Kasasi Pak Menpora? Mau Tiga Kali Malu?

Friday, November 6th, 2015 - Opini Publik, Rumor

Sudah muncul berita tentang putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang bunyinya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tanggal 14 Juli 2015 dalam perkara terkait SK Menpora yang sering disebut sebagai “Pembekuan PSSI”. Pada tingkat pertama (PTUN), hakim mengabulkan gugatan PSSI yang meminta penundaan pelaksanaan SK tersebut.

Pendeknya, banding pihak Menpora ditolak. Pemberitaan soal ini agaknya merujuk pada Surat Pemberitahuan Amar Putusan dari PTTUN Jakarta dalam perkara Nomor: W2.TUN 1532/HK.06/XI/2015 tertanggal 3 November 2015 yang diteken oleh Wakil Panitera Muljadi, S.H., M.Si.

image

(Sesuai dengan prediksi saya dulu dalam tulisan ini: Kasus Menpora VS PSSI dan “Gagah-gagahan Hukum”)

Kalau boleh menebak lagi, dalam keadaan kalah 2-0 seperti ini, isu yang bakal bergulir adalah pihak yang kalah (Menpora) akan menyalahkan/meragukan hakim yang memutus perkara. Hal klise dan biasa. Lalu berniat melapor ke Komisi Yudisial (KY). Lantas bilang mau kasasi.

Sudah tahu nama hakim-hakim PTTUN yang memutus perkara ini, Pak Menpora? Ini saya kasih tahu: Sugiya, S.H., M.H. (Ketua Majelis); H.M. Arif Nurdu’a, S.H., M.H.; Didik Andy Prastowo, S.H., M.H. Paniteranya: Sukayat, S.H.

Tapi sebelum melapor ke KY, sebaiknya merenung dulu, minta petunjuk Tuhan. Kasihan nanti hakim dan keluarganya kalau terlanjur diisukan macam-macam. Padahal, belum tentu hakim-hakimnya ini “main” dalam perkara ini. Siapa tahu memang dalil dan bukti pihak Menpora bapuk!

***
Sudahlah. Kalau kata saya, tidak ada itu yang namanya reformasi dan tata-kelola sepakbola dalam perkara TUN ini. Yang ada cuma adu gengsi.

Memang, yang muncul di berita-berita adalah tekad Menpora untuk memperbaiki kondisi sepakbola nasional yang kacrut ini. Tapi lain di mulut, lain di perkara. Ternyata Menpora tidak bisa mempertahankan keputusannya sendiri di hadapan hukum. Jawaban Menpora atas gugatan PSSI terhadap SK Pembekuan itu saya nilai mencampuradukkan antara peristiwa dan dasar hukum. Jadinya terkesan ngawur. Justru PSSI yang lebih runut dan logis serta berdasar hukum dalam gugatannya. Buktinya? Ya, ini sudah kalah 2-0.

Kalau tidak percaya juga, silakan baca sendiri salinan Penetapan PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-JKT tanggal 25 Mei 2015. (Para ahli dan praktisi hukum pasti jauh lebih paham untuk membuat penilaian).

Baca juga ini: Gebrakan Menpora: Semangat Boleh, Logika Kurang.

***
Mungkin Anda berpikir, saya di-support pihak PSSI untuk berpendapat begini. Tidak. Kenal juga ndak. Saya miris saja dengan berita-berita di balik proses gugatan SK Pembekuan PSSI ini. Seolah-olah masyarakat Indonesia diberikan harapan akan adanya perbaikan tata-kelola sepakbola melalui topik tentang SK Pembekuan PSSI ini.

Padahal jauh panggang dari api. Saya lihat justru adu gengsi dan saling unjuk diri yang lebih dominan, bukan perbaikan sepakbola nasionalnya. Malah kita disuruh berlama-lama mengikuti alur perdebatan tentang SK Pembekuan PSSI ini yang terlalu berlarut-larut memakan waktu dan energi. Kalaupun dikasasi, saya 95% yakin, MA akan menolak kasasi Menpora. Apalagi MA tidak menilai lagi fakta tapi penerapan hukum.

Jadi sebenarnya akhirilah perang di pengadilan ini. Terlalu makan waktu dan energi. Kapan membenahi sepakbola kalau begini terus?

Janganlah menggunakan lembaga pengadilan sebagai alat politik untuk gagah-gagahan. Ini berlaku baik bagi PSSI maupun Menpora.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kasasi Pak Menpora? Mau Tiga Kali Malu? | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: