Mau Apa Forum-Forum Pimpinan Media?

Tuesday, November 24th, 2015 - Bisnis Media, Dapur Berita, Opini Publik

Lagi heboh soal Forum Pemred (Pemimpin Redaksi). Forum ini berisikan sebagian pimpinan redaksi media massa (segala platform: cetak, elektronik, digital), yang akhir-akhir ini aktif betul menentukan “arah bangsa”. Termasuk dalam topik yang sedang hangat-hangatnya saat ini: saham Freeport.

Selain Forum Pemred itu ada juga pemred-pemred lain berhimpun, mulai dari Forum Pemred Media Digital hingga Forum Pemred Muda dan Berbahaya.

Pendeknya, zaman sekarang, pemred-pemred lagi senang berhimpun. Apa alasan dan motivasinya, saya lihat dan dengar, macam-macam. Sampai ada seorang pimpinan media digital berkata, pemred berkumpul untuk mendorong supaya kalangan media didaftarkan BPJS-nya. Ada-ada saja.

Saya dalam posisi tidak berhimpun dalam forum pemred mana pun juga. Makanya saya hampir tidak punya foto wefie dengan pejabat. Sedih ya.

***
Sebenarnya begini. UU Pers hanya menyebutkan organisasi pers terdiri dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Regulasinya jelas: wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.

Jadi terang, undang-undang tidak membedakan mana pemimpin redaksi mana reporter. Hanya satu istilah: wartawan. Tak pula membedakan mana wartawan senior atau junior, mana wartawan yang kenal pejabat mana yang tidak. Lagi-lagi, hanya satu kata: wartawan. Mereka yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.

Pun, tidak ada kewajiban hukum untuk ikut satu organisasi wartawan. Bebas memilih. Termasuk bebas memilih untuk tidak ikut organisasi wartawan juga.

Teranglah pula, jabatan pimpinan media hanyalah jabatan karier di perusahaan pers. Kebanyakan, pimpinan media juga cuma berstatus sebagai karyawan perusahaan pers, jarang yang memiliki saham perusahaan pers itu sendiri. Yang punya saham adalah investor, yang banyak juga bahkan sama sekali tidak pernah berurusan dengan jurnalistik. Tujuan investor adalah profit.

Oleh sebab itu, selama individu per individu itu melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur, memiliki dan menaati kode etik, dan menayangkan hasil kerjanya di media massa yang berbadan hukum perusahaan pers, dia adalah wartawan, yang memiliki hak dan kewajiban sama. Pemimpin redaksi bukanlah keutamaan, keistimewaan. Tetap saja, mau pemred atau reporter, yang dinilai hanya karyanya, integritasnya, kepatuhannya pada kode etik. Tuannya adalah masyarakat pembaca/pemirsa.

Tak ada hal yang istimewa dari forum-foruman pimpinan media itu selama tidak berkontribusi terhadap sehatnya dunia jurnalistik Indonesia, yang sebenarnya menurut saya kuncinya, etalasenya, adalah ada pada reporter-reporter lapangan. Makanya saya curiga, sangat-sangat curiga, jika sekarang ini pejabat-pejabat yang citranya tengah terpojok pasal pemberitaan media massa, buru-buru menemui forum-forum pimpinan media. Padahal aturan/regulasinya terang: pengembangan kehidupan pers, pengawasan kode etik, sengketa berita, komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, dsb ada dalam wewenang Dewan Pers.

Ada yang menuding pertemuan-pertemuan terbatas antara forum pimpinan media dengan pejabat atau pengusaha adalah upaya membentuk kartel informasi. Kartel itu artinya organisasi yang memproduksi barang sejenis; persetujuan sekelompok orang dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu. Bisa jadi ini pendapat ada benarnya, sepanjang dimaknai bahwa berita/informasi adalah sama dengan komoditas yang diproduksi sama dengan harga yang dikendalikan.

Berita yang seragam baik sudut pandang maupun tanda bacanya, kesepakatan yang seragam untuk mengangkat atau menyembunyikan fakta tertentu, hingga pemilihan narasumber yang sudah diatur jelas-jelas adalah ciri dan perilaku kartel.

Tapi, bisa juga ada yang berpendapat, meskipun kerap bertemu dan punya kedekatan dengan narasumber tertentu, berita tetap independen. Bisa benar juga begini, meskipun dalamnya hati siapa yang tahu.

Jadi, yang wajar-wajar sajalah. Semua wartawan memiliki kedudukan sama. Melakukan kegiatan jurnalistik dan dilindungi oleh undang-undang yang sama. Buat pejabat yang lagi terpojok, tak usahlah memanfaatkan forum-forum itu dengan pola pikir mirip kartel.

Justru masalah yang mendesak sekarang ini adalah bagaimana reporter-reporter di garis depan terjamin keamanan maupun kehidupan ekonominya, supaya mereka berdaya di hadapan fakta demi kepentingan masyarakat. Bagaimana perusahaan pers mendapat asupan pemasukan yang baik agar bisa menghidupi organisasinya dengan penuh integritas. Jadi, kepentingannya adalah kepentingan kolektif dunia pers nasional ini, bukan kepentingan pribadi-pribadi yang merasa diri lebih tinggi dan memiliki akses khusus, untuk memberdayakan ekonominya pribadi.

Kita harus ingat. Kepentingan terbesar adalah bagi publik untuk mengetahui fakta sebanyak-banyak, sebenar-benarnya, sedalam-dalamnya. Kita harus pula berdayakan dan dukung Dewan Pers untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya menegakkan kode etik. Jadi biar lebih sehatlah dunia media massa kita.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Mau Apa Forum-Forum Pimpinan Media? | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: