Cara “Adil” Membagi Saham Freeport

Friday, December 4th, 2015 - Opini Publik, Rumor

Ada wartawan yang bilang ke saya, dalam kasus #papamintasaham, sinyalnya diacak. Artinya, dia mau bilang, bingung, hendak dibawa kemana isu ini. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Mana yang fakta, mana yang opini?

Saya menangkap kesan, media massa berpotensi kehilangan konten dan konteks dalam isu ini. Alhasil, ruwet masalah ini (atau dibikin ruwet). Sebenarnya apa pokok masalahnya? Dimana kepentingan publiknya? Akhirnya yang terjadi, pengambilan posisi kita terhadap isu ini tergantung dari media mana yang kita kunyah. Peristiwa yang sama, dikemas dalam sudut pandang yang jauh berbeda, tergantung medianya. Bahkan tayangan live saja caption-nya bisa jauh berbeda. TV A bilang menguji kesaksian Sudirman Said; TV B bilang ini pengadilan Setya Novanto.

Ini semua namanya: politik media.

***
Saya setuju dengan pendapat bahwa isu saham Freeport yang lagi panas ini hanyalah puncak gunung es persoalan. Yang terlihat cuma sebagian kecil dari masalah yang seutuhnya. Oleh sebab itu, dalam situasi sebuah negara yang masih dipersepsikan korup seperti Indonesia, ketertutupan/fakta yang ditutupi oleh segelintir elite akan menjadi berita besar ketika terbuka, sesedikit apapun.

Pemirsa/pembaca Indonesia banyak yang menyukai drama. Penyajian fakta yang bertutur dan dramatis banyak diminati. Inilah yang menjelaskan mengapa rekaman percakapan yang terungkap, hasil audit yang sedikit demi sedikit dimunculkan, fakta persidangan yang detail, dan sejenisnya adalah berita yang menarik. Apalagi menyangkut orang terkenal.

Pihak Menteri ESDM dan Freeport tentu memahami psikologi publik dalam negara yang sarat drama seperti Indonesia ini. Transkrip utuh percakapan 120 menit dimunculkan/disebar secara massif lewat media yang anonim. Saya lihat website papa.ga adalah contohnya. Website ini mengunggah rekaman percakapan dalam format audio dan pdf sekaligus. Website ini didaftarkan atas nama sebuah perusahaan di Gabon dan IP Address-nya dilindungi oleh Cloudflare sehingga tidak diketahui identitasnya. Tapi materi/substansinya sampai ke haribaan publik. Tak peduli siapa pengunggahnya. Baru, wartawan menindaklanjuti dengan melakukan wawancara dan pendalaman sana-sini. Persepsi publik pun terbentuk perlahan-lahan: kubu A putih, kubu B hitam.

Mungkin betul bahwa kubu B hitam. Tapi tetap harus dibuktikan. Hitam etikanya atau pidana. Kalau melanggar etika berarti urusan MKD. Kalau pidana berarti urusan penegak hukum. Makanya saya mendukung langkah Kejaksaan Agung yang menyelidiki kasus minta saham ini ke arah dugaan pidana pemufakatan jahat dan korupsi; sementara Polri dikabarkan akan mendalami unsur penipuannya. Ya, kita lihat saja, apakah kasus ini akan sampai juga ke pengadilan. Karena “pengadilan” etik yang digelar oleh MKD dan disiarkan secara live kelihatannya tidak mendapat tempat di hati publik. Kredibilitasnya kurang baik di mata rakyat sehingga putusannya pun potensial tidak memiliki kredibilitas di mata publik, karena prosesnya dianggap sarat permainan politik.

Oleh karena itu, saya cuma berharap supaya masyarakat luas tetaplah objektif dan waras mencermati berita-berita tentang saham Freeport ini. Memandang bahwa semua ini adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan bisa menimbulkan kesesatan dan konflik horizontal. Tentu kita bukan merupakan bangsa yang bodoh-bodoh amat untuk setidaknya memahami baik Freeport, personal-personal yang disebut dalam rekaman, dsb memiliki kepentingannya sendiri-sendiri yang bahkan bisa melenceng jauh dari kepentingan umum.

Sekarang coba bagaimana kita menjelaskan fakta-fakta ini. Hari ini di Kompas ada iklan ucapan selamat atas resepsi pernikahan putri Setnov yang akan digelar di Hotel Mulia nanti malam, yang datang dari seorang pengusaha kelas atas. Pengusaha itu baru saja dianugerahi Bintang Jasa Utama oleh Presiden Jokowi. Pengusaha itu juga merupakan menantu dari pendiri grup bisnis kakap di negeri ini yang kerap diasosiasikan sebagai donatur Jokowi. Sementara itu besan Setnov itu pernah divonis bersalah dalam kasus BLBI yang merugikan negara Rp500 miliar lebih. (Btw nama Sjafruddin yang disebut dalam rekaman itu adalah yang BPPN atau Propam nih?)

Mayoritas saham Freeport memang dikuasai pihak asing (FCX). Tapi Presdir Freeport Indonesia adalah bekas Wakil Kepala BIN, lembaga negara intelijen. Komisarisnya ada dua orang dari Golkar, separtai dengan Setnov. Yang satu mantan Menkumham, yang satu mantan Jaksa Agung. Berarti dua-duanya orang pemerintahan.

Freeport juga katanya kerap melanggar HAM? Bagaimana bisa. Bagaimana menjelaskan ini. Dalam suatu gugatan TUN yang diajukan oleh sejumlah orang terkait persetujuan izin ekspor dari kementerian perdagangan, Freeport Indonesia masuk sebagai tergugat intervensi II. Kuasa hukum Freeport Indonesia adalah dari firma hukum yang didirikan oleh mantan ketua Komnas HAM. Putusan perkara itu NO/Tidak Diterima.

(Sebagai intermezzo, objek gugatan dalam perkara itu yakni Surat Persetujuan Ekspor (SPE) sebenarnya adalah hal yang terdekat ketimbang Kontrak Karya. SPE ini lumayan bikin pusing perusahaan karena akan habis 28 Januari 2016. SPE ini vital banget buat Freeport. Makanya beberapa tahun ke belakang marak tuh berita MoU tentang studi kelayakan (feasibility studies) antara Freeport dengan pihak ketiga termasuk BUMN yang hasilnya adalah perpanjangan SPE sampai September 2015 itu. Freeport juga terkesan “menakut-nakuti” bahwa penghentian ekspor akan memotong pendapatan negara dari royalti dan pph badan, memangkas jumlah karyawan yang sekarang jumlahnya 30 ribuan dan 97%-nya karyawan nasional, menghambat pembangunan smelter yang lagi dibikin PT Smelting, dsb. Sementara kemarin kita dengar Presdir Freeport Indonesia lebih jauh bilang penghentian operasional dan kontrak akan menimbulkan perang suku di Papua).

***
Jadi rasanya betul juga istilah dunia ini panggung sandiwara. Kalau kocak perannya, kita ketawa-tawa seperti #pertanyaanMKD kemarin. Kalau cinta (uang) kita mabuk kepayang. Tak peduli siapa orangnya, apa jabatannya, seberapa pun katanya bijak dan merah-putih, kalau sudah urusan bisnis triliunan macam pertambangan begini, siapa yang bisa menjamin kadar kenegarawanan dan iman seseorang.

Atau sudah begini saja. Bagi saja saham Freeport Indonesia sesuai dengan banyaknya nama disebut dalam rekaman. Bagi saja proporsional. Jumlah per nama disebut dibagi total seluruh nama disebut kalikan 100%. Beres. Indonesia menang. Jim Bob cuma dapat gak sampai 1 % dan yang ikut dalam pertemuan malah tidak dapat apa-apa karena tak pernah disebut namanya.

Draft perjanjian kita minta saja dibuatkan oleh firma hukum besutan mantan Ketua Komnas HAM. Notarisnya bebas, siapa saja, tapi tanya dulu sama komisaris Freeport Indonesia yang mantan Menkumham, pasti beres. Urusan financenya diatur saja oleh investment bankers D yang ada dalam rekaman. Beres. Langsung naik jet pribadi pengusaha MRC, happy-happy.

Selamat beraktivitas dan berbuatlah yang terbaik untuk keluarga dan sesama.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Cara “Adil” Membagi Saham Freeport | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: