PHK dan Orkes Melayu Rindu Order

Friday, February 5th, 2016 - Bisnis Media, Opini Publik, Rumor

Selain menjadi isu ekonomi, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) juga menjadi isu politik. Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah sampai jilid X dijawab dengan ramainya isu PHK massal menyusul efisiensi dan rasionalisasi di Panasonic (identik dengan pucuk eksekutifnya yang mantan Menteri Perdagangan) dan Toshiba. Dikaitkan pula dengan dugaan ngambeknya Jepang karena tersingkir dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (meskipun Jepang juga banyak dapat proyek perhubungan dan listrik di Indonesia, yang nilainya juga puluhan triliun).

Bagi yang mengerti, tentu akan berhati-hati menyikapi PHK ini. Apalagi jika ditambahkan kata “massal”. PHK adalah terminologi hukum dan ekonomi, massal adalah terminologi sosial-politik. Secara hukum, PHK artinya pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Jenis PHK dan penyebabnya macam-macam: pengunduran diri, habis kontrak, pemberhentian oleh perusahaan, meninggal dunia, perkara hukum, perubahan status-penggabungan-peleburan atau perubahan kepemilikan, hingga alasan efisiensi. Masing-masing punya konsekuensi beda. Misal, kalau ada efisiensi, pekerja berhak dapat uang pesangon dan penggantian hak sesuai masa kerja tapi tidak dapat uang pisah.

Nah, perlu diteliti, yang sedang ramai di media itu, PHK jenis yang mana? Apa yang dimaksud dengan massal? Betulkah penyebabnya hanya karena kereta cepat? Bisa jadi karena produk perusahaan kalah bersaing sehingga sales-nya terus menurun? Betulkah kondisi yang sama akan terjadi pada perusahaan Jepang lainnya seperti Toyota, Mitsubishi, dsb? Bukankah setiap perusahaan memiliki karakteristik bisnis dan kebijakan masing-masing yang berbeda-beda?

Ingat pemerintah. Jika tak ditangani, isu ini akan bergulir sebagai teror politik. Menakutkan bagi masyarakat. Membuat cemas. Akan menjadi api dalam sekam, “percik revolusi” yang mungkin saja bisa menimbulkan kekacauan politik yang lebih jauh. Saat tulisan ini tayang, terornya adalah 10 ribu karyawan bakal di-PHK hingga Maret nanti, di 13 perusahaan multinasional. Ini kata Bung Said Iqbal (KPSI).

+++

Dalam dunia bisnis, PHK bisa terjadi kapan saja, dengan beragam alasan. Tapi menyebutnya sebagai massal, harus berhati-hati. Di industri yang saya geluti yakni media massa (saya berposisi sebagai investor sekaligus praktisi), PHK juga saya lihat ada saja. Stasiun TV tutup, media online gulung-domain, surat kabar ambruk, dsb sudah jadi rahasia umum. Para karyawan (wartawan) kehilangan pekerjaan. Lalu terjadi kesetimbangan baru: migrasi ke perusahaan pers baru, jadi humas, praktisi medsos, terjun ke politik, hingga membuka usaha yang mungkin tak ada kaitannya lagi dengan dunia media massa.

Mengapa perusahaan melakukan PHK? Sederhana. Karena pemasukan lebih kecil dari pengeluaran dan perusahaan melakukan respons terhadap dinamika bisnis yang terjadi. Misal, tak peduli sejago apapun, sesenior apapun, sehebat apapun dalam dunia jurnalistik, kalau perusahaan persnya minus laporan keuangannya dan kuldesak, ya PHK. Saya rasa di industri lain juga begini kondisinya. Namanya juga bisnis, perseroan, profit adalah tujuannya. Cuma bagaimana cara memperoleh profit adalah yang membedakan satu sama lain.

Tapi kita kan hidup bernegara. Ada pemerintahnya. Kita membayar pajak. Pengusaha juga demikian. Pertanyaannya, apa manfaat yang diberikan pemerintah buat kita? (Dalam hal ini tak usah berargumen jangan tanya apa yang bisa negara berikan tetapi apa yang bisa kita berikan untuk negara. Soal ini selesailah. Kurang cinta apa rakyat sama negara ini dengan bayar pajak dsb).

Kehidupan rakyat di lapangan saya akui memang semakin berat. Hidup tak seindah dan semulus kepala staf kepresidenan: jadi aktivis antikorupsi, konsultan lembaga donor, cawagub, pejabat Istana. Nama baik dapat, hidup tak kekurangan. Karyawan pabrik hingga kantoran yang saya ajak ngobrol mengeluh gaji cekak. Pengusaha skala kecil, menengah, hingga kakap, sama: Orkes Melayu Rindu Order. Maksudnya, sales menurun. Yang konglomerat juga beberapa merasa “dimusuhi”, cemburu karena pemerintah terlihat lebih mesra dengan LSM. Itu yang saya tampung dari keluhan relasi-relasi.

Presiden Jokowi sedang menari di atas ombak. Di satu sisi, dia harus mewujudkan janji pro rakyat dengan nawacitanya, menggandeng lebih erat lagi masyarakat sipil, namun tak mau kehilangan kontribusi dunia usaha yang nyata-nyata menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Bahasanya Jokowi ke kelompok pengusaha begini (info yang saya terima): “Pengusaha mau apa dari saya, silakan.”

Ya, inti dari semua ini, saya cuma mau bilang, memang terjadi perubahan politik-ekonomi yang nyata di lapangan akibat kebijakan pemerintah yang berdampak pada semua pihak. Kejar pajak, pengambilalihan lahan korporasi oleh negara, gugatan terhadap korporasi, perubahan perizinan, politik harga, rantai distribusi, struktur kepemilikan usaha, peran BUMN, kemasan pencitraan komunikasi, operasional perusahaan multinasional, paket investasi, dsb.

Prediksi saya, Presiden tengah memimpin sebuah perubahan konstelasi kepemilikan sumber daya ekonomi politik dari pemain lama kepada pemain baru. Pemain baru ini sifatnya akan dibuat tidak terpusat pada segelintir orang/konglomerat. Sinyalemen itu yang disampaikan oleh Kepala BPS bahwa arah kebijakan ekonomi adalah pro pada usaha mikro. Meskipun saya dengar juga sinisme bahwa konglomerat penyokong Jokowi juga yang mensponsori si mikro-mikro tadi. Ini cuma perubahan strategi saja. Ya, tapi itu cuma selentingan.

Kesimpulan singkat: PHK yang ramai terjadi saat ini adalah bagian dari negosiasi politik pemerintah dan dunia usaha untuk mencapai kesepakatan dan kesetimbangan ekosistem yang baru.

Kita lihat saja hasilnya nanti. Dan ingat, selain sebagai politisi dan presiden, Jokowi adalah pengusaha kayu yang sangat berpengalaman. Dia tahu kapan harus memanfaatkan kayu untuk dijadikan mebel dan hiasan, paham pula kapan kayu bisa dipakai untuk menggebuk orang.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

PHK dan Orkes Melayu Rindu Order | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: