Di Balik Serangan Terhadap Pak JK

Wednesday, December 23rd, 2015 - Opini Publik, Rumor

Malam ini “Pak JK” jadi trending topic di Twitter. Ada salah satu cuitan yang di-retweet sering sekali yang intinya berbunyi selamat atas terpilihnya presiden baru Indonesia Jokowi dan JK. Ya, gampang menebaknya, itu adalah sindiran bahwa yang mengatur negara ini sebenarnya Pak JK, bukan Presiden Jokowi.

Dari pola pembentukan opini yang saya amati, isu ini kemungkinan besar “disponsori” alias ada yang mendorong. Siapa orangnya yang mendorong saya tidak tahu. Yang jelas, trending topic “Pak JK” berjalan beriringan dengan isu Freeport, pencopotan Menteri BUMN, listrik 35 ribu MW, dan korupsi Pelindo 2. Apakah isu “Pak JK” ini akan bertahan selama dan segencar kasus Century yang juga menghadang number two (Pak Boediono), kita lihat saja nanti. Termasuk lihat saja perkembangbiakan akun anonim di peternakan yang tersebar dimana-mana di negeri ini.

Isu politik tingkat elite semacam ini biasanya berujung salah satunya pada pergantian personel kabinet. Ada rumor yang saya dengar, meskipun Presiden tak pernah memakai jam tangan dan terbiasa melihat waktu dari jam di ponsel, beliau tahu waktu untuk urusan reshuffle kabinet. Soal Menteri BUMN, kabarnya, digantinya bukan sekarang melainkan dua tahun lagi. Sabar ya saudara-saudara yang mendesak-desak segera.

Kembali ke soal “Pak JK”. Saya tak ada urusan atau hubungan apapun dengan kubu manapun. Apalagi dengan figur sekelas Wapres. Kata lagu, saya mah apa atuh. Cuma pernah sekali minum suguhan teh manis di rumah beliau pada suatu dini hari beberapa tahun lalu untuk diskusi kasus Hambalang. Ya, cuma itu dan tidak ada bukti foto wefie-nya. Maaf.

Tapi saya tahu sedikit bahwa Pak JK punya hubungan baik dengan wartawan kelas senior dan dewa. Punya tim digital juga untuk menangkis isu-isu kelas trending topic seperti ini. Sementara di kubu seberang juga punya tim yang solid dan kuat untuk membombardir isu “Pak JK”. Jadi memang seru pertarungan udaranya.

Kali ini, saya pikir, Pak JK musti waspada sedikit dan tidak meremehkan lawan. Amunisi lawan agaknya cukup kuat untuk tak berhenti membombardir dengan isu nepotisme dan kroni bisnis penguasa sampai tujuan tercapai. Sebagai politisi senior, tentu beliau tahulah peta-petanya. Tapi, jangan lupa, banyak generasi baru yang mungkin tak terpantau radar ikut menyerang Pak JK.

Celah peperangan pun terbuka lebar, meskipun beberapa di antaranya merupakan lagu lama yang dikemas dalam CD terbaru, yakni nepotisme. Terutama yang menyangkut bisnis keluarga berbendera PT Bukaka Teknik Utama, Tbk (BUKK). UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN mengartikan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Berita tentang pertemuan antara besan Pak JK yang mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta pendiri Bosowa dengan Jim Bob (Dirut Freeport McMoran) adalah serangan dari Sekjen Gerindra yang lumayan kencang tapi kurang akurat. Lokasi pertemuan keliru, bukan di kantor Bosowa tapi di Ritz Carlton. Tujuan pertemuan juga sudah belok isunya, bukan soal perpanjangan kontrak kerja pasca-2021 melainkan soal distribusi semen di wilayah Indonesia timur. Mungkin saja pertemuan di Ritz Carlton itu sekadar curhat karena Mr. Jim Bob stress nasib perpanjangan kontrak belum jelas, izin ekspor habis 28 Januari 2016, harga saham turun terus sampai kilometer 6 dolar (mana dia pegang 300 ribu lembar di harga beli 10 dolar), harga komoditas anjlok terus, surat utang jatuh tempo dan susah cari utangan baru, dan sebagainya.

Mana yang benar, kita belum tahu persis.

Ya, kalau pihak Pak JK merasa dirugikan, perkarakan fitnah saja si penuding ke polisi, meskipun dengan risiko isu ini akan makin menggelembung karena mendapat panggung baru.

Tapi agaknya Pak JK ini nyawanya seperti kucing, sembilan biji. Pernyataannya yang menyebutkan kalau mencurigai terus orang itu seperti komunis adalah pernyataan yang memancing polemik. Minimal beliau tahu lah bahwa Presiden Jokowi kan kencang juga isu tudingan komunisnya. Soal lain adalah pernyataan yang menyebut harusnya Freeport diberi karpet merah. Ini juga akan memancing reaksi lawan (bahkan masyarakat luas). Bukankah kita layak curiga ada apa-apanya di balik pernyataan karpet merah itu.

Namun, memang ada baiknya soal nepotisme dan Pak JK ini diselesaikan urusannya sesuai hukum. Biar masyarakat tidak bingung dan menaruh kecurigaan terus menerus selama bertahun-tahun. Kasihan juga Pak JK dan keluarga. Kalau ada ucapan dari pihak keluarga Pak JK bahwa semua bisnis yang dijalankan sama sekali tidak ada pengaruh Pak JK sebagai penyelenggara negara, mau ada seribu kali ditegaskan pun, sulit untuk membuat orang percaya begitu saja, terutama dari pihak lawan.

Sebaiknya memang dibentuk Komisi Pemeriksa oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Undang-undang mengatur hal itu. Tugasnya mencegah praktik KKN dalam penyelenggaraan negara. Anggotanya ada 20 orang terbagi menjadi 4 subkomisi (eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN/BUMD). Lalu periksa deh itu harta kekayaannya, diselidiki, cari bukti, saksi, termasuk meminta bukti kepemilikan harta penyelenggara negara. Pemeriksaan bisa dilakukan sebelum, selama, dan setelah menjabat. Hasilnya diserahkan kepada Presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jika Pak JK negarawan, tentu beliau akan sangat terbuka bagi kehadiran komisi seperti itu. Termasuk membuka diri diperiksa harta kekayaan pribadi maupun keluarga (besar)-nya. Termasuk kekayaan perusahaan seperti Bukaka itu.

Komisi Pemeriksa itu bisa memeriksa misalnya apakah proyek-proyek yang didapatkan oleh Bukaka itu terdapat unsur nepotismenya. Mulai dari proyek seperti di Angkasa Pura II, PP, PLN, Pertamina EP, Krakatau Steel, Petrokimia Gresik, Semen Indonesia, bahkan mungkin Chevron Pasific. (Baca: Bisnis Bukaka)

Apakah juga pertemuan dengan Jim Bob itu ada kaitannya dengan proyek pembangkit listrik tenaga air (bukan soal semen saja)? Sebab, pada 2014, Bukaka Energi, anak perusahaan BUKK yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air, baru saja mengakuisisi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pembaga listrik tenaga mini hydro (PLTM) yakni PT Anoa Hydro Power, PT Sakita Hydro Power, PT Mappung Hydro Power, dan PT Ussu Hydro Power.

Ya, tujuannya sederhana saja. Kalau terbukti tidak ada unsur nepotismenya, berarti Pak JK emang top dan kita umumkan seluas-luasnya ke publik supaya bisnis keluarganya juga bisa jalan lagi dengan tenang dan berkembang pesat (karena menyangkut ribuan tenaga kerja juga di situ). Kalau ada terbukti, ya ada sanksi dan hukumannya juga. Jika ada unsur korupsinya, ya ke KPK, mumpung masih fresh from the oven, sekalian kita tes nyali komisioner baru. Kalau ternyata tidak ada unsur korupsinya, ya tak usah dicari-cari supaya ada.

Lebih cepat dilakukan pemeriksaan akan lebih baik. Biar ada kepastian hukum di mata publik dan kehidupan kita semua tidak terombang-ambing opini dan politik.

Terakhir, jika ada yang tidak berkenan dengan opini saya ini, silakan kirim sanggahan dan penjelasan untuk segera saya tayangkan. Biar fair.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Di Balik Serangan Terhadap Pak JK | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: