Kemarahan Jokowi yang Kurang Lengkap

Tuesday, December 8th, 2015 - Opini Publik, Rumor

Peraturan DPR 1/2015 tentang Kode Etik DPR diteken oleh Setnov pada Januari 2015. Sebulan kemudian, dia juga teken Peraturan DPR 2/2015 tentang Tata Beracara MKD.

Hampir dipastikan, Setnov tahu betul bahwa sidang MKD dilakukan tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh sidang MKD. Pun, tahu juga bahwa alat bukti dalam sidang MKD ada 6, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau petunjuk lain.

Dia juga pasti tahu kode etik DPR itu apa. Salah satunya bab tentang integritas. (1) Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(2) Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. (5) Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 3).

Tahu ini juga: (2) Anggota dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme. (Pasal 4). Mitra kerja terdiri dari: pihak baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, maupun badan swasta.

Muara dari sidang MKD yang tayangan live-nya memakan frekuensi publik berhari-hari ini cuma dua: Setnov melanggar atau tidak melanggar kode etik. Putusan final mengikat.

Kemarahan Jokowi yang secara eksplisit bilang menghormati proses MKD sebenarnya bisa ditafsirkan supaya MKD memutus Setnov melanggar kode etik, setidak-tidaknya kode etik tentang integritas tadi. Meskipun pengacara Setnov, Mas Firman Wijaya — (banyak makan asam garam di dunia advokat dengan menjadi pengacara Anas Urbaningrum, Harini Wijoso, hingga kuasa hukum tim Prabowo-Hatta di MK) — punya banyak dalih terutama soal keabsahan alat bukti rekaman.

Sebagai doktor hukum, mas yang satu ini juga banyak perbendaharaan bahasa asingnya: Audi et Alteram Partem (Izinkanlah saya berbicara atau dengarlah juga pihak lain), Illegal Evidence is not Evidence, Testimonium de Auditu (Kesaksian yang diperoleh dari keterangan pihak ketiga yang tidak dialami sendiri atau didengar sendiri secara langsung tidak mempunyai nilai pembuktian), Unus Testis Nullus Testis (Satu saksi bukan saksi).

Tertutup atau tidak tertutup sidang MKD sah. Tapi kita lihat saja nanti putusannya Yang Mulia ini terhadap Setnov. Betulkah ‘masuk angin’?

***
Presiden marah betul namanya dicatut demi 11% saham Freeport Indonesia (FI). Siapa yang mencatut, dia tak singgung. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki bilang marahnya presiden kali ini serius. Artinya, bisa ditafsirkan, selama ini banyak kemarahan presiden yang tidak serius.

Karena marahnya serius, presiden kelihatannya perintahkan jaksa agung untuk ambil tindakan hukum. Diselidikilah peristiwa ini pakai pasal permufakatan jahat (Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14) yang ancamannya 1-20 tahun penjara. Lalu, Polri diperintahkan cari Reza Chalid. Untuk dihadirkan di MKD secara paksa maupun untuk kepentingan penyelidikan Kejagung.

Kita lihat saja nanti kelanjutan proses hukum di Kejagung. Kalau kata Bang Ruhut Sitompul, selain bakal lengser dari kursi ketua DPR, Setnov bakal dipenjara. Siapa yang tahu. Kita lihat saja.

***
Sampai di sini kita sudah lihat dua kali luapan kemarahan Presiden. Yang belum kita lihat, presiden marah kepada Freeport. Belum kita lihat, belum kita dengar.

Kalau mau dingin hati dan pikiran, sebenarnya pangkal semua masalah ini adalah soal Freeport. Bagaimana tidak. Pada 8 Oktober 2015 mereka curi start dengan pengumuman aksi korporasi ini:

PT Freeport Indonesia and the Government of Indonesia Agree on Continuation of Operations of the Grasberg Mining Complex beyond 2021.

Consideration of PT-FI’s major investments and prior and ongoing commitments to increase benefits to Indonesia, including previously agreed higher royalties, domestic processing, divestment and local content, the Government has assured PT-FI that the Government will approve the extension of operations beyond 2021, including the same rights and the same level of legal and fiscal certainty provided under its Contract of Work.

James R. Moffett, Chairman of Freeport-McMoRan Inc., stated, “We are pleased with the assurances from the Government of Indonesia of legal and fiscal certainty and look forward to continuing our long term partnership and investment plans to advance the economy, jobs and economic velocity in Papua.”

Sudirman Said, Indonesia’s Minister of Energy and Mineral Resources, said, “We welcome the continuation of Freeport’s investments in Papua which will provide increasing benefits to the national and local economies.”

Ini pengumumannya di Nasdaq: http://www.nasdaq.com/press-release/pt-freeport-indonesia-and-the-government-of-indonesia-agree-on-continuation-of-operations-of-the-20151008-00320

Kalau tidak percaya hubungi sendiri orang ini:
Freeport-McMoRan Inc.
Financial Contacts:
Kathleen L. Quirk, 602-366-8016
or
David P. Joint, 504-582-4203
or
Media Contact:
Eric E. Kinneberg, 602-366-7994

Jika mau dipermasalahkan, sebenarnya patut dipertanyakan dugaan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam peristiwa ini. Bagaimana bisa, Freeport mengumumkan aksi korporasi seperti itu, padahal pada 12 Oktober 2015, JK bilang, belum ada perpanjangan operasi buat Freeport.

Jangan dikira Freeport itu diam bak malaikat bijak. Mereka janjikan ada investasi lagi USD18 miliar (Rp248 triliun) di Papua. Termasuk bangun smelter.

Tapi sila dicek sendiri. Soal smelter saja. Benarkah ada aksi konkrit dari Jim Bob cs? Kalau saya dengar informasi, aksi konkrit tak ada, yang ada cuma MoU-MoU untuk melakukan studi kelayakan smelter dengan perusahaan-perusahaan termasuk BUMN seperti ANTAM dan Petrokimia Gresik. MoU itu yang selama ini dipakai senjata buat mengajukan perpanjangan izin ekspor ataupun kontrak karya nanti.

Harusnya presiden marah juga kepada Freeport. Marah karena mengklaim perpanjangan, marah karena mengulur waktu menunaikan kewajiban (smelter, pajak, royalti, dividen, pembangunan Papua), marahlah juga karena mengapa kasus dugaan suap kepada aparat keamanan Indonesia seperti dilansir oleh United Steelworkers (Serikat Pekerja terbesar di AS) tidak juga tuntas, marah karena mengapa banyak dugaan kasus penembakan dan pelanggaran HAM di Papua tak pernah ketahuan siapa pelakunya, dsb.

Tetapi, tetapi! Ini soal wibawa negara juga.

Moral dari semuanya adalah jangan sampai semua perang opini publik ini cuma karena kita mengikuti alur irama permainan pihak Freeport yang saat ini dugaan saya perlu ditanya: punya uang atau tidak sih untuk investasi?

Ikut kata Slank saja deh: daripada ribut-ribut terus gak sempet make love. Mendingan lebih baik, kita pisah saja dulu.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kemarahan Jokowi yang Kurang Lengkap | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: