korupsi dan kejahatan pencucian uang? (Kalau hasil terorisme, narkoba, perdagangan orang jelas tidak bisa dapat fasilitas pengampunan sesuai draft tersebut)

Kalau diampuni, nanti tidak ada efek jera (apalagi uang tebusannya cuma 3%-8%. Mana menarik untuk pengusaha). Kalau tidak diampuni, duit tidak jadi masuk. Buah simalakama. Apalagi situasi saat ini lagi panas. Perusahaan-perusahaan sedang gundah-gulana karena takut diincar KPK.

Jujur saja, sampai detik ini saya tidak tahu apa jawaban dan langkah nyata Nawacita terhadap semua pertanyaan itu.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Panama Papers dan Pertanyaan untuk Nawacita | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: