Adu Domba Papa Minta Saham Freeport

Saturday, November 21st, 2015 - Opini Publik, Rumor

Papa minta saham Freeport. Sahamnya saham kosong. Tak usah setor dana dapat kepemilikan. Presiden 11%, Wapres 9%. Total 20%. Jumlahnya tepat sesuai kewajiban divestasi. Lalu negara ini dapat apa?

Beberapa hari lalu, kawan saya yang seorang analis ekonomi, kirim tautan artikel di blognya. Dia kirim informasi anyar tentang Nevada Copper, perusahaan tambang Kanada yang beroperasi di Nevada. Ternyata, aset perusahaan ini, yakni Pumpkin Hollow, diminati oleh investor yang salah satunya adalah Freeport McMoran.

Menariknya, pada tahun 2014, Nevada Copper memakai jasa pelobi R&R Partners, yang beberapa waktu lalu heboh di Indonesia. Selain itu, pada 2007-2013, Newmont Mining Corp juga menggunakan jasa R&R Partners untuk melobi Kongres AS.

Konsultan di R&R Partners adalah bukan cuma bergelut di bidang komunikasi melainkan ahli money game serta perang hutan dan padang pasir. Insting saya langsung berkata, terkait soal Freeport di Indonesia, ini medan perang besar. Dalam kondisi terdesak, Freeport tentu akan mengambil langkah penyelamatan muka.

Newmont dan Freeport adalah dua perusahaan multinasional yang kerap bikin ribet negara ini, apalagi sudah menyangkut soal divestasi. Jika Newmont memakai jasa R&R Partners, sudah barang tentu R&R Partners berpengalaman menangani perang media/opini publik di Indonesia. Lihat saja betapa gaduhnya soal divestasi Newmont dahulu ketika terjadi perang segitiga (segibanyak?) antara Menkeu saat itu Agus MW, Bakrie Group, dan elemen pemerintah daerah di NTB. Kegaduhan itu saya duga dipersiapkan dan disetir oleh tangan-tangan asing tertentu.

Kasus Freeport juga mirip. Terjadi perang opini publik yang menghadap-hadapkan secara diametral antara Presiden Jokowi, Wapres JK, Menteri ESDM, Menkopolhukam, Ketua DPR. Soal pelanggaran etika tentang catut nama dan potensi pidana, biarkan kita serahkan pada lembaga yang berwenang. Namun, melihat konfigurasi para pihak yang dihadap-hadapkan dalam isu ini, jelas terlihat bahwa kasus Freeport ini adalah isu elite politik tingkat atas.

Cuma sayang saja jika situasi ini terus bertambah keruh. Dalang yang sesungguhnya hanya menganggap keberisikan opini publik saat ini sebagai pertempuran di tingkat makelar saham semata. Padahal, tambang Freeport di Papua sana — sama dengan Newmont di NTB — memiliki nilai strategis bukan hanya bagi bangsa Indonesia melainkan bagi laporan keuangan konsolidasi Freeport induk di AS sana.

Logika terbaru dari Kementerian ESDM adalah 94% uang berputar di Papua adalah uang Freeport. Makanya, menghentikan operasi Freeport di Papua sama dengan mematikan ekonomi Papua. Ini logika yang perlu diverifikasi lagi, sama dengan logika Menko Rizal Ramli yang mengatakan kalau Freeport kembali ke Indonesia, maka dolar AS jadi Rp2.000.

Semua itu cuma lipstik yang ditabur di media massa untuk peperangan opini. Padahal masalah kuncinya adalah kedaulatan ekonomi. Yakni, bagaimana aset bangsa Indonesia yakni tambang Papua direbut dan manfaat sebesar-besarnya kembali untuk Indonesia. Jangan biarkan pihak Freeport dan konsultan ahlinya mengendalikan keseluruhan opini dan pola pikir bangsa ini, dengan tujuan agar mereka tetap mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari bangsa kita.

Jokowi bersikap ada empat hal yang diinginkan dari Freeport yakni royalti, divestasi, pembangunan smelter, dan pembangunan Papua. Sementara Menkopolhukam memberikan sinyal keras tak ada perpanjangan kontrak buat Freeport. Stop sampai 2021 saja. Jika sudah begini, kondisinya mirip dengan perang kemerdekaan dulu. Ada yang mengambil perjuangan kemerdekaan memakai cara kooperatif dan ada yang menempuh cara non-kooperatif.

Tinggal kita lihat Jokowi mau ambil cara yang mana. Dua-duanya bagus asal kita tidak terus dijajah, dibodoh-bodohi, diadu-domba, dan dipermainkan oleh kekuatan di luar kita.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Adu Domba Papa Minta Saham Freeport | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: