Kalkulator Ahok

Friday, January 29th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Saya bukan pendukung siapa pun. Tapi saya suka mengamati situasi. Termasuk soal Pilkada DKI 2017. Bagaimana caranya menandingi Ahok yang menurut survei CSIS, elektabilitasnya mencapai 43,25%? Ridwan Kamil yang duduk di urutan kedua jaraknya lumayan jauh yakni 17,25%. Tri Rismaharini 8%. Sementara pengusaha muda Sandiaga Uno masuk kalangan nol koma.

Terlebih lagi, popularitas Ahok mencapai 94%! KTP-KTP yang dikumpulkan oleh Teman Ahok saya kira nanti bisa mencapai 1 juta KTP dan pada Mei 2016, Ahok akan deklarasi sebagai cagub dari jalur independen. Dengan 1 juta KTP itu Ahok bisa pede maju dengan berbekal suara sekira 40%, jika merujuk pada angka yang memilih pasangan Jokowi-Ahok pada pilkada sebelumnya.

Tapi saya pikir, dalam demokrasi, tak boleh ada dominasi satu pihak saja. Ahok tetap harus ada lawan, sebanyak-banyaknya, sebagai bagian dari prinsip check and balances. Tapi, menandinginya jangan dengan cara yang kampungan semacam isu SARA, fisik, dan dendam. Tetap harus ada manusia tokoh di negeri ini yang menjadi seteru setara bagi Ahok. Ini bagian dari kontrol terhadap kekuasaan. Konon Bambang Widjojanto (BW) akan dimajukan untuk menandingi Ahok. Secara kredibilitas mungkin bisa, tapi sejauh mana BW bisa menandingi kalkulator Ahok?

Ya, ketika orang bersikap sinis dan nyinyir terhadap ucapan, makian, dan aksi marah-marahnya Ahok, justru Ahok mendapat dukungan yang semakin besar dari kalangan masyarakat lain. Sederhana saja logikanya: kemuakan sebagian besar masyarakat terhadap buruk dan korupnya pelayanan birokrasi selama ini, terwakili dengan aksi marah-marahnya Ahok itu. Kita jadi merasa seolah kita sendiri yang marahin pegawai birokrasi. Orang merasa puas. Itulah kenapa Ahok marah-marah terus.

Di sisi lain, di luar marah-marah itu, kalkulator Ahok berjalan terus. Di sinilah saya kira kunci untuk menandingi Ahok: kalahkan kalkulatornya. Ada pengusaha yang diusung maju jadi cagub, tapi justru lebih banyak pencitraan abstraknya (Jakarta raja Asia, pemimpin santun, dsb) ketimbang kalkulator. Bagaimana mau menandingi Ahok kalau begini.

Amati cara Ahok menghitung. Contoh terbaru. Pedagang kaki lima diberikan pinjaman usaha sebesar Rp10 juta masing-masing dengan bunga 12%. Tentu kita mahfum, itu bukan duit Ahok pribadi. Dia menjembatani PKL dengan Bank DKI yang menyediakan total Rp1 miliar untuk 100 PKL dengan tenor satu tahun. Rencananya 20 ribu PKL akan dapat fasilitas ini. Artinya Rp200 miliar disiapkan oleh Bank DKI. Ini hampir setara dengan kredit yang diduga fiktif yang diberikan kepada PT Likotama Harum tahun lalu.

Hasil dari itu semua: Ahok akan dapat data PKL lengkap dan bisa mengontrol mereka. Ahok tahu, orang Indonesia tak bisa dikasih gratis duit, tetapi harus didisiplinkan dengan cara menjadi debitur dan mencicil ke bank.

Lihat juga hitungan Ahok kepada pengembang reklamasi Pantai Jakarta. Kepada pengembang dia minta menyerahkan 5% lahan untuk Pemprov DKI, membuang air limbah ke dalam tanah, serta memenuhi fasum/fasos hingga 60%. Saya dengar ada pengembang yang ditagih di depan duit Rp1,5 triliun untuk bangun sumur pompa supaya Jakarta tidak banjir. Dealnya: kalau tidak banjir maka properti si pengembang juga akan laku keras dengan harga tinggi.

Ahok bangun masjid Balai Kota dengan duit APBD Rp18,8 miliar. Selain itu dia berangkatkan marbot ke Mekah. Tujuan sebenarnya supaya para marbot ini bisa memuluskan langkah Pemprov untuk mengakuisisi tanah-tanah di sekitar masjid. Supaya masjid ada halaman dan luas parkirannya. Aturan akuisisi tanah dia ubah. Tak lagi pakai jalur panjang pemetaan dsb. Pokoknya taruh duit di kas Rp5 triliun, kalau ada tanah mau dilepas, Pemprov yang sikat.

Hasilnya, hari ini, Jokowi menyatakan bangga masjid Balai Kota bisa diselesaikan oleh Ahok, gubernur yang non-muslim.

Hal lain, soal iklan-iklan rokok yang dilarang ada di Jakarta. Padahal, bukan hanya iklan rokok, seluruh reklame/billboard di Jakarta bisa saja dihilangkan semuanya oleh Ahok. Hitungannya sederhana, pemasukan dari pajak reklame cuma Rp400 miliar per tahun. Sedikit.

Saya dengar juga, selain agensi reklame yang pusing, pengurus Kopaja dan Metromini juga dibuat tidak bisa tidur oleh Ahok. Bagaimana mau bersaing tarif dan pelayanan dengan armada baru yang dibeli Pemprov. Ada 1.500-an Kopaja Feeder yang mau dibeli, armada TransJakarta baru, dsb. Mau tidak mau pengusaha harus ikut aturan Ahok kalau masih mau hidup.

Soal gusur-menggusur juga begitu. Orang dipindahkan ke Rusun. Dikasih kemudahan, dikasih unit, tapi tidak dikasih sertifikat. Supaya tidak dijual ke pihak lain. Akhirnya para spekulan mati kutu, tidak bisa titip unit untuk dibeli dan dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Harga pasar bisa dikontrol oleh pemerintah. Berita kecaman soal penggusuran cuma berlangsung seminggu. Ahok menunggu momen musim hujan, dan akhirnya warga bicara sendiri tuh ke media bahwa tahun ini enak tidak kena banjir.

Namun, terlepas dari itu semua, saya masih yakin ada tokoh setara yang bisa menandingi hitungan kalkulator Ahok itu. Mungkin saja ada yang bahkan bisa lebih bagus dan lebih menguntungkan buat kita warga Jakarta. Sah-sah saja jika diadu. Asal jangan norak dan kampungan pakai pencitraan cupu, pakai jelek-jelekkan SARA dan fisik, pakai isu “menyerang” anak-bini.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kalkulator Ahok | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: