LGBT dan Psikologi Kaum Minoritas

Monday, February 15th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Sejak lahir, dilihat dari sisi agama (Katolik), saya sudah menjalani hidup sebagai minoritas. Saya besar di lingkungan tempat tinggal yang mayoritas muslim. Bahkan di Sekolah Dasar, kelas 1-6 saya ikut pelajaran agama Islam. Tapi saya berhubungan baik dengan teman-teman non-Katolik. Saat kuliah, saya dekat dengan teman-teman PMII. Sahabat saya malah orang Banten, yang didikan Islamnya kuat. Saya merasa tidak pernah mendapat perlakuan yang diskriminatif sebagai non-muslim sepanjang saya hidup. Santai saja. Prinsip saya sederhana: di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

Sampai akhirnya saya memahami. Minoritas-mayoritas bukan urusan angka/statistik melainkan pola pikir (mindset). Kelompok yang secara jumlah sedikit bisa berpikir dominatif juga layaknya kelompok yang berjumlah banyak. Begitu juga sebaliknya. Makanya, yang harus dididik, didisiplinkan, dibudayakan bukanlah perspektif “kompetisi” banyak-banyakan pengikut melainkan tepo seliro, etika hidup bermasyarakat, kearifan, kebijaksanaan, eling, yang pada akhirnya menumbuhkan sikap saling mengerti dan memahami. Barulah hidup bersama sebagai sesama warga negara bisa lebih baik.

Ada hal-hal yang harus kita “relakan” sebagai minoritas untuk tidak dilakukan demi menjaga kebaikan sosial dan tata hidup bersama dalam masyarakat, tanpa harus saya mengutip dan berdebat mengenai jaminan Pasal 28 UUD 1945. Misalnya, rumah saya dekat dengan masjid di mana saya tahu orang yang akan salat lewat situ, maka saya menahan diri untuk tidak memelihara anjing. Atau dulu di gereja, misa pukul 18.00 WIB bersamaan dengan waktu magrib, makanya misa dibuka menunggu dulu adzan magrib selesai supaya pengeras suara tidak bentrok. Bahkan ketika saya sudah berkeluarga dan memiliki rumah sendiri, developer yang menjual unit ke saya berpesan supaya saya sebagai minoritas di lingkungan Ciganjur yang hampir semuanya muslim, menahan diri untuk tidak menggelar acara keagamaan yang “berlebihan” di komplek, dan hal ini saya ikuti, tak masalah buat saya. Saya pikir iman saya tidak akan tergerus dengan hal-hal begini, tidak akan ditanya juga di akhirat nanti senyaring apa nyanyian pujian saya kepada Tuhan. Hasilnya malah “surga di muka bumi”: hubungan antar-tetangga, antar-teman, antar-lingkungan malah baik, malah kadang-kadang mereka lupa kalau saya Katolik, saking akrabnya. Baru dari situ saya bisa “bernegosiasi” jika ada hal-hal yang dianggap perlu untuk meminta izin kegiatan.

Mengapa saya awali tiga paragraf awal dengan pengalaman tentang menjadi minoritas, tentang psikologi menjadi minoritas? Karena saya agak khawatir dengan tingginya potensi gesekan sosial akibat isu LGBT yang tengah panas belakangan ini. LGBT adalah kelompok minoritas (secara seksual) yang perlu juga memahami psikologi sosial menjadi minoritas. Strategi konfrontasi dengan kelompok penentang, sebaiknya jangan pernah dilakukan.

++++
Sebagai alumnus YLBHI, saya tentu mengenal beberapa teman yang menjadi pegiat LGBT. Saya tak pernah mengukur orang dari SARA dan orientasi seksualnya. Kualitas personal seperti kebaikan, kejujuran, keimanan, perbuatan adalah hal yang jauh lebih penting. Dan semuanya itu tercermin dari cara pikir, sikap, dan perilaku kita sehari-hari.

Saya mengamati isu media terakhir soal adanya dana US$8 juta (Rp107,8 miliar) yang diberikan kepada organisasi di Indonesia untuk program LGBT. Beritanya sudah banyak dilansir media massa. Sebenarnya ini bukan hal baru, karena setidaknya pada 2013 diadakan Dialog Komunitas Nasional LGBT di Bali yang merupakan bagian dari program regional Being LGBT in Asia (BLIA). Donor yang menyokong juga bukan cuma UNDP melainkan USAID (AS), HIVOS (Belanda), Ford Foundation, dsb. Juga bukan cuma di Asia melainkan bakal “menular” Ke 177 negara dimana UNDP ada. Berdasarkan catatan akhir 2013, terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang terdiri dari 119 organisasi berlokasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di negara Indonesia.

Salah satu faktor bertambah banyaknya organisasi LGBT adalah reformasi 1998. Mengapa? Perubahan mendasar pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia membuat gerakan LGBT berkembang lebih luas dan besar dengan pengorganisasian yang lebih kuat di tingkat nasional, program yang mendapatkan pendanaan secara formal, serta penggunaan wacana HAM untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional.

Saya baca ‘Laporan LGBT Nasional Indonesia’, 2013, pada bagian tentang rekomendasi untuk pemerintah Indonesia (saya ingin memahami call dari gerakan LGBT ini), yang intinya antara lain: Mengakui secara resmi keberadaan kelompok LGBT yang memiliki beragam orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian integral dalam masyarakat Indonesia, di samping juga menghargai dan melindungi hak asasi manusia kelompok LGBT yang setara dengan warga Indonesia lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui mekanisme HAM yang sudah ada; hentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender, baik yang dilakukan oleh pejabat negara (termasuk petugas kepolisian dan pamong praja) maupun oleh masyarakat umum (termasuk organisasi berbasis agama) dengan mengusulkan undang-undang atau kebijakan antidiskriminasi; prioritaskan peninjauan kembali semua kebijakan negara (termasuk Perda) yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam hukuman pidana dan mendiskriminasikan kelompok LGBT; serta pengarusutamaan permasalahan HAM, orientasi seksual dan gender di lembaga negara, pemerintahan daerah, kurikulum mulai dari sekolah lanjutan.

Untuk bidang media massa, kelompok LGBT ingin mendorong pelaporan berita-berita seputar LGBT yang konstruktif dan inklusif serta tidak bias mengenai permasalahan orientasi seksual dan hak asasi manusia guna melakukan perbaikan pendapat umum. Itulah mengapa pada Oktober tahun lalu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengundang editor media massa untuk melakukan FGD tentang ini.

Kelompok LGBT pun telah melakukan pemetaan media menjadi tiga kelompok: 1) media yang meliput permasalahan LGBT secara seimbang, dengan usaha besar untuk melakukan edukasi umum tentang kelompok LGBT sebagai bagian integral dalam masyarakat yang setara, seperti dua suratkabar berbahasa Inggris di Jakarta yaitu The Jakarta Post dan The Jakarta Globe. Contoh lain adalah Harian Kompas dan majalah berita Tempo yang memuat pemberitaan secara serius. Media ini secara teratur memuat atau menyiarkan berita-berita perkembangan di berbagai belahan dunia, yang mereka peroleh dengan mudah melalui layanan berita aktual. Kadang-kadang, saat digelar acara seperti festival film tahunan Q! Film Festival atau aksi gerak jalan pada Hari Internasional Melawan Homofobia dan Transfobia (17 Mei) mereka melakukan liputan khusus dalam penerbitan atau penyiarannya. Namun pada umumnya hal ini malah memperkuat persepsi tentang permasalahan LGBT sebagai persoalan asing/luar negeri.

2) Media yang meliput permasalahan LGBT dengan sekadar menyoroti aspek seksual dalam pemberitaan sensasional. Banyak publikasi yang termasuk golongan ini, antara lain harian Pos Kota di Jakarta dan Memo di Surabaya. Mereka seringkali menyajikan informasi secara tidak benar, mencampur-adukkan orientasi seksual dengan identitas gender dan menghina atau mencela kaum pria yang gender non-conforming.

3) Media yang terkait dengan Islam garis keras, konservatif atau fundamentalis, seperti harian Republika, majalah Sabili dan Hidayatullah serta situs web www.arrahmah.com dan www.voa-islam.com. Meskipun media-media ini relatif jarang memuat materi tentang homoseksualitas dan transgender, namun biasanya bersikukuh (menurut penafsiran konservatif terhadap agamanya) bahwa homoseksualitas dan transgender adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian. Sebesar apapun advokasi yang dilakukan, tidak akan dapat mengubah pendekatan mereka.

Di dunia internet, situs brondongmanis.com dan proyekcinta.com adalah yang lumayan aktif menyuarakan perspektif LGBT.

Dalam dunia ormas, kelompok LGBT memetakan, “Perlawanan terhadap kegiatan LGBT datang dari kelompok dan organisasi Islamis garis keras. Beberapa di antaranya merupakan kelompok penertiban swadaya atau kelompok preman yang melakukan pemerasan dengan mengatasnamakan “keamanan”, seperti Front Pembela Islam (FPI) yang terkenal kejam.”

++++
Sampai di sini kita bisa melihat bahwa betul yang namanya Gerakan LGBT itu ada. Gerakan dalam arti upaya terstruktur yang disokong oleh agensi donor untuk melakukan advokasi hak-hak konstitusional LGBT di Indonesia. Duit Rp107,8 miliar bukan jumlah yang sedikit untuk menggerakkan kampanye dan advokasi lainnya. Menurut saya, apa yang tadinya hanya persoalan penis in vagina (PIV) telah melebar menjadi persoalan politik, dalam arti pertarungan kepentingan. Perang sudah dimulai.

Saya mengkritik Gerakan LGBT yang abai terhadap situasi dan keadaan lapangan sosial-kemasyarakatan. Padahal, dalam Dialog Bali sudah dipahami bahwa “meskipun menggunakan konsep dari Barat seperti “coming out” dan “pembebasan”, para pendiri tetap menyadari bahwa organisasi ini harus membina hubungan dengan komunitas setempat dan menghadapi permasalahan setempat. Istilah kunci yang digunakan dalam dokumen pendirian adalah “emansipasi,” yang merujuk pada emansipasi perempuan yang dimulai lebih awal di abad 20.”

Saya tidak setuju dengan aktivitas kampanye Gerakan LGBT yang melenceng menjadi “pembenaran” bagi perilaku LGBT dan “melecehkan” mereka yang menentang. Para penentang dianggap sebagai kaum konservatif, tak mengerti science, dsb (Saya pikir ketakutan banyak orang tua akan anaknya yang bisa “tertular” LGBT beralasan juga). Saya pun tak setuju jika aktivitas Gerakan LGBT telah “diperlebar” menjadi upaya promosi untuk menambah jumlah anggota dan meyakinkan secara diam-diam kalangan yang masih ragu-ragu akan orientasi seksualnya. Ini kontraproduktif dan mengganggu tata hidup bersama sebagai satu bangsa.

Ini saya contohkan kutipan dari artikel berjudul “Homoseksual: Benarkah Tidak Alamiah” yang dilansir brondongmanis.com pada Senin, 11 Januari 2016:

“Permasalahan seks ternyata tidak hanya berkubang pada penis saya dan vaginamu, namun pada penis kita, penis tuhan, dan vagina sosial, vagina proletar. Padahal bukankah seharusnya seksualitas adalah masalah keintiman antara dua sejoli ( ?? ).”

(Apa pantas diksi “penis tuhan” dimunculkan?”)

“Sudah terbukti bahwa prokreasi adalah salah satu jenis produk dari sosial, namun masih banyak yang tidak terima. Mereka sepertinya tidak pernah membaca jurnal ilmiah yang membeberkan data sejumlah spesies binatang yang berperilaku homoseksual, 1500 spesies yang melakukan perilaku yang non prokeasi. Jerapah, penguin, juga termasuk penikmat perilaku homoseksual, lalu apakah mereka tidak natural, bukankah mereka betindak hanya karena instinct naturalistik dalam diri mereka. lalu (??).”

++++
Gerakan LGBT musti lebih banyak lagi belajar tentang psikologi minoritas, tentang bagaimana memperjuangkan hak konstitusional secara bijak dan cerdas. Mereka harus bekerja keras lebih dulu untuk membuktikan dengan perbuatan, bukan kata-kata, bagaimana caranya menjadi bagian dari warga negara yang memberikan manfaat dan kemaslahatan buat sesama manusia. Menjadi pribadi yang punya kualitas personal yang baik, berprestasi dalam bidang profesional masing-masing, menciptakan karya yang bermanfaat bagi banyak orang, menunjukkan kerendahan hati dan keimanan yang patut menjadi contoh, pembelaan yang konkrit terhadap yang miskin dan terpinggirkan, menunjukkan kejujuran dan antikorupsi yang benar-benar cemerlang, menunjukkan solidaritas bukan hanya pada kelompok/golongannya saja, menonjolkan rasa kemanusiaan, kecintaan terhadap Tanah Air, dsb.

Terakhir, saya harap pengelola situs brondongmanis.com dapat wangsit kesadaran untuk mencabut kalimat dengan diksi yang saya kritik di atas. Jangan berdebat soal kebebasan berpendapat dan berekspresi dulu jika dalam otak dan hati belum bisa bersikap adil dan tahu batas.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

LGBT dan Psikologi Kaum Minoritas | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: