Ramai-Ramai Merapat ke Pemerintah

Saturday, January 30th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Dua peristiwa ini mungkin saling berkaitan. Peristiwa obrolan dengan kawan. Pertama, di sebuah rumah makan Solo di Jakarta Selatan, seorang teman lama yang wartawan ngepos di Istana bilang, “Bro, banyak teman sekarang sudah merapat ke Istana. Payah.” Pernyataan singkat itu membekas di benak. Peristiwa kedua, beberapa hari lalu, seorang teman advokat di LSM berkata, “Sekarang, sulit ada donor yang mau mendanai penanganan kasus. Donor lebih memilih program yang melibatkan diri dengan negara (pemerintah). Itu pun pakai bidding. Repotnya di situ.”

Angin sudah berubah saudara-saudara. Strategi konfrontasi dengan negara sudah tidak laku lagi rupanya.

Saya juga nguping ke kalangan pengusaha. Seorang direktur perusahaan swasta ternama mengakui kecenderungan pemerintahan saat ini yang dekat dengan kalangan masyarakat sipil. Dia menilai, Jokowi terjebak dalam pembangunan citra kerakyatan. Dalam situasi seperti itu, kadang dunia usaha dirugikan. Kebijakan pemerintah seringkali menyulitkan dunia usaha. Terjadi dilema antara keinginan untuk prorakyat dan membangkitkan ekonomi melalui peran pengusaha. Akhirnya saya dengar, presiden berbisik kepada pengusaha supaya diberikan waktu untuk mencari jalan keluar (exit). Artinya, dunia usaha bisa jalan, kalangan masyarakat sipil juga tidak tersinggung. Rakyat puas. Pembangunan jalan.

Saya termasuk yang mengalami kesulitan (dan ketersinggungan). Staf saya melapor, ketika mengurus pajak di salah satu kantor pajak Jakarta, petugas pajak berkata ketus. Dia meminta akta perusahaan, melihat struktur modal, dan bertanya tentang modal disetor. Ketika disebut angka sekian disetor, si petugas berkata, “Masak cuma segitu.” Petugas melihat beda antara modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Lantas dengan seenaknya si petugas bilang, “Kalau begitu mendingan tidak usah punya perusahaan saja.” Dan petugas pun merasa di atas angin dengan berkata-kata tentang tunggakan pajak, denda, dan bunga keterlambatan bayar. Siap petugas!

Si petugas itu tipikal birokrasi arus bawah. Tampaknya dia merasa digaji oleh APBN sepanjang hidup adalah kemuliaan yang luar biasa. Zakeus saja tak sebegitunya. Manusia macam ini tidak sadar betapa dunia usaha menciptakan peluang dan lapangan kerja buat rakyat juga. Saya jadi ingin bertukar posisi dengan petugas itu dan melihat, bisa apa dia tanpa atribut PNS yang disombongkan itu.

Kembali soal kedekatan pemerintah dengan masyarakat sipil. Saya pikir merapatnya sejumlah kalangan masyarakat sipil ke pemerintah adalah bagian dari strategi lembaga donor asing. Ada perubahan di tingkat politik internasional memandang Indonesia. Jika pada zaman Orde Baru strategi konfrontasi dengan negara dikedepankan, sekarang strategi engagement yang kekinian. Tanpa melibatkan pemerintah dalam program, jangan harap dapat dana donor.

Donor asing macam-macam motif dan strateginya. Bisa saja terjadi, Inggris dan Norwegia, misalnya, saling bersaing dalam menggelontorkan dana untuk program lingkungan hidup. Norwegia merasa kaya raya dengan kekayaan minyak lepas pantainya, sementara Inggris merasa sebagai kerajaan yang bergengsi dan tua. Keduanya sama-sama ingin dapat citra sebagai paling peduli alam.

Mungkin juga gereja-gereja di Jerman, Belanda, dan negara Eropa lainnya memandang bahwa isu HAM adalah isu sepanjang masa yang harus diusung. Atau, bisa saja ada donor yang berpikir, mengapa program antikorupsi di Indonesia sangat penting karena pertimbangan proteksi bisnis perusahaan negara itu di Indonesia. Bukankah lebih tepat sasaran mengucurkan dana untuk program antikorupsi di Indonesia ketimbang perusahaan menyetor dana-dana siluman ke birokrasi kita yang korup? Sebab, sudah pasti pengawasan LSM yang ketat terhadap birokrasi Indonesia akan membuat para pejabat negeri ini tidak leluasa meminta pungli. Akhirnya pengusaha untung juga karena tidak banyak dipalak oleh birokrat.

Ada saya dengar juga soal perang bisnis di balik politik donor asing. Darimana donor asing menghimpun dana? Ya, dari masyarakat negara itu, termasuk pengusaha sana. Apakah pengusaha sana yang mendonasikan dananya kepada agensi donor itu tidak punya motif bisnis? Naif kalau bilang tidak. Kalau saya mencurigai, para hedge fund, vulture investor, ada berpengaruh terhadap politik donor asing ini. Ini menjadi ancaman bagi pengusaha nasional. Bukankah sering kita lihat perusahaan swasta nasional dan BUMN kita mudah kali dicaplok asing?

++++

Tapi semua itu sah-sah saja. Namanya juga hidup. Namanya juga politik. Namanya juga bisnis. Asal saja, ketika kita bersepakat untuk menempatkan hukum dan demokrasi sebagai pilihan, kultus dan satu suara harus dihindari. Tak boleh ada kekuasaan yang tanpa kontrol dan seragam. Jokowi bisa salah, bisa benar juga. Namanya juga manusia.

Boleh-boleh saja pemerintah mengundang sebanyak-banyaknya kalangan untuk makan dengan presiden; untuk bertemu siapa pun, merangkul siapa pun. Tapi agaknya, jangan dipandang itu sebagai strategi untuk menyamakan nada dasar. Oposisi dalam pengertian kelompok yang kritis terhadap pemerintah harus tetap dikembangbiakkan. Dan nanti, kalau oposisi itu berkuasa, kita juga akan memperlakukan hal yang sama.

Khusus untuk teman-teman yang sudah berada di jantung kekuasaan, mohon tetap konsisten berjuang dari dalam. Kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Jangan dari dalam sana memandang mereka yang berseberangan adalah musuh semusuh-musuhnya. Santai saja. Nikmati kritik-kritiknya. Jangan menganggap setiap yang kritis terhadap pemerintah adalah bagian dari kelompok yang kalah dalam pemilu lalu dan termasuk kalangan yang kurang diajak makan malam.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Ramai-Ramai Merapat ke Pemerintah | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: