Indonesia Tanah Air Konsultan

Sunday, November 8th, 2015 - Opini Publik, Rumor

Isu tentang penggunaan jasa pelobi dalam mengatur pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden AS Barrack Obama direspons keras oleh pemerintah. Mulai dari Menteri Luar Negeri, Dubes Indonesia untuk AS, dsb, membantah keras isu yang berawal dari tulisan Michael Buehler di New Mandala berjudul Waiting in The White House Lobby. Dalam tulisan itu, Buehler menyebut Derwin Pereira, pimpinan firma lobi internasional Pereira International PTE LTD yang juga mantan wartawan The Strait Times Singapura yang pernah ngepos di Indonesia, membayar US$80 ribu kepada firma public relation (Humas) yang berbasis di Las Vegas, R&R Partners, untuk membantu pemerintah Indonesia melakukan lobi di AS.

Yang terutama disoroti dalam artikel itu adalah rekam jejak R&R Partners yang disebut tak memiliki pengetahuan apapun tentang politik dan kerja di Indonesia. Baumgartner, seorang konsultan yang ditunjuk khusus menangani Indonesia, disebut bukan ahli komunikasi melainkan ahli di bidang perangkat hukum perjudian (gaming law). Sementara Sean Tonner, Presiden R&R Partners adalah ahli perang di hutan dan padang pasir.

Dalam kontrak kerja disebutkan salah satu tugas R&R Partners adalah mengidentifikasi dan bekerja dengan individu berpengaruh di sektor media massa, publik, dan organisasi swasta serta afiliasinya di AS, untuk membantu Jokowi.

Derwin Pereira, konsultan di Singapura yang disebut membayarkan US$80 ribu ke R&R Partners, punya banyak klien konglomerat dan orang berpengaruh di Indonesia selama ini. Dia juga mendirikan Derwin Pereira Graduate yang memfasilitasi beasiswa Edward S. Mason untuk orang Indonesia (Sebuah program beasiswa kepemimpinan yang pernah diikuti oleh Agus Yudhoyono, putra SBY). Di Indonesia, seleksi beasiswa itu melalui Ancora Foundation, yang didirikan oleh Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan. Dia juga mensponsori Derwin Pereira Indonesia Initiative (DPII), diskusi terbatas di CSIS, yang menghadirkan para politisi tingkat atas Indonesia.

Ngeri. Ini isu politik tingkat tinggi.

***
Saya meyakini sebagian besar fakta yang diungkap oleh Buehler. Deretan cerita yang dia sampaikan itu mengkonfirmasi beberapa kecurigaan saya terhadap aktivitas pelobi asing dalam kepentingan Indonesia. Tapi, isu yang menyebut penggunaan duit APBN untuk membayar pelobi, saya nilai agak ngelantur bin naif. Terlalu bodoh bagi para pelobi itu untuk dibayar pakai APBN yang mekanismenya harus melalui persetujuan DPR (yang didalamnya terdapat konfigurasi politik yang rumit).

Pelobi asing itu tak butuh duit APBN untuk operasional mereka. Mereka hanya butuh fasilitas dan akses kepada elite politik negara ini untuk mempengaruhi kebijakan publik. Mereka punya cadangan dan sokongan dana yang cukup — bahkan untuk menghidupi para pejabat dan politisi di seluruh negara ini.

Ada ungkapan begini. Mereka yang menguasai media massa, hakim — dan penegak hukum lainnya — sesungguhnya adalah mereka yang memerintah suatu negara dan berada di atas hukum itu sendiri. Saya cermati, itulah poin utama yang harus diwaspadai dari isu pelobi yang muncul saat ini.

Tak usah jauh-jauh mencermati firma PR R&R Partners di Vegas sana. Lihat saja di Indonesia, ada berapa banyak firma PR yang didirikan berbasis “franchise” asing. Mereka melakukan aktivitas kehumasan, mempengaruhi media massa, menjangkau para penyelenggara negara ini, memfasilitasi lobi kebijakan antarkepentingan; mereka ada di lembaga negara, lembaga pemerintahan, Bank Indonesia, BUMN, dsb. Makanya, segeralah negara ini menertibkan mereka. Jangan pakai jasa mereka apapun iming-imingnya!

Lihat pula bagaimana lembaga-lembaga donor asing bekerja. Mereka menghimpun dana, menempatkannya di Bank Dunia, menyalurkannya dengan bekerja sama dengan mitra lokal di sini, dan muncullah segala macam isu dan pemberitaan di sini (HAM, perempuan, lingkungan hidup, LGBT, pluralisme, dsb). Saya tak menuduh bahwa semua itu buruk, tetapi kita harus paham juga bagaimana donor bekerja. Tak ada sinterklas. Tak pernah ada sinterklas dalam dunia politik.

Lihat pula bagaimana lembaga riset, analis, dan sejenisnya bekerja. Mereka melakukan riset tentang Indonesia. Melakukan profiling dan pemetaan terhadap politik Indonesia dari waktu ke waktu. Menggali informasi. Mengirimkannya sebagai daily brief untuk klien mereka (bisa pemain pasar, investor, politisi, dsb). Saya pernah lihat sebuah laporan dari lembaga riset tentang Indonesia di Singapura yang menghargai 2 lembar laporan seharga US$7.500. Pernah juga dikirimi email oleh sebuah firma PR di Los Angeles yang mengancam untuk tidak memberitakan satu kasus korupsi migas. Pernah juga berdebat via telepon dengan seorang cracker yang saya duga dibayar untuk kepentingan salah satu konglomerasi asing.

Lihat bagaimana modal ventura asing bekerja. Anak bangsa ini cerdas-cerdas. Mereka menciptakan karya. Karya mereka dipasarkan. Tapi mereka tak punya uang untuk bayar overhead dan gaji karyawan. “Malaikat” Ventura membantu duit sedikit-demi sedikit. Ingat, tak ada sinterklas. Kita tidak tahu duit itu hasil “buang pajak”, cuci uang, money game, atau apa. Tapi kita meyakini bahwa mereka orang baik. Ketika karya mulai besar dan menghasilkan uang maupun pengaruh, mereka melakukan delusi kepemilikan. Ujungnya, anak bangsa yang cerdas berakhir sebagai karyawan dan dikontrol penuh oleh pemilik modal. Dan pemerintah membanggakan situasi itu dengan menyebut, itulah bukti Indonesia mulai menarik bagi investor asing. Pret!

Lihat juga bagaimana cara kekayaan alam negara ini dikeruk. Bikin perusahaan bersama, tawarkan utang dari sindikasi lembaga keuangan. Ketika terjerat utang, mulailah tawar-menawar kepemilikan saham. Habislah kita jadi minoritas lagi. Ini namanya partnership: kita yang berpartner dan bekerja, mereka yang dapat hasil sip!

Jadi, saya pikir, jangan kita melihat secara sempit isu pelobi asing ini. Pelobi asing yang bertindak atas nama klien mereka untuk mengobrak-abrik kepentingan Indonesia benar adanya dan bertindak dalam berbagai bentuk aktivitas. Mereka adalah kartel informasi yang sesungguhnya. Merekalah yang secara terus-menerus bekerja untuk mengendalikan alam pikir bangsa ini. Ketika alam pikir telah dikendalikan sedemikian rupa, merekalah yang sesungguhnya benar-benar memerintah negara ini.

Selamat berakhir pekan bersama keluarga.

Catatan: Biasanya, setelah menulis yang begini-begini, ada saja “gangguan” terhadap server. Semoga kali ini tidak, karena capek juga ngurusin website down.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Indonesia Tanah Air Konsultan | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: