Pengusaha Media Kapitalis, Imperialis, Kembang-Kempis

Wednesday, November 11th, 2015 - Bisnis Media, Opini Publik

Dari sekian banyak isu yang beredar di media massa sepanjang hari kemarin, saya tertarik dengan pernyataan Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Bistok Simbolon, S.H., M.H ketika berbicara di acara seminar masalah media sosial, Jakarta. Penyelenggaranya adalah Unit Kerja Asdep Bidang Humas dan Protokol Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet. Pesertanya ada 150 orang dari kementerian/lembaga yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas).

Judul besarnya adalah humas harus menghadapi kenyataan baru. Ajakan yang bagus sebenarnya agar para humas tidak terlalu larut dalam kenyataan lama dan masa lalu. Secara implisit ingin mengajak para humas untuk move on, kuat, jangan memiliki hati yang rapuh dan sayap yang mudah patah.

Ada tuduhan serius terhadap para pengusaha media yang dilayangkan oleh Waseskab. Katanya begini: “Kapitalis dan imperialisme sekarang ada di pengusaha-pengusaha media. Itu yang kita lawan.”

Selain tuduhan, ada juga “pengakuan” dari perwakilan pemerintah ini bahwa, “Humas pemerintah saat ini sudah tidak bisa lagi bekerja seperti pada tahun 1997 ke bawah, yang bisa mengubah berita sebuah media sebelum naik cetak.”

Lalu humas pemerintah mau apa? Kata Waseskab, humas pemerintah harus memberikan intersep terhadap informasi. “Kita harus mendahului. Kita membuat agenda setting. Sehingga kita yang me-lead informasi.”

“Kalau kita hanya meng-counter dan meng-counter walaupun tadi dengan data yang akurat, kalau dari sebelah sana menggeleng-geleng kan susah walau dijawab dengan data,” Ibaratnya: kalau kita hanya dalam mode bertahan itu seperti kiper yang gawangnya seratus meter tapi orang yang jaga satu orang, sehingga jebol.

Dari semua pernyataan Waseskab itu, kesimpulan saya sederhana saja, biar sulit dijebol, cuma dua pilihannya: lebar gawang dipersempit atau kipernya diperbanyak. Tapi, masalahnya — nah inilah kesalahan logikanya — kalau gawangnya dipersempit namanya gawang kecil (istilah anak Depok kalau main bola). Kalau main gawang kecil, tidak ada kiper. Kalau kipernya diperbanyak, namanya bukan kiper, tapi kiper dkk. Permainan apa yang kipernya bisa lebih dari satu dalam satu bidang gawang?

***
Konon, salah satu ciri orang yang malas berpikir adalah melakukan generalisasi (menyamaratakan). Itu yang terjadi pada tuduhan soal pengusaha-pengusaha media yang kapitalis dan imperialis. Setahu saya, kapitalisme adalah sistem ekonomi dimana semua aktivitas dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sementara imperialisme berkaitan dengan pengendalian terhadap suatu wilayah.

Pengusaha media mana yang kapitalis dan imperialis yang dimaksud dan harus dilawan itu? VIVA? Janganlah karena kebencian terhadap satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Buktikan dulu kesalahannya di muka hukum. Jangan main opini yang multitafsir.

Pengusaha media ada kategorinya. Ada bukti kepemilikannya berupa saham di perusahaan media massa. Jangan samaratakan semua pengusaha media. Tunjukkan pula bukti-bukti apa yang dimaksud dengan kapitalis dan imperialis tadi.

Konon pula, ada ungkapan, “Jangan membenci media tapi jadilah media itu sendiri.” Janganlah mencibir kebijakan editorial media massa di era kebebasan pers seperti sekarang ini. Itu ketinggalan zaman. Kalau anda tidak suka dengan berita-berita, silakan pergi dan buat media sendiri.

***
Kelihatannya, pemerintahan eksekutif saat ini sedang menghadapi persoalan pengelolaan komunikasi publik. Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang diteken oleh Jokowi pada 25 Juni 2015 berkali-kali menegaskan pentingnya narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik. Pendeknya, Jokowi minta pemerintah satu suara.

Ada juga saya dengar bahwa Istana tengah menggalakkan pola penyebaran informasi model grafis untuk memudahkan publik memahami keberhasilan-keberhasilan pemerintah.

Lalu untuk menangkis serangan-serangan opini miring, dikeluarkanlah edaran penegasan tentang ujaran kebencian (hate speech), monitoring konten oleh lembaga intelijen, dan operasi senyap para peretas dan ahli digital media.

Pun, direkrutlah 100-an orang yang kabarnya ahli humas untuk ditempatkan di kementerian/lembaga negara dengan gaji Rp20 jutaan/bulan. Angka yang lebih tinggi dari gaji perancang undang-undang di DPR. Saya pernah dengar juga ada belasan lembaga humas partikelir dikumpulkan di kementerian BUMN untuk menyusun dan mengeksekusi strategi komunikasi publik pemerintah. Bayarannya berapa, saya tidak tahu. Yang saya tahu, salah satu konsultan lembaga humas itu malah sudah jadi komisaris BUMN.

Pertanyaannya, sebenarnya maunya pemerintah itu pesan yang sampai di publik itu apa? Penuh puja-puji? Kritik membangun? Atau apa? Harusnya ingat, meminjam istilah Pramoedya Ananta Toer, kekuatan besar itu adanya pada samudra-samudra, gunung berapi, dan orang-orang yang tahu akan tujuan hidupnya. Jadi, tujuan “hidup” pemerintah itu maunya apa?

Saat ini humas pemerintah memang dalam posisi bertahan. Pertempuran-pertempuran singkat di tingkat meme, photoshop-ing, utak-atik status akun medsos, kepiawaian membombardir artikel di forum-forum dan blog internet, serta penyebaran berita-berita yang seragam titik dan komanya, kadang masih kalah dari oposan. Mungkin makan malam dengan pemimpin media harus diperbanyak lagi, selfie diperkuat, dan kesejahteraan “anak-anak” diperhatikan.

Kira-kira begitulah corat-coret malam ini. Anggap saja sebagai curahan perasaan seorang pengusaha media yang tidak tahu masuk kategori kapitalis, imperialis, atau kembang-kempis.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Pengusaha Media Kapitalis, Imperialis, Kembang-Kempis | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: