Sinetron Dugaan Suap Minutasi Perkara

Thursday, February 18th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Apa mau dikata. Rp900 juta untuk “pekerjaan” memperlambat pengiriman salinan putusan ke pengadilan negeri. Padahal, 12 Oktober 2015, petikan putusan sudah keluar dan seharusnya berdasarkan petikan itu eksekusi bisa dilakukan.

Wartawan-wartawan yang pernah manggung di MA tentu tak asing dengan tersangka Andri Sutrisna kan? Pernah di Humas soalnya. Jabatan terakhir Kasubdit Perdata tapi ditangkap KPK untuk urusan minutasi pidana. Harusnya kan, kalau urusan kasasi dan PK pidana, “jalurnya” ke bapak yang satu lagi ya?

Perkara yang “diolah” adalah perkara yang dipegang oleh hakim agung Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, MS. Lumme, pula. Non-karier semua majelisnya. Mereka juga yang bikin Anas Urbaningrum kejet-kejet 14 tahun penjara dan bayar uang pengganti kerugian negara Rp57 miliar! Ya, masak masih ada “klien” yang percaya kalau perkara yang dipegang “balak 6” begini bisa “digoreng”. Nyaris gila kalau ada yang masih percaya.

Okelah bukan “main” kabul atau tolak melainkan minutasi. Tujuannya supaya eksekusi diperlambat. Meskipun aneh juga karena harusnya tahu bahwa dengan petikan 12 Oktober 2015, eksekusi bisa dilakukan. Apalagi ini kasus korupsi proyek yang nilainya lumayan, Rp82 miliar, pun terjadi di daerah (Lombok Timur), yang harusnya mendapatkan sorotan masyarakat via media massa.

Pertanyaannya, penegak hukum mana/siapa (bisa pengacara, hakim, jaksa) yang memberikan saran kepada klien yang bersangkutan bahwa eksekusi perkara yang sudah diputus tahun lalu itu masih bisa ditunda dengan “memainkan” minutasi dari MA ke PN? Siapa pula yang lapor ke KPK sehingga “pesta” bisa bubar begini? Yang ditangkap ada pengacara pula.

Saya jadi ingat perumpamaan pabrik roti yang dibilang oleh seorang pejabat MA. Benar, dulu dia bilang sendiri ke saya bahwa MA itu kan ibarat pabrik roti, yak masak sih pada tidak kebagian remah roti. “Minimal baunya lah.” Begitu katanya. Ketika itu lagi ramai kasus tangkap tangan terkait perkara Probosutedjo.

Kemarin pimpinan MA ambil kebijakan membentuk Tim untuk mengusut jaringan Andri Sutrisna yang beroperasi di MA. Serius? Awas, jika serius benar-benar dibuka bisa ketahuan lho jaringan Timur-Barat-Utara-Selatannya. Bisa merembet sampai ke atas. Bisa terbongkar gank-gank tempat siapa-siapa saja bernaung.

Tapi, kalau mau betul-betul merunut hulu-hilir perkara ini, musti dibentuk juga tim menembus batas untuk mengecek mulai dari MA, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dll.

Banyak orang yang lupa, dalam kasus ini, putusan tingkat satunya lumayan “cantik”: dakwaan primair tidak terbukti; terdakwa (Ichsan) terbukti yang korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Vonisnya 1,5 tahun penjara dan uang pengganti kerugian negaranya cuma Rp3,1 juta. (Nilai proyek dermaganya Rp82 miliar nih dan kita belum tahu putusan seringan ini karena dakwaannya lemah atau satu dan lain hal). Ichsan banding, putusannya malah lebih berat: 2 tahun penjara, denda Rp200 juta. Ichsan kasasi, malah makin berat: 5 tahun penjara, denda Rp200 juta, pengganti kerugian negara Rp4 miliar.

(Dalam kasus korupsi dermaga ini ada dua terdakwa lain selain Ichsan)

Ingat juga. Dalam kasus ini ada episode praperadilan ketika masih berstatus tersangka. Ichsan mengajukan praperadilan karena merasa sudah memberikan Rp8,9 miliar sebagai jaminan untuk pengalihan penahanan menjadi tahanan kota (sesuai permintaan jaksa Kejati NTB) tapi status tahanan kota tak diberikan juga (bingung kan, duit Rp8,9 miliar itu disetornya ke rekening instansi mana ya? Jangan-jangan tunai). FYI. Rp8,9 miliar itu adalah angka yang sesuai dengan nilai kerugian negara dalam kasus dermaga ini. Hasilnya: praperadilan ditolak. (Ya ampun, harusnya kan tahu pengembalian uang tidak menghapus pidana. Pun, berisiko pula kasih uang jaminan setelah baru 4 hari ditahan oleh jaksa untuk pengalihan penahanan).

Dugaan saya, pusing juga orang ini. Duit sudah habis banyak, lelah, kalah beruntun pula. Mari berhitung: praperadilan ditolak setelah setor Rp8,9 miliar, PN-MA kalah dan makin berat + minutasi masih dipalak Rp900 juta pula (Mungkin lebih). Total? Silakan reka sendiri.

Kalau tidak ditangkap KPK, bisa jadi PK masih akan diolah juga. Duit habis banyak untuk urus kasus, sementara margin hasil proyek dermaga menipis menjelang habis.

Pertanyaannya, bisa menebak siapa yang melapor ke KPK?

Selamat pagi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Sinetron Dugaan Suap Minutasi Perkara | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: