Politik Reputasi dalam Berita

Sunday, January 24th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Ada ungkapan dalam film Godfather yang selalu saya ingat. Bunyinya kira-kira begini: jangan pernah membenci musuhmu, sebab itu akan mempengaruhi keputusanmu, penilaianmu. Intinya, kebencian, prasangka, ketidaksukaan, sentimen pribadi, akan menghasilkan keputusan dan penilaian yang buruk, tidak adil, dan dalam beberapa situasi, keputusan yang bodoh.

Saya teringat ungkapan itu setelah membaca beberapa berita yang berkembang belakangan hari ini. Ada seorang seniman yang sempat diunggah videonya di Youtube berkata Freeport mewakili keberadaban, keseimbangan alam, dsb. Video itu diunggah pada 17 Januari 2016 (sekarang sudah dihapus oleh akun Freeport Indonesia), di tengah-tengah bisingnya media memberitakan mulai dari kasus papa minta saham, divestasi saham, Pansus dan Panja Freeport, dsb. Seniman itu pula yang dulu lumayan kencang bersuara mengkritik kelakuan Setnov dkk dalam peristiwa yang dikenal sebagai papa minta saham Freeport, dalam nada yang berolok-olok. Kini, sang seniman “memperjelas” posisinya berada di pihak Freeport. Dalam pengertian tertentu.

Ada pula saya baca belakangan ini, semacam “pembelaan diri” di media massa oleh seorang tersangka korupsi di KPK yang tengah diperiksa praperadilannya di PN Jaksel. Komisaris BUMN tempat tersangka itu menjabat adalah mantan pimpinan KPK. Beberapa konsultan yang “membantu” advokasi opini publik si tersangka itu, saya dengar-dengar, adalah mereka yang banyak bergiat dalam aktivitas antikorupsi.

Saya berpikir, kok bisa? Memang benar, status tersangka bukanlah berarti dia bersalah. Pengadilan yang memutuskan nanti. Tapi, bukankah banyak sekali di negara ini mereka-mereka yang dicap sebagai mafia, “pemain”, koruptor, bajingan, penjahat, keji, dsb sebelum dia diproses hukum atas suatu kasus, belum ada putusan pengadilan, bahkan setelah ada putusan bebas atau lepas dari suatu perkara pun, yang bersangkutan masihlah dicap sebagai koruptor dsb itu?

Dalam politik lebih sadis lagi, Saya bukan anggota maupun simpatisan Gerindra, tapi betapa tidak adilnya menurut saya cap sebagai pembikin onar dialamatkan kepada Prabowo Subianto, bahkan terjadi dalam kasus bom Thamrin lalu. Saya juga bukan simpatisan atau anggota PKS, tapi betapa tidak adilnya juga menilai Fahri Hamzah sebagai pembela koruptor tanpa bukti hanya karena dia “melawan” aksi KPK. Keprihatinan atas ketidakadilan opini yang sama juga harus dialamatkan kepada Presiden Jokowi, misalnya, yang sampai dibuat memenya tengah berada satu kasur dengan Megawati Soekarnoputri, untuk menunjukkan bahwa Jokowi adalah boneka.

Saya tidak ada urusan dengan kasus-kasus yang disebut di atas. Saya cuma tidak ingin situasinya seperti ini:
– Jika kawan, anggota kelompok, keluarga, atau orang yang kita kenal baik terjerat suatu kasus korupsi maka kita akan membela secara membabi buta dengan mengatakan kasus itu politisasi, dicari-cari kesalahannya, penegak hukumnya “bermain”, dsb;

– Sementara dalam situasi serupa, ketika musuh, orang yang tidak kita suka, lawan politik terjerat kasus korupsi, diperiksa baru sebatas saksi, sudah dicap sebagai koruptor sejati. Dan ketika statusnya naik sebagai tersangka, dia dicap sebagai gembong mafia yang sebenarnya. Dulu, mantan Wamenkumham bahkan berkata, pengacara koruptor sama dengan koruptor!

Pendeknya, kita menjadi tidak adil menilai situasi yang sebangun; kita bertindak emosional; kita tak menjadikan hukum dan pembuktian sebagai dasar untuk menilai; kita bertindak tak ubahnya seperti hewan yang membela kawanan semata.

Saya mengerti, mungkin dalam beberapa situasi, penegak hukum kerap dipersepsikan “bisa diatur”. Tapi, tetap saja, bukti adalah yang utama. Buktikan jika ada “permainan”.

Memang tak ada salahnya kita bersikap terhadap suatu isu dan situasi. Masalahnya, sikap yang seperti apa akan menentukan siapa kita sebenarnya.

+++
Dalam kasus seniman Freeport tadi, saya pikir seniman itu tak lagi memiliki otoritas moral, intelektual, kebudayaan untuk berbicara kasus papa minta saham. Dia telah menjadi bagian dari satu kelompok yang tengah bertarung dan oleh karenanya tidak bisa dipersepsikan berdiri mewakili nurani masyarakat umum dalam wacana Freeport. Dia bukan budayawan dalam urusan Freeport.

Dalam pembelaannya, seniman itu bilang dia tidak dibayar (Baca ini: Penjelasan Butet). Saya tambah satu lagi berarti: dia bukan ahli lingkungan dan tidak punya otoritas untuk menilai reboisasi dsb.

Saya bersikap sama dengan ketika Johan Budi masuk lingkaran kekuasaan eksekutif. Dia harus dikontrol, sama seperti ketika kita meyakini bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Dia tidak bisa lagi dipersepsikan sebagai bagian dari lembaga negara independen bernama KPK. Itu masa lalu.

Setiap orang dinilai berdasarkan tindakan dalam kapasitasnya sebagai apa. Reputasi sebagai seniman atau budayawan tidak melekat selama-lamanya. Orang bisa berubah karena banyak hal. Reputasi sebagai pejuang antikorupsi juga tak abadi. Waktu akan menguji integritas seseorang. Ada peraih penghargaan antikorupsi yang jadi tersangka korupsi juga. Ada banyak orang di negara ini yang tak peduli label antikorupsi, tak dapat penghargaan, tak dianggap sebagai pejuang antikorupsi, namun dalam tindakan-tindakannya mencerminkan kejujuran dan esensi antikorupsi itu sendiri. Saya sering lihat yang seperti ini.

Dari kasus seniman tadi kita belajar bahwa label dan reputasi itu bukan sesuatu yang selesai dan melekat selama-lamanya. Justru reputasi itu adalah ujian. Waktu yang akan membuktikan kesungguhan dan daya tahannya. Jika kita sadar akan hal ini, kita tak akan seenaknya berkata panjang lebar tentang Freeport dan peradaban, yang berasal dari kata “adab”, artinya kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan.

Semoga kita semua terus berusaha untuk menjadi adil.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Politik Reputasi dalam Berita | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: