Tangisan Setnov dan Tak Berdayanya KPK

Tuesday, November 17th, 2015 - Opini Publik, Rumor

Mata Setnov berkaca-kaca dan menangis ketika mengklarifikasi tudingan bahwa Ketua DPR tersebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait permintaan saham Freeport Indonesia. Apa maksud tangisan ini dan siapa orang yang menyarankan supaya Setnov menangis di hadapan media?

Ada banyak penelitian yang menunjukkan manfaat menangis bagi seseorang. Antara lain: membantu penglihatan, membunuh bakteri, meningkatkan mood, mengeluarkan racun, dan mengurangi stress. Ada ahli biokimia yang menekankan bahwa air mata yang menetes karena emosional membawa racun dari dalam tubuh yang dikeluarkan lewat mata.

Mari kita hormati tangisan Setnov. Semoga racun-racun dalam tubuhnya bisa keluar semua dan beliau sehat wal afiat senantiasa.

Saya termasuk orang yang ragu bahwa isu tentang catut-mencatut nama ini bikin Setnov stress. Bukan sekali-dua kali petinggi Golkar itu diisukan macam-macam dan yang bersangkutan santai-santai saja. Sudah banyak ditulis media tentang dugaan keterkaitan Setnov dalam sejumlah kasus seperti kasus cessie Bank Bali, kasus PON Riau, kasus impor beras Vietnam, kasus Trump-gate, hingga kasus e-KTP. Faktanya, sampai saat ini, tak ada satu pun putusan pengadilan yang memutuskan Setnov bersalah.

Dalam kasus cessie Bank Bali, bahkan Setnov yakin betul sudah SP3 sejak 2012. Dalam kasus e-KTP, KPK lelet sekali dan belum bisa membuktikan ada mark up senilai Rp2,5 triliun seperti dikatakan Nazaruddin. Dalam kasus PON Riau, belum terbukti Setnov terkait permintaan komisi US$1,7 juta untuk penambahan anggaran. Dalam kasus impor beras Vietnam, tidak terbukti soal dispensasi 50% dari Bea dan Cukai.

Cuma ada satu kasus yang media lupa: ada Setnov juga dalam kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Muhammad Fajriska alias Boy terkait dugaan Penyalahgunaan Wewenang Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi dalam kasus Pembobolan BRI oleh Hartono Tjahjadjaja dan Yudi Kartolo tahun 2003-2004. Nilai kasus ini Rp478 miliar.

Berkas perkara itu menjelaskan dugaan keterkaitan Setnov begini:

Bahwa benar soal Rp. 478 milyar tersebut Terdakwa perlu jelaskan bahwa sebelumnya itu Terdakwa diuandang bertemu dengan Setya Novanto, sebelumnya dari pak Bambang Soesatyo sudah menghubungi Terdakwa bahwa Pak Marwan Effendy menemui Pak Bambang Soesatyo minta tolong untuk dipertemukan dengan Terdakwa. Kemudian Pak Bambang Soesatyo menolak karena urusan sudah di KPK. Kemudian Pak Setya Novanto menghubungi Terdakwa tetapi melalui Pak Edward Suryajaya minta pertemuan dan pertemuan itu terjadi sebelum Terdakwa melakukan press release di Gand Hyatt bertiga disaksikan Pak Edward Suryajaya, disitu pak Setya Novanto membawa rekening koran yang katanya atas nama PT. DME memang diperlihatkan ke Terdakwa cuman dia balik itu total uang yang masuk menurut Terdakwa bahwa ini uang Hartono masuk sesuai dengan dia perlihatkan nomor rekening. Dia berkata “saudara mau nggak menerima kembali uang ini cukup dengan Rp. 50 milyar?” ini kata kata dan Terdakwa sengaja melaporkan itu karena Terdakwa yakin saat itu Penyidik Polri mau melakukan pemanggilan, tetapi ternyata tidak;

Bahwa benar Terdakwa ditawarkan Rp. 50 milyar dan uang cash nya sudah di siapkan, namun Terdakwa bilang tidak mau seperti itu. Kemudian dia berkata “kalau tidak mau cabut laporan di KPK ingat anda akan jadi tersangka dan anda akan dijeblosin” oleh Pak Marwan Effendy. Itu ucapannya dan mungkin Terdakwa akan minta rekaman kepada Grand Hyatt;

Mungkin benar pendapat yang bilang Setnov selicin ikan gabus. Bahkan untuk memenuhi dua alat bukti keterlibatan Setnov saja, penegak hukum kita kesulitan (tidak bisa/tidak mau?). Kini dia menjadi Ketua DPR pula. Jadi, kalau cuma dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), bagi saya, ini bakalan semudah mahasiswa menjumlahkan 1 + 1. Gak ngaruh! Apalagi cuma bukti transkrip dan realisasinya belum ada.

***
Dalam kasus saham Freeport, jangan dikira persoalannya sepele. Jokowi dapat 11%, JK dapat 9%. Tak mudah bagi-bagi saham, apalagi model saham kosong begini. Asal tahu aja, saham kosong itu artinya tanpa setor uang dapat kepemilikan. Sampai hari ini saja kita tidak tahu berapa nilai 10,64% yang mau didivestasi: apakah dihitung berdasar aset atau total investasi.

BACA: BELA NEGARA DAN HITUNGAN FREEPORT

Soal saham ini, saya pikir baru sebatas gocek-gocek awal saja. Masih cari-cari celah dimana duit bisa didapat secara gampang dan banyak. Tidak mudah lho ambil “untung” dari Freeport. Pemerintah saja cuma dapat Rp1,7 triliun dividen, itu pun terakhir pada 2011.

Tapi kalau soal proyek pembangkit listrik di Timika, kemungkinan besar duitnya konkrit dan cepat itu. Apalagi pemerintah siap menganggarkan dana untuk proyek 35 ribu MW. Jadi pos duitnya sudah ada di APBN. Saya juga baru mendengar, Bakrie Infrastructure saja sudah dapat proyek West Madura Offshore (WMO) yang dibiayai Pertamina.

Kalau kata saya, lebih mudah bagi pejabat untuk menyikat duit APBN dan BUMN ketimbang perusahaan multinasional seperti Freeport.

Jadi, mem-bully Setnov itu tak banyak manfaatnya juga. Dia terlalu santai dan licin untuk di-bully. Justru kita seharusnya mempertanyakan kinerja penegak hukum kita (polisi, jaksa, hakim), terutama KPK, yang katanya paling hebat. Kenapa kasus e-KTP jalan di tempat? Mengapa kasus PON Riau cuma segini aja, padahal nama Setnov sudah disebut turut menerima suap dalam putusan Rusli Zainal?

Justru KPK yang bakal terancam. Pilih dibubarkan/dilemahkan lewat revisi UU oleh parlemen yang dipimpin Setnov atau bekerja cepat menuntaskan pertanyaan publik tentang kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan Setnov?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Tangisan Setnov dan Tak Berdayanya KPK | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: