Menebak Teman Ahok

Monday, February 29th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Saya mulai dengan yang paling mendasar dalam demokrasi: suara rakyat, suara Tuhan. Artinya rakyat yang punya kuasa. Sebab itu, bagi siapa saja yang mengatasnamakan rakyat — termasuk yang giat mengumpulkan KTP — musti berpegang pada prinsip ini. Dalam peraturan perundang-undangan terkait pilkada (UU Nomor 8 Tahun 2015) ada pidananya di Pasal 185.

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Mari sepakati bahwa suara rakyat tidak boleh dimanipulasi.

***
Saya warga Jakarta yang memiliki hak pilih. Tapi saya tidak dalam posisi seperti Habib (Gerindra) yang berani terjun dari atas Monas untuk meragukan kebenaran 700 ribuan dukungan warga Jakarta buat Ahok via Teman Ahok. Saya masih ingin hidup 1.000 tahun lagi. Sayang kalau mati hanya karena KTP politik. Namun, saya memahami situasi betapa tidak mudah menjalani prosedur demokrasi dalam pilkada. Perlu keringat (dan dana) yang lebih banyak, lebih dari sekadar KTP, bagi Teman Ahok.

Logika saya begini. Jika ukurannya adalah KTP saja maka Ahok akan maju dari jalur calon perseorangan (independen). Dengan catatan Ahok konsisten pada janjinya bahwa jika Teman Ahok kumpulkan 1 juta KTP maka dia akan maju independen. Per artikel ini dibuat, Teman Ahok sudah kumpulkan 745.716 KTP (data temanahok.com). Jika target harian terkumpul 3.200 KTP maka pada bulan Mei (3 bulan) nanti akan terkumpul (taruhlah kasarnya) 3.000 x 90 hari = 270.000 KTP. Total sudah lebih dari 1 juta KTP.

Apa arti 1 juta KTP itu?
– 1 juta KTP berarti 14,1% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) DKI Jakarta (7.070.475) berdasar data Pilpres 2014;
– 1 juta KTP berarti 14,2% dari DPT pada Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran kedua (6.996.951)
– 1 juta KTP berarti 40,4% dari jumlah pemilih yang mencoblos Jokowi-Ahok pada putaran kedua Pilkada DKI 2012 (2.472.130)

Pendeknya, dengan menyebut 1 juta KTP, Ahok ingin secara implisit mengatakan, dia ingin maju dengan modal 40% kemenangan di awal. Mengapa begitu? Sebab, prediksi saya, Ahok sadar tidak mudah untuk melipatgandakan hingga 1.000% kemenangan bagi calon perseorangan, jika mengacu pada perolehan suara “terbesar” calon perseorangan Pilkada DKI Jakarta pada 2012 yakni pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin yang hanya 4,98% suara.

Namun persoalan krusialnya bukan hanya pada pengumpulan KTP dukungan melainkan pada verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta via Panitia Pemilihan Setempat (PPS) yang rencananya akan dimulai Agustus mendatang. Tak mudah lho melakukan verifikasi dukungan ini. Formulir Teman Ahok dan form Model B1-KWK.KPU Perseorangan berbeda. Pada form dukungan versi KPU mewajibkan adanya tanda tangan/cap jempol dari masing-masing orang pendukung. Pun ada pernyataan tak mendukung calon lain. Di tahapan ini jangan main-main karena ada ancaman pidananya.

Prediksi saya, entah karena faktor teknis maupun non-teknis, kemungkinan akan ada penyusutan 20%-30% dari total pendukung berdasarkan KTP yang dikumpulkan Teman Ahok dengan yang membubuhkan tanda tangan/cap jempol resmi di form KPU. Justru di titik inilah Ahok diuji. Dia bisa berdalih meskipun Teman Ahok sudah kumpulkan KTP tetapi yang tercantum dalam form Model B1-KWK.KPU Perseorangan tadi tak mencapai 1 juta tanda tangan, dengan demikian ia akan memilih maju lewat jalur partai politik.

Jadi situasinya adalah “beban pembuktian” kini ada di Teman Ahok. Teman Ahok kudu memastikan bahwa KTP yang dikumpulkan itu bisa diverifikasi dan dikonversi persis menjadi dukungan sesuai dengan form Model B1-KWK.KPU Perseorangan itu.

***

Kita skip dulu soal KTP. Menurut saya, Teman Ahok ini unik juga. Isinya anak-anak muda yang mendeklarasikan diri bukan berorientasi politik. Saya kira badan hukumnya juga belum bisa dipastikan juga. Apakah perkumpulan, ormas, atau apa? Tapi yang jelas gerakannya ada. Siapa yang menginisiasi dan menggerakkan, entahlah. Saya belum bisa pastikan. Apakah Teman Ahok ini digerakkan oleh lembaga konsultan politik yang kantornya bersebelahan di Pejaten itu, saya juga belum tahu.

Sebuah gerakan tentu memerlukan modal, dana, duit. Kalau dilihat lamannya, tercantum bahwa pengeluaran hingga saat ini Rp762,9 juta. Ada semacam pernyataan juga di laman temanahok.com bahwa atas nama transparansi, mereka tidak menerima donasi pihak ketiga. Semua penerimaan adalah dari hasil penjualan merchandise. Laporan Keuangan tertanggal 14 Agustus 2015 menunjukkan penerimaan dari donasi nol dan dari penjualan merchandise sebesar Rp132 juta.

Namun, masalahnya, pada Laporan Keuangan per 31 Juni 2015 terdapat pos penerimaan donasi dari pihak ketiga sebesar Rp500 juta; penjualan merchandise Rp10,7 juta. Pertanyaannya, siapa pihak ketiga itu yang kasih Rp500 juta itu? Rasanya Teman Ahok perlu terbuka kepada publik nih soal Rp500 juta ini. Bagaimana pun, duit Rp500 juta dari donatur tersebut setara dengan 65% total pengeluaran hingga saat ini (Catatan: pengeluaran terbesar Teman Ahok adalah untuk biaya sewa dan operasional booth).

***

Kalau saya pribadi berpendapat, sebuah gerakan pasti ada tujuan. Pasti ada misi. Suka atau tidak suka, Teman Ahok telah masuk dalam suatu arena bernama politik. Ini cuma persoalan bagaimana cara mencapai tujuan dan kendaraannya apa. Tujuannya adalah Ahok DKI 1.

Ada yang menarik dalam pernyataan sikap Teman Ahok 26 Februari 2016 poin 4: “…Pilihan maju independen atau lewat parpol adalah hak Pak Ahok. Dan jika kami dilibatkan oleh Pak Ahok dalam negosiasi atau pemilihan wakil dan lain-lain, hal tersebut merupakan kebaikan dan kebijaksanaan Pak Ahok sendiri.”

Ya, posisi wakil gubernur. Di situlah, prediksi saya, Teman Ahok juga akan memainkan peran. Memasang-masangkan Ahok dengan siapa melawan siapa. Mungkin di sinilah akan ada pergerakan dari balik layar. Lihat saja nanti.

Saya bukannya tidak dengar strategi-strategi para pihak. Ahok juga sadar kok situasi akan rumit kalau PDIP mengajukan calonnya sendiri. Para Polster juga banyak yang meyakini bahwa masih ada celah kekalahan bagi Ahok, salah satunya merujuk pada beberapa fakta yang menyebut bahwa KTP yang dikumpulkan Teman Ahok sifatnya homogen dan terkonsentrasi di Jakarta Barat, elektabilitas Ahok yang tidak beranjak dari angka 40% sejak 6 bulan terakhir, sentimen kasus RS Sumber Waras, sentimen (mohon maaf) anti-Cina yang dikipas-kipas di masyarakat bawah, banjir, kemacetan, dsb. Pendeknya ini adalah persoalan bagaimana “menjegal” supaya Ahok tidak melejit elektabilitasnya sampai 50%-60% dan strategi “memainkan” golput. Bukankah menyerahkan KTP dan meneken dukungan akan tidak ada artinya kalau tidak datang dan memilih di TPS pada 9 Februari 2017?

Ada juga upaya untuk menandingi persepsi Ahok yang bersih dan antikorupsi itu dengan menghadap-hadapkannya dengan lawan yang setara. Tri Rismaharini (meskipun perkembangan terakhir disebut tidak akan maju DKI-1) dan Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati Batang, Jawa Tengah) adalah peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 yang reputasi bersihnya dinilai akan bisa menandingi Ahok. Peraih BHACA dianggap sebagai jaminan mutu karena lembaga BHACA ini melibatkan LSM Antikorupsi seperti ICW, didukung tokoh wartawan media nasional, dan punya “jalur” koordinasi dengan Istana via Kepala Staf Presiden.

Ya, begitulah politik. Khusus untuk Teman Ahok, mari sama-sama kita pantau ketat supaya jalannya tidak belok-belok dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Jangan pernah berpikir untuk main-main dengan database KTP yang dipegang. Jangan pernah dipakai sebagai senjata untuk tawar-menawar atau dibuat mencari proyek.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Menebak Teman Ahok | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: