Pilkada Serentak dan Janis Joplin

Wednesday, December 9th, 2015 - Dapur Berita, Opini Publik

Sudah nyoblos? Enak? Harusnya sih enak, soalnya mahal biayanya.

Bagi yang nyoblos maupun tidak, itu hak pribadi masing-masing. Politik jangan baper. Nanti sakit hati. Lebih baik manfaatkan waktu bersama keluarga, cari udara segar, supaya besok semangat lagi. Carilah bahagia masing-masing.

Ada laporan terbaru dari Bank Dunia berjudul Ketimpangan yang Semakin Lebar di Indonesia (sponsor finansialnya adalah Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia melalui dana perwalian untuk Kemitraan untuk Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengetahuan). Katanya, 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% total kekayaan; 1% dari orang terkaya itu menguasai 50,3% total kekayaan. Ini mirip dengan teori Pareto. Kalau dalam istilah songwriter Leonard Cohen, “Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That’s how it goes. Everybody knows.”

Kita tutup mata dulu deh siapa penyusun dan sponsor laporan ini. Kita fokus pada isinya saja. Kasarnya begini: 10% dari total penduduk Indonesia berarti sekira 25 juta orang. Total uang beredar (M2 terdiri dari uang kartal, uang giral (M1) dan uang kuasi, surat berharga selain saham) per Agustus 2015 adalah sebanyak Rp4.404 triliun, berarti 77%-nya adalah Rp3.391 triliun (Ini yang dikuasai 25 juta orang terkaya itu).

Jumlah itu jauh lebih besar dari total aset negara ini yang per 2014 sebesar Rp1.949 triliun (belum konsolidasi dengan laporan pemerintah daerah). Asal tahu saja, aset paling mahal negara ini adalah jalan dari Aceh sampai Panarukan sepanjang 53 km, yang 35%-nya dalam kondisi baik. Selain, aset kewibawaan negara, tentunya.

Kembali ke laporan Bank Dunia tadi. Kampretnya adalah, laporan itu menyebutkan, “Rumah tangga memperoleh pendapatan tidak hanya melalui pekerjaan tapi juga aset keuangan dan fisik. Bagian pendapatan yang dihasilkan dengan bekerja telah menurun, sementara bagian yang dihasilkan oleh modal, seperti aset keuangan dan properti, telah meningkat.” Artinya apa? Keringat yang anda cucurkan dengan cara bekerja keras 9-17 tidak ada artinya dibandingkan dengan pendapatan dari investasi berimbal hasil tinggi seperti aset keuangan dan properti. Pendeknya begini saja. Kenaikan gaji/upah tahunan tak ada artinya dibandingkan kenaikan harga properti.

Beberapa hari lalu saya lihat sendiri ada orang ambil 10 unit apartemen rusunami yang akan dibangun di salah satu kawasan industri. 10 x @Rp200 juta = Rp2 miliar. Tahun depan kenaikan harga (mungkin gorengan developer) 20%. Profit sudah Rp400 juta. Alias macam orang tak usah kerja tapi digaji Rp30-an juta per bulan. Bandingkan dengan UMP-UMP.

Inilah perbedaan tajam antara “cari duit” dan “cari kaya”.

Kampret yang kedua, saya kutip dari Bank Dunia, ternyata pengumpulan kekayaan dari orang-orang terkaya itu mungkin berasal dari berbagai bentuk tindak korupsi. “Untuk sebagian orang, aset keuangan dan properti didapatkan melalui koneksi pribadi dan praktik korupsi.”

Pada tahun 2014 Indonesia mendapat nilai 34 dari 100 (di mana nilai 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih) dalam Indeks Persepsi Korupsi?yang mengukur persepsi korupsi sektor publik di seluruh dunia, dan menempati peringkat ke-107 dari 175 negara. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari pengumpulan kekayaan terjadi melalui korupsi-atau setidaknya dinilai dikumpulkan dengan cara demikian.

Asem tenaaan.

***
Solusinya apa? Rekomendasi Bank Dunia sih normatif saja: memperbaiki pelayanan publik di daerah, menciptakan lapangan kerja, melindungi guncangan ekonomi, dan menggunakan pajak dan belanja untuk mengurangi ketimpangan.

Tapi, kita pakai logika awam saja. Jika aset negara ini yakni Rp1.949 triliun dibagikan rata saja kepada 250 juta orang, cuma dapat Rp7,8 juta/orang. Dipakai bayar kontrakan, beli pulsa, susu anak, uang SPP, renovasi genteng bocor, dsb saja sudah habis. Boro-boro untuk bayar NUP apartemen di Kemang.

Jadi, sudahlah. Tak usah bicara berlebihan tentang partisipasi politik dalam struktur ekonomi-politik yang timpang seperti ini. Tak usah berharap kepala daerah terpilih bisa mewujudkan kesejahteraan kita semua. Santai saja. Kalau mau coblos, ya coblos. Kalau tidak, ya pergi saja ke Taman Mini, Ancol, atau waterboom biar anak senang.

Kalau ada timses calon yang kasih uang atau logistik, ya jangan ragu. Sikat. Ambil. Jangan coblos barangnya. Pemimpin begitu pasti gak beres ke depannya.

Sudah saatnya kita ubah cara pandang. Para calon kepala daerah dan wakilnya itu memangnya siapa? Memangnya usahanya apa bisa bagi-bagi duit begitu? Pajaknya bener gak? Banyak juga yang berasal dari birokrasi, politisi, bahkan pengamat. Sudah bisa dipastikan profil gaji dan pendapatan mereka tidak akan cukup buat politik uang di pilkada. Mustahil dapat uang untuk logistik politik uang pilkada kalau tidak ada “gocek-goceknya” sana-sini.

Sudah saatnya kita nyatakan tutup kuping terhadap janji menyejahterakan rakyat dari para calon kepala daerah. Meraka tidak mempersulit rakyat untuk cari duit dan cari kaya saja itu sudah prestasi banget. Apalagi bila tidak korupsi, imut-imut, tidak munafik dalam beragama, tidak salah menyebut sila ke-4 Pancasila seperti purnawirawan jenderal itu, dan hapal setidaknya 3 lagu Janis Joplin dan Dara Puspita, maka akan meningkatlah kadar kenegarawanan mereka.

Sekian.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Pilkada Serentak dan Janis Joplin | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: