Utak-Atik Reklamasi

Monday, November 30th, 2015 - Opini Publik, Rumor

Lagi ramai berita soal reklamasi pantai, terutama Pantai Utara Jakarta. Biasalah, ada yang pro dan kontra. Kebanyakan yang pro argumennya adalah soal keuntungan ekonomi seperti lapangan kerja, dsb; yang kontra argumennya adalah kerusakan lingkungan, beberapa juga soal ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti termasuk kalangan yang menolak.

Dari Pemda DKI Jakarta, termasuk Ahok, cenderung kasih sinyal positif terhadap reklamasi ini. Salah satu argumen “teknis” yang baru saya baca hari ini adalah reklamasi pantai utara Jakarta bisa menekan laju pertumbuhan bangunan di daerah selatan Jakarta yang diperuntukkan buat resapan; selain itu, reklamasi pantai utara Jakarta juga merupakan bentuk subsidi silang antara darat dan laut. Pendeknya, pengembang yang bikin reklamasi ini disuruh mengeluarkan uang untuk subsidi rakyat di darat, seperti untuk kesehatan, pendidikan, penanggulangan banjir, dsb.

Salah satu contoh yang saya dengar, misalnya, pengembang Pulau G (160 hektare) yang merupakan anak usaha salah satu developer properti besar, mengeluarkan Rp1,5 triliun di muka untuk bikin sumur pompa supaya Jakarta tidak banjir. Kenapa si pengembang mau keluarkan duit segitu duluan, sederhana alasannya: kalau Jakarta tidak banjir, terutama di wilayah akses menuju kawasannya, maka dia untung juga. Harga bisa melambung tinggi.

Soal bahwa ada aturan yang harus dipenuhi mulai dari izin reklamasi, AMDAL, hingga ke aturan tentang wilayah pesisir, itu sudah banyak perdebatannya di media massa. Begitu juga soal kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat reklamasi, sudah banyak referensinya. Tapi, ada yang kita lupa. Semakin kita lama berdebat, semakin harga digoreng. Semakin harga digoreng, semakin ramai orang taruh perhatian. Semakin ramai orang kasih perhatian, semakin besar potensi sales. Dan seterusnya, dan seterusnya.

Sulit juga berdebat soal teknis dengan pengembang besar. Lihat saja “speak” mereka. Contoh Pluit City, dikembangkan oleh para konsultan kelas internasional: Masterplan = Martha Schwartz ( Inggris ), Arsitek Master Plan =  S.O.M ( Amerika ) yg mendesain Burj Khalifa Dubai, Konsultant Reklamasi = Royal Haskoning ( Belanda ), Kontraktor Reklamasi = Royal Boskalis ( Belanda ), Kontraktor Reklamasi = Van Oord ( Belanda ) yang bikin Palm Island Dubai, Desainer Mall & Plaza = DP Architect ( Singapura).

Nama-nama itu begitu menjual. Apalagi kalau anda kemarin ke pameran di JCC, maket dan show unitnya keren abis. Harganya ya minimal Rp5 miliar. Kalikan saja dengan rencana 25 ribu apartemen (doank) yang akan dibangun dalam 10-15 tahun mendatang. Belum lagi rumah tapak, mal, ruko komersial, dsb. Bayangkan saja berapa besar nilai proyeknya. Baru dari satu pengembang, karena reklamasi ini banyak juga pengembangnya.

Jangan pula dipikir, bisnis belum bisa jalan sebelum unit jadi. Sudah banyak kita lihat dan dengar, orang baru booking fee, unit yang masih berupa brosur sudah dipasarkan dengan harga berlipat-lipat, di secondary market. Profit sudah didapat bahkan ketika pembangunan belum dimulai. Ya, begitulah bisnis.

Tapi nelayan juga punya bisnisnya sendiri. Mereka butuh laut buat menangkap ikan. Butuh penghidupan dari laut. Mereka tak mengerti banyak soal goreng-menggoreng harga ini. Mereka tak banyak dapat untung dari selisih harga pasar tanah di darat dan tanah hasil reklamasi nanti. Cuma segelintir kalangan saja yang bisa mendapatkan untung dari permainan spekulasi dan persepsi harga.

Nah, bagi saya, tugas pemerintah adalah melindungi sebagian besar rakyat kecil yang tak mendapatkan untung dari permainan harga ini. Sebagian besar rakyat yang hidup dari alam, dari laut untuk nyambung hidup. Okelah ada “subsidi silang” dari laut untuk darat, tapi berapa besarnya? Benarkah dinikmati secara layak dan merata?

Saudara-saudara, 25 ribu unit apartemen kali Rp5 miliar (taruhlah rata segitu) adalah Rp125 triliun. Margin untung 30% sama dengan Rp37,5 triliun. Itu gambaran gurihnya buat pengembang reklamasi. So, Rp1,5 triliun buat bikin sumur pompa se-Jakarta, kecil lah.

Itu duit Rp37,5 triliun kalau dipakai beli saham induk Freeport (FCX) bisa dapat 25%. Dan bisa membungkam ribut-ribut nasional soal dividen Freeport yang “cuma” Rp1 triliun buat pemerintah, itu pun terakhir dibayar 4 tahun lalu.

Pertanyaannya, negara mau berpihak kemana?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Utak-Atik Reklamasi | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: