Kejaksaan Agung Terburuk, Lalu?

Thursday, January 7th, 2016 - Opini Publik

Dari apa yang awalnya adalah isu manajemen, bergulir sebagai isu politik. Karena telah mendarat sebagai isu politik, jadilah berkembang sebagai desakan untuk reshuffle pejabat. Logikanya, buat apa mempertahankan pucuk pimpinan suatu lembaga jika kinerja lembaga itu buruk. Artinya, si pucuk pimpinan tidak berhasil membawa perubahan ke arah yang lebih baik, karenanya patut dan layak ganti pemain.

Begitulah yang terjadi pada lembaga penegak hukum Kejaksaan Agung. Dinilai terburuk kinerjanya di antara 77 kementerian/lembaga negara. Yang menilai adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Menpan saat ini dari Hanura, Jaksa Agung dari Nasdem. Dua partai pendukung Jokowi yang umurnya relatif masih muda.

Ada yang unik dalam topik ini sebenarnya. Isu ini ramai karena Menteri PAN-RB mengumumkan LAKIP kepada media. Jadilah masyarakat tahu semua. Lalu muncul pro-kontra politik. Padahal, ketika Wapres JK beberapa waktu lalu mengumumkan LAKIP yang sama, tidak ada pejabat yang gusar, malah pada ketawa-ketawa. Kesimpulan pendeknya adalah pejabat yang dinilai berkinerja buruk ini marah bukan karena indikator dan hasil penilaian melainkan karena rakyat diberitahu bahwa mereka buruk. Perbandingannya mirip dengan orang pakai helm bukan karena menjaga keselamatan melainkan karena takut polisi. Artinya tidak nyambung antara aksi-reaksi.

Indikator LAKIP mengapa Kejagung adalah berkinerja terburuk karena antara lain tidak memiliki rencana kerja, tidak ada catatan kinerja personel, dan tidak ada indikator yang jelas tentang penyerapan anggaran. Jika merujuk pada laporan akhir tahun Komisi Kejaksaan, sepanjang 2015, ada 812 aduan masyarakat soal jaksa. Terbanyak adalah pengaduan tentang kredibilitas jaksa, tindakan tercela, indisipliner, tidak profesional, hingga pelayanan tidak memuaskan. Lima wilayah yang terbanyak diadukan adalah Kejati Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kota besar semuanya. Jadi lengkap sudah “sisi kelam” Kejagung: sudah lembaganya tidak kredibel, perilaku personelnya tidak baik pula. Tercela.

Pun, hari ini saya baca rilis dari IPW bahwa Kejagung “menyandera” kasus BW-Samad. Kasus ini tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan. Jadinya terkatung-katung.

Berarti tambah satu lagi “sisi kelam” Kejagung: lembaga penegak hukum yang di sanalah justru kepastian hukum absen.

Jangan tanya lagi soal kasus mangkrak di gedung bundar. Banyak. Mulai dari BLBI, contohnya. Jangan tanya pula soal skandal Bansos Sumut yang diduga menyebut-nyebut nama jaksa agung. Makin lengkap “sisi kelam” institusi ini.

Jaksa Agung jelas dalam tekanan. Jika saja jabatannya saat ini dianggap sebagai kompensasi atas dukungan Nasdem — partai peraih 6,72% suara– kepada Jokowi maka situasinya akan menyulitkan pemerintah secara umum. Tentu tak tepat mempertahankan pejabat yang berkinerja buruk atas alasan kompensasi politik semata. Dalam demokrasi dan manajemen modern, kinerja adalah yang paling rasional ditempatkan sebagai alasan memilih dan menempatkan pejabat.

So, jika masih ingin tetap mempertahankan jaksa agung, 10 “sisi kelam” harus dilenyapkan:
1. Ada rencana kerja yang jelas
2. Ada catatan kinerja personel yang jelas
3. Ada rencana dan evaluasi penyerapan anggaran yang jelas
4. Beri kepastian hukum. Jangan menggantung kasus untuk dijadikan alat tawar-menawar
5. Tindak jaksa tercela dan busuk
6. Bereskan kasus mangkrak
7. Jangan cari-cari kasus sekadar untuk pencitraan dan ujung-ujungnya tidak dilimpahkan ke pengadilan
8. Jangan main-main dengan dakwaan dan tuntutan. Sengaja melemahkan atau mencari-cari pasal untuk menakut-nakuti orang
9. Jangan menutup kasus hanya karena orang yang diduga terlibatnya adalah kawan atau kolega politik, bisnis, dsb.
10. Jangan sesuka-sukanya melakukan mutasi personel atas alasan pribadi, like and dislike, perdagangan pengaruh, dan hanky panky. Kinerja harus jadi alasan pokok untuk mutasi pejabat.

Jika tak bisa diperbaiki semuanya, ya bagaimana lagi, ganti saja pimpinannya dengan pemain baru.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kejaksaan Agung Terburuk, Lalu? | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: