Kartu Indonesia Benar 1965

Sunday, November 15th, 2015 - Opini Publik, Rumor

Saya tak habis pikir. Mengapa pemimpin yang — katanya—merakyat seperti Jokowi, tidak menangkap apa yang ada dalam sanubari rakyatnya sendiri. Mengapa pula, suara rakyat korban 1965 itu musti pakai pengeras suara dari Den Haag. Padahal, waktu kampanye setahun lalu, Jokowi bilang sendiri, “Kasus HAM itu harus dituntaskan, (dicari) siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita terbebani masa lalu.”

Saya sendiri tidak khawatir bahwa Pengadilan Tribunal 1965 itu adalah momentum kebangkitan PKI. Jauh panggang dari api. Ini soal logika sederhana saja. Sudah 50 tahun peristiwa berlalu. Tahun ini genap setengah abad. Ada korban yang merasa hak-haknya diberangus akibat peristiwa itu. Tahun 2000 ada UU Pengadilan HAM. Tahun 2012 ada diserahkan laporan hasil penyelidikan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Tahun 2014 Jokowi naik karena dipilih oleh mayoritas rakyat, salah satunya berdasar alasan janji penuntasan kasus HAM tadi. Nah, sekarang ditagih. Apalagi Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum di bawah presiden.

Menghadapi tekanan isu Pengadilan Tribunal 1965 ini, pemerintah bak orang gagap ikut lomba menyanyi. Alhasil masalah pokoknya yaitu kepastian akan kebenaran dan keadilan justru tak direspons. Yang ada, muncullah isu tentang bikin malu negara di internasional, ikuti suara bule, dan sejenisnya.

Negara ini jadi bergerak seperti tanpa gembala.

– Apa langkah konkrit pemerintah untuk menuntaskan kasus HAM itu? Bagaimana secara yudisial? Bagaimana secara non-yudisial?
– Apa langkah konkrit pemerintah untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas semua peristiwa ini?
– Mengapa Pengadilan HAM tidak juga terbentuk, padahal dasar hukumnya sudah ada?

Orang awam bertanya, “Sebenarnya bagaimana yang benar soal 1965 ini?”

***
Sekarang situasinya sudah berbeda. Tekanan moral dan politik akibat Pengadilan Tribunal ini sudah membahana kemana-mana. PBB akan ditekan untuk membahas rekomendasi dari Pengadilan Tribunal ini. Memang tak ada konsekuensi hukum internasional dari Pengadilan Tribunal ini, tetapi dari sisi reputasi sebagai negara demokrasi, Indonesia bisa babak-belur dan dianggap sebagai negara tempat pembantaian berlangsung dan menelantarkan korban.

Diamnya “Jokowi” dan marah-marahnya para pembantunya sama sekali tak memberikan solusi. Malah membuat lucu dan kusut persoalan. Jangan salahkan juga jika lembaga-lembaga donor terus mengucurkan dana untuk program-program berbau 1965 ini jika pemerintah tak bikin langkah konkrit. Isu akan semakin membesar. Setengah abad adalah momentum. Momentum tepat bagi masyarakat sipil untuk semakin kuat mengadvokasi korban 1965.

Saya sendiri yakin bahwa Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki tahu betul bagaimana seluk-beluk “pembiayaan” penyelenggaraan gerakan ini dari lembaga-lembaga donor. Tahu juga mengapa gerakan masyarakat sipil ini begitu massif. Tapi, herannya, mengapa responsnya cuma geram dan marah-marah.

Tampaknya pemerintah harus sadar, selain perlu investasi, kartu sehat dan kartu pintar, rakyat juga perlu memegang Kartu Indonesia Benar. Rakyat perlu tahu kebenaran yang sesungguhnya dari sejarah. Untuk mengetahui siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas semua tragedi, termasuk benarkah pernyataan dari sutradara The Act of Killing, Joshua Oppenheimer, baru-baru ini di Democracy Now! (pada 2013, dia juga urun rembug dalam diskusi dengan elemen masyarakat sipil penggagas Pengadilan Tribunal 1965): “Amerika Serikat menyediakan bantuan, senjata, dan uang bagi militer Indonesia, sehingga semua pembantaian massal ini bisa terjadi.”

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kartu Indonesia Benar 1965 | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: