Panggung Politik Johan Budi

Wednesday, January 13th, 2016 - Opini Publik, Rumor

Pada akhirnya waktu berkata lain. Johan Budi SP (JBSP) memilih tidak berkarier sebagai juru tulis seperti pernah diutarakannya beberapa waktu lalu, tetapi kembali lagi menjadi juru bicara. Tak apa. Hak manusia untuk memilih. #JohanTakJadiPulang rupanya.

JBSP Juru Bicara Presiden Jokowi. Hampir bisa dipastikan materi yang akan disampaikannya berbeda dengan ketika di Veteran dan Kuningan. Agaknya bakal jarang ada lagi template: sudah ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan dua alat bukti yang cukup, pasal yang disangkakan adalah…Sedang didalami dan nanti saya cek lagi. 🙂

Saya punya pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang tentang JBSP. Menurut saya, JBSP itu biasa-biasa saja sebagai juru bicara. Materi yang diutarakan ya begitu-begitu saja, bahkan terkesan template. Dia kerap tampil karena memang KPK menjadi media darling. Meskipun harus diakui pembawaannya yang tenang dan tidak meledak-ledak telah memikat hati seantero negeri. KPK pun mendapatkan simpati.

Sebenarnya, puncak prestasi JBSP, kata saya, adalah memimpin majalah internal KPK yang namanya Integritas. Lalu membuat kanal KPK radio. Dua-duanya bagus sekali. Kontennya rapi dan mendalam. Topik-topiknya menarik. Desainnya juga bagus.

JBSP juga teliti terhadap fakta. Dia melakukan riset yang bagus tentang suatu topik yang ingin disampaikan. Saya ada duduk dekat dia ketika JBSP berdebat dengan Fahri Hamzah di acara ILC beberapa tahun lalu. Fahri Hamzah berapi-api berorasi menyerang JBSP mulai dari latar belakang hukumnya, kegagalan menjadi pimpinan KPK, hingga pertemuan dengan Nazaruddin yang berujung pada sidang etik. JBSP waktu itu santai saja bilang bahwa jangan dianggap siapa yang berkata berapi-api pasti benar. Fahri dinilainya tidak teliti terhadap fakta bahwa JBSP tidak pernah dijatuhi sanksi etik oleh KPK; juga bukan karena faktor etik itulah penyebab dia waktu itu gagal seleksi pimpinan KPK.

Sepanjang yang saya tahu JBSP independen, tidak “ember”, hidupnya biasa-biasa saja dengan gaji terakhir Rp50 juta.

Soal-soal mengenai politik-informasi di KPK, tentang dugaan permainan momentum pengumuman tersangka, tentang info-info penyidikan yang bocor ke media termasuk BAP, sepanjang yang saya tahu bukan JBSP pelakunya. Saya justru cenderung melihat bahwa pimpinan KPK, penyidik, pengacara lah sumber kebocoran informasi penyidikan.

***
Tapi kini JBSP sudah di Istana, pusat kekuasaan, dan cara kita memandang dan menilainya haruslah berbeda. KPK dengan Istana beda. Istana adalah lembaga kekuasaan politik. Eksekutif. Jadi JBSP adalah bagian dari kekuasaan yang tengah bekerja. Karena ini soal sumbu kekuasaan, supaya tidak korup dan menyimpang, haruslah dikontrol sedetail-detailnya. JBSP sudah memasuki ranah politik kekuasaan, sama dengan Teten Masduki yang seharusnya sudah tidak lagi melulu dipersepsikan sebagai aktivis antikorupsi melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif yang memerintah.

Presiden Jokowi tidak tepat menggunakan terminologi “semakin banyak orang baik yang membantu saya”. Ungkapan Jokowi itu tendensinya politik. Jokowi bagaimanapun adalah politisi, politisi PDI Perjuangan. Urusan orang baik sudahlah selesaikan di dalam hati. Disimpan. Ukuran yang kita pergunakan sekarang adalah seperti: apakah tindakan dan kebijakan sejalan dengan Konstitusi; apakah keberpihakannya pada kepentingan publik; apakah bertindak profesional sesuai sumpah jabatan; apakah cara berpolitiknya beretika; apakah 100% bebas korupsi; apakah melayani publik dengan baik; dan sejenisnya.

Itu yang akan kita nilai sama-sama dari para “orang baik” ini.

Saya pikir jalan pembuktian masih panjang untuk JBSP. Tidak bisa tidak, JBSP akan berhadapan langsung dengan realitas bisingnya rumor politik yang kadang tidak sedap. Bagaimana menjelaskan tudingan orang bahwa dia tidak ada kaitan dengan pengamanan kasus Transjakarta. Meskipun isu ini agak naif, tapi tetap harus disikapi dengan detail, teliti, dan bijak. Pun, mesti disikapi juga, dijelaskan secara jernih, bagaimana posisinya dengan mantan atasan di KPK yang kini banyak juga yang sudah menjadi pengurus teras di perusahaan-perusahaan BUMN, lembaga donor, dan konsultan publik.

Tidak bisa dan tidak fair menjawab tudingan-tudingan tidak sedap ini dengan alasan misalnya itu isu sampah karena dilontarkan oleh tukang fitnah yang tidak suka dengan pemerintahan sekarang ini. Ini era demokrasi yang mengandalkan rasionalitas dan bukti-bukti nyata. Tidak bisa direspons dengan argumentum ad hominem alias prasangka personal.

Saya pikir kurang elok membelah kelompok dengan predikat orang baik dan orang jahat tanpa ada putusan hukum. Jadinya kita akan menilai orang berdasarkan kesan. Persepsi yang muncul di masyarakat nantinya akan terbelah juga: pemerintah diisi orang baik, lawan pemerintah orang jahat. Waduh, bahaya kalau seperti ini. Padahal persoalannya bukan orang baik vs orang jahat dalam iklim demokrasi semacam ini melainkan soal kontrol terhadap kekuasaan. Soal bersalah atau tidak bersalah, itu urusan hukum. Begitu saya kira lebih tepat.

Tugas politik itu bukan untuk memberikan predikat orang baik atau orang jahat. Kita semua sama. Kalau salah ya dihukum. Banyak orang yang sudah mendapatkan predikat baik toh akhirnya diputus bersalah karena korupsi juga. Banyak juga pembantu presiden yang diberikan predikat baik dan profesional, dulunya bekerja dan makan gaji sebagai pejabat teras di perusahaan milik lawan politik yang selama ini dipersepsikan jahat juga kok.

Secara pribadi saya mengenal JBSP sebagai orang baik, secara personal. Namun secara politik, tindak-tanduk dan pekerjaannya tetap harus dikontrol lebih ketat lagi, jauh lebih ketat dibandingkan dengan ketika masih di KPK. JBSP akan mengalami jalan pembuktian diri yang lebih berat dan panjang mulai sekarang, untuk membuktikan seberapa besar kontribusinya yang nyata terhadap rakyat. Ini politik.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Panggung Politik Johan Budi | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: