Wartawan, Lamborghini, Penghinaan Pengadilan

Sunday, December 6th, 2015 - Dapur Berita, Opini Publik

Bila RUU Contempt of Court diketok sesuai dengan draft yang saat ini beredar, masyarakat tak akan lagi bisa menikmati berita tentang perkara yang sedang dalam proses persidangan atau perkara yang dalam tahap upaya hukum. Pendeknya, kita cuma boleh tahu ujungnya saja, putusannya. Sebab, kata draft tersebut, pemberitaan proses persidangan dan sejenisnya bertendensi mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, karenanya bisa dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Bukan cuma wartawan yang menulis berita itu yang kena ancaman pidana, tetapi juga perusahaan persnya (badan hukumnya). Bahkan orang yang memerintahkan untuk melakukan peliputan itu juga bisa dipidana. Tak peduli dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Kalau mau jelasnya lihat Pasal 24, Pasal 50 Ayat (2) RUU Contempt of Court.

Cerita lainnya adalah soal kasus Lamborghini nabrak. Bila logika kuasa hukum pihak sana diikuti maka media cetak, media elektronik (termasuk pengguna sosial media), masyarakat (perusahaan, individu) tidak boleh memberikan pemberitaan/pernyataan yang negatif (tanpa didasari dengan bukti-bukti yang kuat) yang dapat merugikan pihak sana. Kalau tidak, mereka akan menempuh jalur hukum. Bisa pakai UU ITE, KUHP, dsb.

Pada dasarnya tindakan pihak sana itu wajar saja, hak hukumnya begitu. Bukankah memang kita tidak boleh berkata negatif tanpa bukti kuat, baik terhadap orang kaya maupun orang miskin? Tapi memang, tindakan mengumumkan hal itu lewat iklan di media massa adalah hal yang jarang dilakukan selama ini.

***
Banyak yang mengecam dua kejadian itu. Umumnya, pengecam berargumen kedua hal itu mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, yang dilindungi oleh Konstitusi. Konstitusi adalah sumber hukum yang tertinggi.

Tapi, coba renungkan lagi. Benarkah sudah sedemikian genting penghinaan terhadap lembaga peradilan kita sehingga harus ada UU Contempt of Court? Sudah begitu banyakkah misalnya advokat yang seperti Gusti Randa waktu diusir oleh Ketua MK Mahfud MD gegara menginterupsi saat hakim sedang membacakan putusan? Sudah begitu marakkah ancaman terhadap wibawa hakim, pelemparan telur busuk ke gedung pengadilan, dan sebagainya? Sudah begitu melencengkah wartawan-wartawan Indonesia ketika menulis berita materi persidangan?

Sebenarnya, meliput persidangan yang terbuka untuk umum adalah kegiatan jurnalistik yang paling bagus bagi wartawan. Semua pihak didengarkan suaranya, semua fakta terpapar di situ. Masyarakat juga semakin cerdas untuk membedakan urutan proses sidang (mana dakwaan, pemeriksaan, tuntutan, putusan, upaya hukum; mana saksi, mana terdakwa, dsb). Artinya tidak serta merta dianggap bahwa berita proses persidangan adalah sama dengan penghinaan terhadap pengadilan.

Bayangkan jika persidangan tak boleh diliput dan wartawan akan menggali fakta sendiri di luar. Justru akan terjadi distorsi besar-besaran tergantung pihak mana yang mem-feeding informasi. Berita pun jadi bias. Bukankah ini yang terjadi ketika wartawan memberitakan kasus yang sedang dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Bukankah misalnya bocoran BAP yang sengaja dibocorkan oleh salah satu pihak kepada pers justru terkesan hanya membentuk opini dari satu sisi saja.

Pengalaman saya, percuma saja ada aturan untuk “menutup” pemberitaan segala proses persidangan itu. Alasannya, hal itu justru memicu suburnya pasar gelap informasi yang akhirnya membuat berita-berita jadi bias dan tidak berimbang. Sebab, banyak kasus terungkap, justru karena bocoran dari penegak hukum itu sendiri atau dari para pihak masing-masing. Mereka juga punya kepentingan untuk mempengaruhi opini publik lewat media massa (ada pejabat yang pernah curhat ke saya bahwa lebih sakit ditanya cucu karena berita tentang kasus korupsi kakeknya ketimbang dipenjara). Bahkan, ada saja penyidik di KPK membocorkan materi kasus kepada wartawan dengan tujuan supaya kasusnya mendapat perhatian publik.

Memang, harus diakui, penegak hukum dan pers adalah dua entitas yang sangat penting dalam proses peradilan. Pers yang mewakili aspek pengawasan publik hadir untuk memastikan proses hukum berjalan dengan benar dan adil. Idealnya begitu. Toh, pers dilindungi oleh UU Pers dan diikat oleh kode etik.

Masalahnya adalah bagaimana berita hukum disampaikan secara benar dan adil. Bukan dipakai sebagai alat politik dan bisnis untuk menyerang salah satu pihak dan melindungi pihak lain. Jika penegak hukum terindikasi melakukan pelanggaran, ada mekanismenya sendiri (melalui KY, Komisi Kejaksaan, Organisasi Advokat, dsb). Pers juga begitu, ada Dewan Pers.

Saya termasuk orang yang mendukung sekali supaya wibawa lembaga penegak hukum (hakim, jaksa, advokat, polisi) diangkat setinggi-tingginya. Salah satu cara untuk mengangkat wibawa dan kredibilitas penegak hukum adalah melalui publikasi media. Bukankah hakim agung Artidjo Alkostar mendapat kredibilitas tinggi karena publikasi media massa juga lewat putusan-putusannya?

Artinya situasinya sama saja. Pers yang busuk dan partisan juga akan terpuruk di mata publik. Penegak hukum yang busuk dan tidak profesional juga demikian. Oleh karena itu, masalah utamanya adalah bukan dengan menutupi pemberitaan melainkan meningkatkan mutu dan integritas penegak hukum dan pers. Jika ring tinjunya dibuat terang lalu wasit dan atletnya profesional, pertandingan akan menarik dinikmati dan kredibel.

Oh iya, sementara terkait Lamborghini itu, bagus juga sebagai pengingat kepada pers dan penegak hukum untuk lebih serius dan profesional menggali fakta hukum dan membuktikan bersalah atau tidaknya si pelaku di pengadilan nanti, jangan ada “transaksi keadilan” dalam kasus ini. Bagaimana pun juga, si pelaku yang saat ini berstatus tersangka dan ditahan, memiliki hak hukum juga. Kalau saya cenderung tidak mempersoalkan dia orang kaya atau bukan. Sama saja di mata hukum.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Wartawan, Lamborghini, Penghinaan Pengadilan | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: