RUU Minol dan Everybody Must Get Stoned!

Friday, November 13th, 2015 - Dapur Berita, Opini Publik

Sebetulnya, perdebatan sepanas apapun tentang isu-isu publik, sah-sah saja dilakukan. Cuma, kalau sudah lebay bin sotoy, jadi tak asyik lagi dinikmati. Biasanya, politisi lah yang kerap lebay dan sotoy dalam merespons suatu topik. Seperti dalam topik tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), ketika dua tahunan lalu, seorang politisi DPR berkata, miras adalah induk dari segala kejahatan. Ini omongan tanpa dasar nan retoris. Potensial ditertawakan oleh para tokoh mulai dari Socrates hingga Pink Floyd. Atau ada juga seorang senator yang mengklaim anti-miras adalah sejatinya revolusi mental.

Sebaiknya para narasumber publik yang kerap berkata retoris, sok bombastis, dan lebay semacam ini, di-delisting saja dari daftar narsum media massa. Mereka cenderung membikin bodoh masyarakat dan mengaduk-aduk persoalan sehingga menjadi semakin kusut. Sudahlah. Hentikan semua jargon-jargon yang kosong — termasuk revolusi mental — jika ujung-ujungnya cuma berakhir sebatas proyek ESQ serta rebutan komisi dan diskon iklan. Jika pun mau melakukan revolusi mental, orang-orang semacam itulah — yang mendompleng jargon untuk beroleh proyek — yang harus “ditumpas”.

Tapi, kalau mau jujur, diskusi publik melalui media massa tentang RUU Minol ini berangsur-angsur positif. Artinya, argumen yang dilontarkan oleh berbagai pihak cenderung mulai rasional bin masuk akal. Semangatnya adalah mengendalikan, melindungi generasi muda, bukan menghapus/mematikan sama sekali. Tentu kita tidak mau dong melihat anak-anak kita, generasi penerus bangsa, nongkrong sampai subuh di pelataran minimarket sambil menenggak Smirnoff dan “grepe-grepe” lawan jenis. Atau anak-anak ingusan menenggak Martell sambil saling pagut dengan pemandu lagu.

Sepakat. Itu semua harus dikendalikan. Diatur.

***
Kendati demikian, perlu diingat. Soal minol ini bukan perkara sepele. Banyak faktor yang harus dilihat dan dipertimbangkan. Betul, di media massa sering diungkap tentang adanya beberapa minuman tradisional yang mengandung alkohol (mulai dari ciu, arak, hinggak cap tikus), yang menuntut pengecualian. Mungkin termasuk pengecualian di gereja juga nanti. Tapi, persoalan yang jauh lebih besar lagi adalah fakta bahwa industri ini adalah tempat triliunan uang berputar dan menghidupi banyak orang (mulai dari pekerja pabrik, jasa keamanan, hingga backing pejabat dan penegak hukum). Cukainya saja per tahun 2014 mencapai Rp6 triliun. Belum lagi pengenaan pajak yang mencapai 21% untuk konsumsi di kafe, bar, resto, dsb. Berani rombak semua struktur “dapur” banyak orang itu sampai ke akar-akarnya?

Jika lihat kenyataan di lapangan, terdapat rantai panjang mulai dari importir, distributor, penyalur besar, hingga pengecer yang memasok minol mulai golongan A, B, C. Bahkan sekarang pesan Go-jek saja bisa diantar langsung ke TKP itu barang (mungkin Go-jek perlu menyediakan layanan khusus Go-Stoned). Siapa yang ada di balik ini semua dan menikmati keuntungan? Ya, bisa kita tebak: para pejabat dan “pemain” kuat.

Faktanya, ini industri yang menguntungkan. Pemerintah DKI Jakarta saja menempatkan 23,34% sahamnya di PT. Delta Djakarta, Tbk. Ini perusahaan yang memproduksi dan menjual bir pilsener dan bir hitam dengan merek “Anker”, “Carlsberg”, “San Miguel”, “San Mig Light” dan “Kuda Putih”. Pemegang saham mayoritas (58%) adalah San Miguel Malaysia.

Ada juga Sarinah (Persero) sebagai perusahaan terkemuka yang ditunjuk pemerintah untuk mengimpor minol.

Ini fakta bahwa minol masih legal sampai sekarang.

***
Karena Indonesia adalah negara hukum makanya segala sesuatunya juga harus dilihat dari sisi hukum. Soal pengendalian dan kepedulian terhadap bahaya miras bagi masyarakat, suka atau tidak suka, Front Pembela Islam (FPI) harus diapresiasi. Tentu bukan soal rusak-merusak tempat hiburan dan kekerasannya — suatu hal yang ada pidananya sendiri. Faktanya, FPI ini diakui oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) ketika mereka menguji materi Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Mereka terdaftar di Depdagri sebagai ormas dengan nomor: 025/D.III.3/II/2009. Dan uji materi mereka dikabulkan.

Dalam permohonannya, FPI mendasarkan pada alasan yang logis dan berdasar hukum disertai fakta dan bukti tentang bahaya dan dampak miras (mengutip penelitian WHO, Oxford University, dsb). Jauh lebih masuk akal ketimbang argumen anggota DPR tadi soal miras induk dari segala kejahatan. Meskipun, pertimbangan hakim MA mengabulkan permohonan FPI itu karena dasar hukum yang dijadikan alas terbitnya Keppres tersebut sudah “usang”.

Hakim pun menyatakan, “Sehubungan dengan hal tersebut, hendaknya pemerintah ataupun pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dengan mempertimbangkan upaya untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya kesehatan secara terpadu dan menyeluruh serta dalam upaya menyediakan pangan yang aman, bermutu, bergizi, sebagai prasyarat penyelenggaraan sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dan juga harus memperhatikan nilai keagamaan, adat dan budaya, nilai kearifan lokal serta kultur masyarakat Indonesia yang luhur.”

Lantas terbitlah di zaman SBY, Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Jadi sebenarnya rujukan semangatnya adalah pengendalian dan pengawasan. Bukan pelarangan sama sekali. Kalau menurut pertimbangan hakim di atas ya. Harusnya itu juga yang menjadi rujukan pembentuk undang-undang saat ini. Selain secara teknis juga harus memperhatikan hal-hal seperti — dikutip dari ICJR — apakah tidak sebaiknya seluruh tindak pidana dalam RUU Minol ini dimasukkan dalam Rancangan KUHP?; menghapus soal pidana minimum khusus karena akan mengganggu kemerdekaan hakim; riset mendalam; memperhatikan APBN; hingga soal potensi pasar gelap minol; dan kapasitas Rutan/LP kalau semua peminum dipidana.

Demikian, salam hangat untuk semua. Selamat beristirahat sambil menikmati nomor asli Bob Dylan versi John Lennon ini. Everybody Must Get Stoned.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

RUU Minol dan Everybody Must Get Stoned! | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: