Arah KPK Usut Suap Reklamasi

Monday, April 4th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Ini sinyal yang sangat kuat. Pimpinan KPK saat ini telah bersepakat untuk fokus menyasar korporasi pelaku korupsi selama empat tahun menjabat. Ada grenengan dari dalam kantor Kuningan bahwa KPK gerah selama ini kerap dituding beraninya sama teri dan cuma tangkap kepala-kepala daerah. Kemarin KPK “buktikan” semua itu dengan menyatakan bahwa Aguan Sugianto (pemilik Agung Sedayu) dicegah bepergian ke luar negeri.

Biasanya ini adalah sinyal tak lama lagi Aguan bakal ditetapkan sebagai tersangka. Ini cuma soal waktu saja mengingat alat bukti harus lebih kuat dari yang diatur KUHAP (lebih dari dua kalau biasanya di KPK) dan jika terlalu cepat jadi tersangka, ada batasan masa penahanan.

Saya dengar kasak-kusuk, arah selanjutnya ke legislatif (DPRD) lagi. Bukan ke pihak Pemprov (yang paling hanya akan dimintai keterangan sebagai saksi dan belum tentu Ahok juga yang datang bersaksi). Sasaran selanjutnya adalah anggota/pimpinan DPRD DKI Jakarta lainnya yang berhubungan dengan para pengembang lain, termasuk Aguan. Legislator ini kemungkinan juga menerima hadiah/janji/pemberian dari pihak pengembang. Jumlahnya berapa, belum tahu. Hanya saja, akhir pekan lalu, ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik sudah disegel KPK.

Saya tidak minat bahas soal Aguan dan 9 Naga. Biar yang lebih jago dari saya saja yang bahas. Lagipula semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum. Sejarah mencatat KPK juga pernah menangani perkara yang melibatkan Sui Teng (Sentul City), Tommy Winata juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus KKP. Walau bagaimanapun, yang menentukan benar atau salah adalah pengadilan. Jangan mudah menghakimi.

***
Logika sederhana saja. Muara Wisesa Samudra (Grup APLN) yang mendapat “hanya” 161 hektare lahan reklamasi saja diusut, apalagi Kapuk Naga Indah (Grup Agung Sedayu) yang dapat total lahan reklamasi terbesar (1.331 hektare). Ini tentu berkaitan dengan pangkal masalah tentang Raperda penataan kawasan strategis utara Jakarta, terutama pada poin tentang kontribusi tambahan 15%.

Untuk memahami prakiraan nominal yang bisa dihemat jika tambahan kontribusi itu berkurang menjadi 5% dalam Perda, baca: Harga Murah Pejabat Provinsi Reklamasi.

Logika sederhana lagi. Perda dibentuk atas persetujuan eksekutif (pemprov) dan legislatif (DPRD). Jumlah total anggota DPRD DKI Jakarta ada 106 orang. Angka 50% + 1 berarti 54 anggota. Kabarnya, pihak eksekutif pun sudah pernah ada yang melobi agar setuju tambahan kontribusi turun jadi 5%. Tapi, lobi itu rupanya mentah. Malah eksekutif melapor ke atasan dan (mungkin KPK). KPK pun mengintai dan menyadap.

Lalu, teori legislasi yang tidak diajarkan di FISIP universitas manapun, kelihatannya terjadi. Jika masih berupa draft/rancangan, buatlah yang seseram mungkin. Jangankan tambahan kontribusi 15%, kalau masih draft, buatlah lebih tinggi dari itu. Itulah kode agar yang berkepentingan merapat. Pejabat punya kuasa, pengusaha punya duit. Klop. Barulah urusan dibantu.

***
Terlepas dari soal penanganan kasus, saya perlu suarakan beberapa pandangan para pengusaha yang mungkin masih ingin main bersih, yakni supaya pemberantasan korupsi sebisa mungkin tidak mengganggu ekonomi. Bagaimanapun juga ekonomi haruslah berputar karena aktivitas itu menghidupi orang banyak. Yang salah, silakan dihukum. Yang tidak salah, biarkan tumbuh dan berkembang.

Sebenarnya pengusaha juga malas utak-atik laporan keuangan untuk menempatkan “dana suap” itu dialihkan ke pos mana, apalagi perusahaan publik/Tbk (siapa sih yang mau nyuap pejabat pakai duit gaji pribadi), deg-degan juga kalau dana sudah dikasih tapi komitmennya melenceng, deg-degan pula takut disadap dan diintai KPK, dsb.

Sudahlah, ini saatnya semua berubah jadi lebih baik.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Arah KPK Usut Suap Reklamasi | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: