Dari Pencatutan AJI Hingga Stop Hari Pers Nasional

Friday, February 12th, 2016 - Hukum Pers, Opini Publik, Rumor

Topik tentang catut-mencatut rupanya lagi kekinian sekali. Hari ini saya baca Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia protes karena merasa nama organisasinya dicatut dalam berita Jawa Pos edisi Rabu, 10 Februari 2016, berjudul: Dahlan: Pers Harus Identik dengan Anak Muda. AJI disebut hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional 2016 di NTB. Padahal tidak!

Saya rasa urusan catut nama AJI ini tidak boleh dianggap sepele. Sederhana alasannya: akurasi, verifikasi, konfirmasi, kebenaran faktual adalah inti jurnalisme. Jurnalis haram mencatut. Bagaimana bisa berita tentang pers yang ditulis oleh insan pers melanggar prinsip-prinsip itu?

Saya bukan anggota AJI. Tapi saya bersimpati terhadap beberapa isu yang diusung. Gresnews.com mengangkat topik tentang kekerasan dan kesejahteraan wartawan beberapa hari lalu, yang mengutip pimpinan AJI. Kritik AJI terhadap tema HPN 2016 yang “melenceng” jauh dari tema kewartawanan juga patut diapresiasi. Bagaimana bisa HPN 2016 mengambil tema Maritim dan Pariwisata, padahal setumpuk problem dunia pers masih terlihat jelas? (Soal ini, ada penjelasan dari Ketua Umum PWI Margiono: Tema itu sengaja diperluas. Intinya kita sepakat tema itu mengacu pada apa yang bisa diperbuat oleh insan pers untuk kepentingan nasional, bukan sebatas kepentingan media atau pers saja).

Bagaimana pula pertanggungjawaban dana APBD untuk penyelenggaraan HPN 2016? Mengapa harus disatukan juga momentumnya dengan penanaman mangrove yang diinisiasi sang pengusaha?

Tapi, saya pikir, biang masalahnya adalah Keppres Nomor 8 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional yang diteken oleh mantan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985. Gegara Keppres itulah 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional, yang bukan merupakan hari libur. Tanggal itu mengacu pada pembentukan PWI pada 9 Februari 1946 yang disebut merupakan “pendukung dan kekuatan pers nasional” (butir menimbang huruf b). Hari Pers Nasional ada “dalam rangka terus mengembangkan kehidupan pers nasional Indonesia sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila” (butir menimbang huruf c).

Organisasi semacam AJI punya pandangan bahwa ultah PWI = HPN itu tidak tepat. Mengapa bukan 1 Januari saja diperingati sebagai HPN untuk mengenang penerbitan perdana Medan Prijaji (1 Januari 1907). Alasannya, meski bukan media pertama berbahasa Melayu, namun Medan Prijaji adalah penanda munculnya pers nasional yang berani berjarak dari kekuasaan. Nama peringatannya pun jangan HPN tetapi Hari Kemerdekaan Pers Indonesia (HKPI).

Berjarak dengan kekuasaan bagi pers adalah sangat penting. Menjaga sikap, tindakan, perilaku yang kritis untuk mengoreksi penguasa adalah tugas utama. Berjarak dengan penguasa, tetapi terlibat dengan pembaca, rakyat, sangatlah penting. Menurut saya, privilege (keistimewaan-keistimewaan) yang kerap diberikan kepada pemilik dan pimpinan media dari penguasa (negara maupun bisnis) haruslah ditinggalkan. Ditilang ya ditilang, bayar pajak ya bayar pajak, pidana ya pidana, profesional ya profesional, dst. Sama saja dengan rakyat pada umumnya.

Konkrit saja menurut saya. Daripada menunggu Presiden Jokowi berbaik hati mencabut Keppres HPN itu, yang kita semua tidak tahu kapan akan terjadi, lebih baik Keppres dimaksud diuji materi saja ke Mahkamah Agung (MA). Selain karena alasan hak konstitusional, bagus juga belajar dari Front Pembela Islam (Indonesia) yang dikabulkan uji materinya terhadap Keppres Minuman Beralkohol dengan alasan hakim agung salah satunya karena dasar hukum pembentukan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Nah, untuk Keppres HPN itu saya pikir juga bisa demikian, karena dasar pembentukannya yakni UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok Pers sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 1982, juga sudah tidak berlaku lagi karena diganti UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ini sekadar masukan saja, supaya semakin mengerucut upaya untuk “membubarkan” HPN.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Dari Pencatutan AJI Hingga Stop Hari Pers Nasional | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: