Di Balik Perang Dokumen Freeport di Media Massa

Wednesday, November 18th, 2015 - Dapur Berita, Opini Publik, Rumor

Di tengah iklim media (terutama online) yang sarat persaingan, isu sensasional nan bombastis tumbuh subur. Soal benar tidaknya, urusan belakangan. Yang penting, hajar dulu. Inilah “pengadilan pers” di negara yang asalnya mengaku sebagai negara hukum.

Sepertinya demikian yang terjadi akhir-akhir ini. Beberapa hari kurang intens mengamati berita karena ada sesuatu urusan di luar kota, malam ini saya terkejut dengan ‘perang” dokumen yang disajikan media-media massa online. Dokumen-dokumen — terutama berupa transkrip dan surat-menyurat pemerintahan terkait Freeport.

Perang di media ini berlangsung mengiringi ramainya isu terakhir soal catut-mencatut nama Presiden dan Wapres terkait saham Freeport. Insting saya langsung mengatakan “barang” ini semua ada bandarnya. Ada yang feeding. Baik dari kubu sana maupun kubu sini. Kita tentu paham, dalam situasi seperti ini, masing-masing pihak punya pendukung.

Polanya jelas: massif. Transkrip beredar luas dan mirip narasinya hampir di sebagian besar media. Begitu juga surat-surat kementerian, beredar luas dan sama narasinya, tidak hanya di satu dua media. Jelas ini bukan sebuah hasil dari liputan investigatif yang membutuhkan waktu dan pendalaman yang memakan tempo lama. Ini adalah operasi senyap belakang layar yang memanfaatkan momentum dan media massa.

Pertanyaannya, apa tujuannya?

Saya termasuk orang yang pesimistis bahwa seluruh kegaduhan opini publik ini betul-betul murni terarah untuk menangkap dalang dari kekacauan tata kelola sumber daya alam negara ini, dan menyeretnya ke muka pengadilan. Saya justru meyakini bahwa saat ini pergulatan untuk menemukan titik kesetimbangan baru di tingkat elite (baca: bandar) yang menguasai sumber-sumber daya ekonomi vital di negara ini (seperti migas) tengah terjadi, seiring dengan terjadinya perubahan pucuk kepemimpinan nasional pasca-terpilihnya Jokowi. Perubahan kepemimpinan di tingkat bandar akan mempengaruhi perubahan pola dan struktur jaringan di level eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Termasuk militer. Bukankah yang namanya mafia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa “dukungan bawah tangan” kalangan oknum pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif)?

Pendeknya: pemain baru akan menggantikan pemain lama. Dan, instrumen paling penting dalam peperangan ini adalah media massa, karena di sanalah opini dibentuk dan kebijakan dipengaruhi.

Tentu naif kalau kita percaya begitu saja bahwa apa yang ditempuh baik oleh Menteri ESDM maupun Setnov adalah untuk kepentingan rakyat semata. Mengangkat berita-berita atau pernyataan-pernyataan retoris semacam itu tentu sama artinya dengan menularkan kebodohan secara luas. Jauh lebih baik bagi media massa untuk mengangkat dan mendorong keberanian para penegak hukum agar menindaklanjuti semua isu yang liar ini ke ranah peradilan. Biar jelas terlihat ujungnya apa.

Dalam situasi “konflik horizontal” sesama orang Indonesia seperti ini, tentu yang diuntungkan adalah Freeport itu sendiri. Pokok masalah jadi kabur. Sementara mereka terus menikmati situasi gaduh ini dengan mengeruk terus kekayaan alam negara ini. Ingat, saham pemerintah cuma 9 persenan di Freeport Indonesia. Dividen terakhir tahun 2011 “cuma” Rp1,7 triliun. Sementara mereka punya aset ratusan triliun. Seharusnya bangsa ini solid untuk melawan kekuatan modal Freeport. Jangan terpecah-pecah.

Kesimpulan saya: hati-hati. Konsultan opini publik, pelobi, makelar, pengusaha pengkhianat negara, dan spesies sejenis itu semua sedang menggelar “operasi pasar” untuk melanggengkan penguasaan atas sumber daya ekonomi kita.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Di Balik Perang Dokumen Freeport di Media Massa | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: