Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Kalkulator

Saturday, March 12th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Beberapa waktu lalu, di blog ini juga, saya pernah menulis artikel berjudul Kalkulator Ahok. Waktu itu belum ramai berita tentang calon wakil gubernur yang akan digandeng Ahok. Lalu sekarang muncul nama Pak Heru Budi Hartono, yang jabatannya saat ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. Orang banyak mengira dia adalah PNS tulen. Tapi saya tidak demikian. Sejak tahun lalu saya sudah dapat bocoran Heru ini akan diproyeksikan mendampingi Ahok. Saya tahu sedikit-banyak dari nguping sana-sini bahwa Heru ini moncer juga kalkulatornya.

Jadi, bolehlah saya sebut pasangan ini adalah kalkulator kuadrat. Semoga saja tombolnya lengkap semua. Masih ada tombol “bagi” dan “kurang”. Jangan banyak tombol “kali” dan “tambah” saja.

Dalam situasi begini, saya pikir perlu bagi calon penantang Ahok-Heru ini untuk memperkuat kalkulatornya juga. Kalkulator yang adil untuk kepentingan rakyat, tentunya. Beberapa hari lalu saya mendorong supaya Yusril Ihza Mahendra – Mr X head to head dengan Ahok-Heru. Persoalannya siapa Mr X itu? Saya pikir butuh orang yang mahir kalkulator juga untuk mengimbangi kekurangan Yusril dalam persoalan hitungan angka untuk meramu kebijakan. Sandiaga Uno bisa masuk kategori calon pemimpin kalkulator. Berpengalaman di Saratoga dan Recapital yang memang berurusan terus dengan angka-angka investasi. Tapi, mungkin ada juga sosok yang lain.

***

Harus jujur diakui, kalkulator yang dipakai Ahok selama memimpin Jakarta memang bikin banyak orang (terutama pengusaha) pusing dan berpikir ulang. Saya punya teman pengacara yang “spesialis” mengurusi aspek hukum sebuah perusahaan agensi reklame luar ruang yang lumayan kakap di Jakarta. Dia bercerita pengalaman ketika negosiasi dengan Ahok terkait rencana pemasangan reklame di sebuah gedung di pusat Jakarta. Belum juga proposal dibahas, kalkulator Ahok bicara: soal perbandingan 70-30 untuk iklan layanan masyarakat, lalu soal pajak “berganda”, hingga penentuan angka untuk menilai Nilai Strategis Lokasi reklame itu. Sang pengacara tertawa terbahak-bahak melihat betapa “cerdiknya” Ahok menghitung semuanya itu yang tentunya membuat perusahaan agensi musti menghitung ulang biaya produksi dan margin.

Heru saya rasa juga sebelas-dua belas dengan Ahok. Selain persamaan di antara keduanya yang hobi olahraga menembak, Heru juga punya kalkulator yang klop dengan Ahok. Heru ini PNS yang biasa pegang urusan uang. Di Pemprov DKI, dia ‘memegang” urusan APBD DKI yang pada 2015 besarnya Rp69,28 triliun. Di Bank DKI, dia menjadi pengawas (komisaris) sebuah bank yang asetnya Rp40 triliun. Di PT Delta Djakarta Tbk, dia menjadi Komisaris Utama perusahaan bir yang asetnya Rp952 miliar. Heru lama tinggal di Jerman dan Australia, dan asal tahu saja, investasi asing yang masuk Jakarta banyak yang di-handle olehnya. Negosiasi dengan perusahaan asing sudah biasa dilakukannya. Orang semacam ini tentu kalkulatornya tak boleh diremehkan.

Kalau saya sih tak berkepentingan apapun dengan para calon yang akan bertarung. Saya cuma bermimpi supaya peradaban politik warga negara ini naik terus dari waktu ke waktu. Salah satu ciri peradaban politik yang naik adalah tidak mempergunjingkan hal yang tidak penting semacam emosi pribadi, SARA, dan sebagainya dengan cara yang tidak patut. Persoalan Ahok menyebut kata “taik” dan sejenisnya dalam beberapa kesempatan di media massa juga saya kritik sebagai cara yang tidak patut meskipun mungkin niatnya mulia.

Saya ingin berkata bahwa ayo kita naik kelas dengan melihat bahwa urusan Pilkada DKI Jakarta bukan cuma urusan bagaimana memenangkan pasangan calon dengan memburu > 2,5 juta suara pemilih supaya menang satu atau dua putaran. Ini persoalan bagaimana membenahi pundi-pundi aset Jakarta supaya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak bukan cuma segelintir kalangan.

Menempatkan Heru sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), komisaris utama Delta Djakarta, dan komisaris Bank DKI tentu bukan tanpa alasan. Para “pemain” di Jakarta tentu tahulah bahwa Bank DKI itu adalah mesin uang pemerintah provinsi strategis, begitu juga perusahaan bir. Orang juga tahu betapa Bank DKI itu relatif “mudah” dibobol selama ini. Lihat kasus Likotama Harum 2013 yang berhasil menggasak Rp230 miliar. Kita juga mahfum betapa tinggi angka kredit macet (NPL) di situ, yang sebagian besar macetnya itu disumbang oleh perusahaan asuransi, properti, dan konstruksi luar Jakarta. Likotama itu saja contohnya proyeknya ada di Meranti, Riau. NPL net Bank DKI tahun lalu 4,7 persen. Nominalnya Rp1,7 triliun.

Perusahaan bir juga strategis. Secara kesejarahan perusahaan ini sudah beroperasi sejak 1933. Tahun lalu mereka membukukan penjualan bir dengan merek Anker, Carlsberg, San Miguel, San Mig Light dan Kuda Putih, sampai Rp1 triliun, menyumbang cukai bir dan pajak sebesar Rp597 miliar. Ini juga perusahaan yang bermitra dengan asing yakni anggota dari San Miguel Corporation (SMC), Filipina. Perusahaan induk utama Perusahaan adalah Top Frontier Investment Holdings, Inc, terletak di Filipina. Pemerintah DKI Jakarta punya 23,34% saham di Delta Djakarta. Mayoritas dimiliki San Miguel Malaysia 58,3%. Sisanya publik.

Dari semua yang saya bicarakan di atas, kita baru bicara dua aset Jakarta berupa perbankan dan perusahaan bir. Padahal, di Jakarta ini, aset begitu banyaknya. Ada laut yang bisa direklamasi, lahan yang bisa di-BOT, luar ruang yang bisa dipakai reklame, bisnis transportasi, pengadaan moda transportasi, proyek pembangunan infrastruktur, bahkan proyek pencetakan kartu KJP bisa diolah jadi duit, jika mental pejabat dan aparat loyo.

Pada Pilkada DKI tahun ini, rasanya kita tak perlu berkutat buang-buang ludah dan isi kepala untuk memperdebatkan SARA dan hal remeh lainnya. Justru nanti pertanyaan penting tidak terjawab. Misalnya, itu Pulau di Pantai Jakarta mana saja yang mau dibabat jadi superblok? Kawasan HI mau diapain? Duit KJS dan KJP bagaimana caranya supaya tidak dikentit pejabat? Itu Sumber Waras betul tidak korupsi? UPS juga? Terus yakin tidak pengadaan bus oleh Trans Jakarta yang triliunan itu bersih dari hanky-panky? PT Metromini dan Kopaja mau diapain tuh? Proyek-proyek bikin jalan, jembatan layang, dsb oleh kontraktor-kontraktor itu betul tidak spek-nya? Terus, dari kawasan Gelora Bung Karno itu Jakarta dapat apa? Bank DKI apa masih gampang dijebol? Terus, yang kawasan Episentrum dan sekitarnya itu bener gak fasum, fasos, dan pajaknya? Ngomong-ngomong, tanah kosong depan Mal Ambasador punya siapa sih? Dan sebagainya, dan sebagainya.

Pendeknya, kita sekarang butuh pemimpin yang kalkulatornya berpihak pada rakyat banyak dan pelaksanaannya bisa diawasi supaya tidak melipatgandakan jumlah maling di Jakarta ini.

Terserah siapa saja yang memenuhi kualifikasi ini, kita dukung.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Kalkulator | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: